FaktaHari – 24 Agustus 2026 | Jakarta – Total utang kotor nasional Amerika Serikat resmi menembus angka 40 triliun dolar AS untuk pertama kalinya dalam sejarah. Departemen Keuangan Amerika Serikat mengonfirmasi melalui rilis data resminya pada Rabu (19/8/2026) bahwa saldo utang federal telah mencapai 40,047 triliun dolar AS atau setara Rp711,79 kuadriliun pada Selasa (18/8/2026). Pencapaian angka kritis ini menandai eskalasi krisis fiskal yang mengkhawatirkan di tengah melambatnya penerimaan kas negara.
Departemen Keuangan Amerika Serikat mencatat bahwa lonjakan beban utang tersebut terakselerasi pesat, membengkak hingga dua kali lipat dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir. Pada Januari 2017, saat Donald Trump pertama kali dilantik sebagai presiden, total utang federal tercatat sebesar 19,95 triliun dolar AS. Kini angka tersebut melonjak drastis akibat akumulasi belanja darurat pemulihan pandemi COVID-19, pengembalian dana tarif impor yang dibatalkan pengadilan, serta lonjakan biaya pembayaran bunga utang yang kian membebani kas pemerintah.
Lembaga pengawas anggaran Committee for a Responsible Federal Budget menilai kebijakan kedua pemerintahan, baik Trump maupun Joe Biden, telah mendorong jalur utang melampaui perkiraan undang-undang anggaran awal. Selama empat tahun masa jabatan Biden, utang bertambah 8,4 triliun dolar AS, sementara sejak Trump kembali menjabat pada Januari 2025, beban utang bertambah 3,8 triliun dolar AS. Total utang itu hampir setara dengan gabungan produk domestik bruto dari lima negara besar: China, Jerman, Jepang, Inggris, dan India.
Fungsi Strategis Departemen Keuangan AS
Di tengah tekanan fiskal tersebut, Departemen Keuangan Amerika Serikat tetap menjalankan fungsi strategisnya. Lembaga ini bertanggung jawab mengatur seluruh keuangan pemerintah federal, mengelola penerimaan dan pengeluaran negara, serta menyalurkan pembayaran kepada masyarakat setiap hari. Sejak berdiri pada 2 September 1789, dengan Alexander Hamilton sebagai menteri keuangan pertama, departemen ini telah berkembang menjadi pilar utama ekonomi AS.
Selain mengelola utang, Departemen Keuangan AS juga memiliki peran besar dalam merumuskan kebijakan pajak, menerbitkan uang kertas, hingga menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap negara lain. Dalam beberapa pekan terakhir, perhatian pasar dunia justru tertuju pada langkah agresif departemen ini dalam membeli kembali obligasi pemerintah jangka panjang, sebuah kebijakan yang disebut buyback.
Kebijakan Buyback Obligasi untuk Meredam Imbal Hasil
Departemen Keuangan Amerika Serikat pada Rabu pekan ini mengumumkan rencana untuk setidaknya menggandakan pembelian kembali Treasury berjangka panjang menjadi US$4 miliar per operasi selama kuartal mendatang. Langkah ini diambil sehari setelah imbal hasil obligasi AS bertenor 30 tahun melonjak ke level tertinggi sejak 2007, menjelang krisis keuangan global. Menteri Keuangan AS Scott Bessent menyatakan bahwa kementeriannya memiliki “seperangkat instrumen yang besar” untuk menghadapi kenaikan imbal hasil yang dinilai tidak mencerminkan kondisi fundamental keuangan.
Pengumuman tersebut sempat membuat imbal hasil obligasi jangka panjang turun tajam, namun kembali meningkat pada hari berikutnya. Sejumlah analis menilai langkah ini hanya berdampak jangka pendek. “Ini langkah administratif yang kemungkinan hanya berdampak dalam jangka pendek,” ujar Mark Malek dari Muriel Siebert & Co. Namun, Bessent membuka kemungkinan peningkatan volume pembelian lebih lanjut, terutama karena inflasi yang masih tinggi dan kebutuhan pembiayaan pemerintah yang besar.
Dampak ke Rupiah dan Pasar Asia
Kebijakan buyback yang dilakukan Departemen Keuangan Amerika Serikat turut memberi angin segar bagi nilai tukar rupiah. Pada Jumat (21/8/2026), rupiah ditutup menguat 54 poin ke level Rp17.694 per dolar AS, dibandingkan penutupan sebelumnya di Rp17.748. Analis ekonomi Ibrahim Assuaibi mengatakan bahwa langkah tersebut membantu menurunkan imbal hasil surat utang AS berjangka panjang, yang berdampak positif pada mata uang negara berkembang.
Sementara itu, saham-saham Asia juga bergerak menguat tipis pada hari yang sama. Investor mencermati langkah pemerintah AS untuk menekan imbal hasil obligasi, namun tetap waspada terhadap prospek inflasi dan ketegangan geopolitik. Indeks saham di Seoul terdorong kenaikan perusahaan semikonduktor, sementara pasar di Hong Kong dan Shanghai mencatat perdagangan positif.
Tekanan Fiskal dan Geopolitik
Defisit anggaran bulanan yang tajam menjadi salah satu pemicu utama cepatnya penambahan utang. Pada Juli 2026, Departemen Keuangan AS melaporkan defisit bulanan sebesar 432 miliar dolar AS, menjadikannya defisit bulanan tertinggi keempat sepanjang sejarah. Pengeluaran untuk program wajib seperti Social Security dan Medicare terus meningkat seiring bertambahnya populasi lansia yang memasuki masa pensiun.
Di sisi lain, ketegangan dengan Iran juga ikut membayangi pasar. Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengancam akan mengumumkan rincian kebijakan ekonomi terhadap Iran pada 24 Agustus 2026. “Anda harus memilih: bersama kami atau melawan kami,” tegasnya. Ancaman ini memicu kekhawatiran di pasar minyak dan memperumit prospek ekonomi global.
Departemen Keuangan Amerika Serikat berada di titik yang tidak mudah. Di satu sisi, harus mengelola utang yang semakin membengkak dan biaya bunga yang melonjak. Di sisi lain, harus menjaga kepercayaan pasar terhadap instrumen keuangan AS. Kebijakan buyback obligasi menjadi salah satu upaya untuk meredam gejolak imbal hasil, namun para analis mengingatkan bahwa langkah tersebut bukanlah solusi jangka panjang.
Tanpa perbaikan struktural dalam kebijakan fiskal, beban utang yang terus bertambah akan semakin menghimpit anggaran negara. Seperti diingatkan oleh Margaret Spellings, pemimpin eksekutif Bipartisan Policy Center, utang federal sudah meningkatkan biaya hidup dan mengancam kemakmuran jangka panjang warga AS. Momentum rekor 40 triliun dolar ini menjadi peringatan keras bagi para pengambil kebijakan di Washington.
