FaktaHari – 10 Agustus 2026 | Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tengah mempercepat transformasi digital dan penguatan integrasi data lintas instansi sebagai fondasi peningkatan kualitas layanan ketenagakerjaan di Indonesia. Langkah ini sekaligus menjadi jawaban atas perubahan dunia kerja yang dipengaruhi kecerdasan buatan (AI), otomatisasi, dan era Society 5.0. Di tengah upaya itu, Kemnaker juga menyoroti fakta bahwa sekitar 59 persen tenaga kerja nasional masih berada di sektor informal, sehingga diperlukan strategi ganda: digitalisasi layanan dan perluasan kesempatan kerja.
Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan (Barenbang) Kemnaker, Anwar Sanusi, mengatakan birokrasi harus bergerak lebih adaptif, inovatif, dan responsif dalam memberikan pelayanan. Menurutnya, penguatan integrasi data sejalan dengan arah kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melalui konsep Life Journey 2025–2029. Konsep ini mengintegrasikan layanan pemerintah berdasarkan siklus kehidupan masyarakat, termasuk fase ketika seseorang memasuki dunia kerja.
Sebagai wujud implementasi kebijakan tersebut, Kemnaker mengembangkan Sistem Informasi dan Aplikasi Pelayanan Ketenagakerjaan (SIAPkerja), sebuah ekosistem digital yang menghubungkan pencari kerja, pemberi kerja, dan berbagai layanan ketenagakerjaan dalam satu platform terpadu. Anwar menegaskan bahwa SIAPkerja bukan hanya sekadar aplikasi pelayanan, melainkan juga ekosistem digital yang menghimpun talent profile angkatan kerja dan company profile pemberi kerja. Integrasi data yang terus diperluas menjadi kekuatan utama SIAPkerja, sehingga proses pelayanan menjadi lebih efisien dan menghasilkan data ketenagakerjaan yang lebih komprehensif.
Untuk memperkuat ekosistem ini, SIAPkerja telah terhubung dengan berbagai instansi, antara lain Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, BKPM, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kolaborasi ini memungkinkan data kependudukan, investasi, jaminan sosial, dan pendidikan saling terhubung, sehingga kebijakan ketenagakerjaan dapat disusun berbasis data yang valid dan aktual.
Sementara itu, Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan RI, Prof Sukro Muhab, menyoroti masih tingginya proporsi pekerja sektor informal yang mencapai 59 persen. Menurutnya, penguatan kewirausahaan harus terus didorong melalui program pelatihan, vokasi, dan perluasan kesempatan kerja. Kemnaker tidak hanya menyiapkan tenaga kerja siap masuk industri, tetapi juga mencetak masyarakat yang siap menjadi wirausaha sehingga mampu menciptakan lapangan kerja baru. Hal ini disampaikan Sukro saat mengapresiasi Pemerintah Kota Makassar yang mendukung program perluasan kesempatan kerja melalui pemberian cinderamata kepada Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham.
Sebelumnya, Balai Perluasan Kesempatan Kerja (BPKK) Kendari Kemnaker menyelenggarakan kegiatan Layanan Kewirausahaan, Sosialisasi Penempatan Disabilitas, dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri Pemula (TKMP) di Makassar. Aliyah Mustika Ilham menyambut baik program ini dan menegaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki potensi serta semangat yang sama untuk berkembang jika diberikan ruang dan kesempatan yang adil. Pemerintah Kota Makassar berkomitmen memperkuat sinergi bersama Kemnaker, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menekan angka pengangguran dan mendorong tumbuhnya pelaku usaha mikro yang tangguh.
Di sisi lain, Kemnaker juga membuka peluang kerja luar negeri yang semakin luas. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek), Stella Christie, mengungkapkan bahwa Jepang menawarkan kesempatan bekerja bagi 100.000 orang Indonesia setiap tahun. Dalam sebuah video yang diunggah di akun TikTok pribadinya, Stella menyampaikan bahwa Menteri Diktisaintek, Brian Yuliarto, memerintahkan pembentukan satuan tugas (satgas) untuk membawahi career center di perguruan tinggi Indonesia. Satgas ini akan merancang pelatihan kompetensi agar tenaga kerja Indonesia siap dikirim ke Jepang. Kemnaker sendiri telah lebih dulu memiliki program Magang IM Japan yang diluncurkan sejak 1993 dan telah meluluskan 45.000 alumni.
Keseluruhan langkah ini mencerminkan upaya Kemnaker dalam menjawab tantangan ketenagakerjaan yang semakin kompleks. Integrasi data memperkuat kebijakan berbasis bukti, program kewirausahaan mengurangi dominasi sektor informal, dan kerja sama internasional memperluas peluang kerja bagi WNI. Dengan sinergi antarinstansi dan transformasi digital yang konsisten, diharapkan kualitas layanan ketenagakerjaan terus meningkat dan daya saing tenaga kerja Indonesia mampu bersaing di pasar global.
