FaktaHari – 30 Juli 2026 | Pernyataan tegas dari mantan diplomat senior Dino Patti Djalal kembali menjadi sorotan publik. Dalam sebuah diskusi energi baru-baru ini, Dino Patti Djalal soroti tantangan eksekusi di balik target 100 GW PLTS [titlebase] yang dicanangkan pemerintah. Menurutnya, ambisi besar Indonesia menjadi raja energi surya dunia harus diimbangi dengan pemetaan masalah riil di lapangan. Tanpa strategi eksekusi yang matang, target mulia tersebut hanya akan menjadi dokumen tanpa dampak nyata.
Pemerintah Indonesia menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW) hingga 2040. Angka ini sangat ambisius jika dibandingkan kapasitas terpasang PLTS saat ini yang baru menyentuh angka 1,5 GW. Namun, Dino menegaskan bahwa kendala bukan hanya pada investasi atau teknologi, melainkan pada aspek implementasi yang kerap terabaikan. Dalam forum yang sama, Dino Patti Djalal soroti tantangan eksekusi di balik target 100 GW PLTS [titlebase] seperti tumpang tindih regulasi, lambannya pembebasan lahan, serta kesiapan jaringan transmisi.
Salah satu hambatan utama adalah kebutuhan lahan yang sangat besar. Untuk mencapai 100 GW, diperkirakan diperlukan area seluas 2.000 kilometer persegi – setara dengan wilayah Kota Surabaya. Belum lagi izin lingkungan dan konflik dengan masyarakat adat yang kerap muncul. “Jika kita tidak segera menyederhanakan birokrasi dan memperkuat koordinasi antarkementerian, target ini akan terus tertunda,” ujar Dino dalam acara Katadata Green Insight.
Di sisi lain, pembiayaan proyek raksasa ini juga menjadi perhatian. Bank Dunia memperkirakan dibutuhkan investasi sekitar USD 150 miliar hingga 2040. Sumber pendanaan domestik masih terbatas, sementara investor asing kerap ragu karena ketidakpastian regulasi. Dino mengusulkan pembentukan badan khusus yang fokus pada percepatan proyek PLTS, lengkap dengan kewenangan memangkas hambatan birokrasi. Dino Patti Djalal soroti tantangan eksekusi di balik target 100 GW PLTS [titlebase] juga menyangkut kesiapan industri dalam negeri, terutama dalam memproduksi panel surya dan baterai penyimpanan.
Pakar energi dari Universitas Indonesia, Dr. Haryanto, menambahkan bahwa target 100 GW PLTS tidak akan tercapai tanpa reformasi di sektor ketenagalistrikan. “PLN harus didorong untuk lebih agresif membeli listrik dari PLTS swasta. Saat ini skema Power Purchase Agreement (PPA) masih dianggap tidak menarik karena harga beli yang rendah dan biaya penalty tinggi,” katanya. Selain itu, sistem grid nasional belum siap menerima intermitensi dari PLTS yang berbasis pada cuaca, sehingga diperlukan investasi besar pada smart grid dan penyimpanan energi.
Pemerintah sendiri telah meluncurkan peta jalan (roadmap) dan berbagai insentif fiskal untuk menarik investor. Namun, Dino menilai dokumen tersebut hanya efektif jika disertai aksi nyata. “Jangan sampai kita hanya pandai membuat rencana, tetapi gagal dalam eksekusi. Ini adalah momentum emas untuk memanfaatkan potensi sinar matahari tropis kita, dan Dino Patti Djalal soroti tantangan eksekusi di balik target 100 GW PLTS [titlebase] sebagai pengingat bahwa keberhasilan terletak pada pelaksanaan di lapangan,” pungkasnya.
Pada akhir 2025, realisasi kapasitas PLTS masih sangat kecil jika dibandingkan dengan potensi yang mencapai 3.200 GW. Dino berharap pemerintah segera membentuk tim task force khusus dan menetapkan target antara yang terukur. Masyarakat pun harus dilibatkan agar program ini mendapat dukungan penuh. Dengan pendekatan yang tepat, bukan tidak mungkin Indonesia menjadi contoh global dalam transisi energi bersih. Namun, semua kembali pada satu kata kunci: eksekusi. Tanpa itu, mimpi 100 GW hanya akan menjadi angan semata.
