FaktaHari – 20 Oktober 2026 | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru saja menjatuhkan sanksi administratif senilai total Rp2,1 triliun kepada pihak-pihak yang terafiliasi dengan tiga emiten milik konglomerat besar, yakni Prajogo Pangestu (Barito Group) dan Franky Widjaja (Sinarmas Group). Sanksi ini mencuat di tengah tekanan global terhadap transparansi pasar modal Indonesia, terutama dari Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang mengancam menurunkan klasifikasi pasar saham Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market. Emiten Sinarmas yang terkena dampak adalah PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA), sementara dari Barito Group ada PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) dan PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN).
Dalam pemeriksaan OJK, ditemukan dugaan manipulasi perdagangan saham DSSA serta pelanggaran ketentuan penjatahan saham BREN dan CUAN, termasuk pengaburan identitas pihak terkait yang menyebabkan konsentrasi kepemilikan saham. Menariknya, sanksi ini dikenakan kepada pelaku coordinated trading, bukan kepada emitennya secara langsung. Analis Doo Financial, Lukman Leong, menilai langkah OJK sudah tepat. “Langkah OJK sudah benar. Itu sinyal positif bahwa regulator mulai mengambil tindakan tegas terhadap segala bentuk pelanggaran yang menjadi perhatian pasar,” ujarnya, Senin (19/10/2026).
Meski demikian, Lukman menegaskan bahwa sanksi tersebut tidak otomatis membuktikan seluruh kelompok usaha Sinarmas atau Barito melakukan pelanggaran. “Sanksi dijatuhkan kepada pihak-pihak yang dinyatakan melakukan pelanggaran terkait transaksi atau penjatahan saham, bukan berarti seluruh perusahaan atau kelompok usahanya otomatis terbukti melakukan pelanggaran,” tegasnya. Pernyataan ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap emiten Sinarmas yang selama ini dikenal sebagai konglomerasi diversifikasi.
Tak tinggal diam, ketiga emiten tersebut langsung menyiapkan amunisi buyback saham dengan total dana hingga Rp2,5 triliun. DSSA mengumumkan rencana pembelian kembali saham senilai Rp1 triliun, disusul CUAN dengan Rp500 miliar dan BREN dengan Rp1 triliun. Langkah ini diambil untuk menopang harga saham di tengah gejolak pasar dan meningkatkan nilai bagi pemegang saham. Periode buyback DSSA berlangsung paling lama tiga bulan, mulai 19 Oktober 2026 hingga 18 Januari 2027, menggunakan kas internal perusahaan. Sementara CUAN dan BREN akan melakukan buyback pada periode 19 Oktober hingga 31 Desember 2026, dengan menunjuk BNI Sekuritas dan Trimegah Sekuritas sebagai pelaksana transaksi.
Langkah buyback ini diharapkan dapat menjaga kepercayaan publik dan mendorong harga saham agar mencerminkan kondisi fundamental. Namun, analis mengingatkan bahwa buyback tidak menjamin harga langsung naik, terutama jika tekanan jual dari pasar masih tinggi. Di sisi lain, persoalan transparansi kepemilikan saham dan free float menjadi fokus utama MSCI. Ketika informasi kepemilikan sulit ditelusuri, investor global kesulitan menilai kewajaran harga dan likuiditas saham. Sanksi OJK ini pun menjadi ujian bagi keseriusan Indonesia membenahi pasar modalnya.
Sinarmas Group, melalui DSSA, menunjukkan komitmennya dengan mengalokasikan dana besar untuk buyback. Langkah ini juga diperkirakan dapat meningkatkan laba per saham karena jumlah saham yang beredar berkurang. Manajemen DSSA meyakini aksi korporasi tersebut tidak akan mengganggu kegiatan operasional, belanja modal, maupun kemampuan pembiayaan perseroan. Namun, bayang-bayang sanksi OJK dan sorotan MSCI masih menjadi pekerjaan rumah bagi regulator dan pelaku pasar.
Ke depan, penegakan hukum yang konsisten dan transparansi informasi menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan investor asing. Kasus ini menjadi cermin bahwa pasar modal Indonesia tengah diuji, dan respons dari emiten seperti Sinarmas serta Barito akan menentukan arah kepercayaan pasar. Dengan denda Rp2,1 triliun dan buyback Rp2,5 triliun, publik menantikan apakah langkah ini cukup untuk meredam gejolak dan memulihkan citra pasar saham Indonesia di mata dunia.
