FaktaHari – 03 November 2026 | JAKARTA – Nama Rahayu Saraswati kembali mencuri perhatian publik. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI yang juga keponakan Presiden Prabowo Subianto itu baru saja dilantik sebagai Wakil Komisaris Utama PT Victoria Care Indonesia Tbk (VICI) melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Kamis, 29 Oktober 2026. Penunjukan Rahayu Saraswati bersama dua komisaris independen lainnya, Firman Parulian Sitanggang dan Antar M.T. Sianturi, disebut sebagai langkah strategis perseroan memperkuat pengawasan dan mengembangkan bisnis kesehatan.
Founder dan Komisaris Utama VICI, Billy Hartono Salim, menegaskan bahwa setiap anggota dewan komisaris memiliki keunggulan dan jaringan di bidangnya masing-masing. Sinergi ketiganya diharapkan mampu memberikan perspektif baru bagi perusahaan yang bergerak di sektor kecantikan dan perawatan tubuh tersebut. Penunjukan Rahayu Saraswati ini berlaku efektif sejak penutupan rapat dan menjadi sorotan karena latar belakangnya sebagai politikus sekaligus pengusaha.
Tak hanya di dunia korporasi, Rahayu Saraswati juga aktif di ranah kepemudaan. Sehari setelah RUPSLB, tepatnya Sabtu (31/10/2026), ia memimpin pelantikan Dewan Pengurus Pusat (DPP) dan Dewan Pengurus Daerah (DPD) Rembuk Pemuda dari 29 provinsi di Jakarta. Dalam arahannya, Rahayu Saraswati menekankan pentingnya sinergi lintas daerah dan menegaskan bahwa pemuda bukan sekadar penonton, melainkan pemegang kendali arah pembangunan bangsa.
“Pemuda harus menjadi penggerak, bukan penonton. Rembuk Pemuda ini adalah wadah untuk menyatukan gagasan, karya, dan aksi nyata menuju 100 tahun Sumpah Pemuda,” ujar Rahayu Saraswati di hadapan para pengurus yang baru dilantik. Acara yang mengusung tema “Panggung Gagasan, Karya, dan Aksi Nyata Pemuda dalam Menjemput 100 Tahun Sumpah Pemuda” itu juga diisi seminar Future Leadership dan dihadiri Ketua Dewan Kehormatan Rembuk Pemuda, Hasyim Djojohadikusumo.
Di sisi lain, sebagai Wakil Ketua Komisi VII DPR, Rahayu Saraswati menyoroti tantangan bonus demografi di tengah pesatnya perkembangan kecerdasan buatan (AI). Ia mengingatkan para pengusaha agar penerapan teknologi baru tidak menghilangkan lapangan kerja. Menurutnya, Indonesia memiliki kondisi ketenagakerjaan yang berbeda dengan negara-negara pengembang teknologi yang justru kekurangan tenaga kerja.
“Teman-teman saya, pengusaha, yang mau membawa teknologi baru, mari pastikan teknologi itu untuk meningkatkan produktivitas, bukan untuk menghilangkan lapangan pekerjaan,” tegas Rahayu Saraswati dalam wawancara di sela Rembuk Nasional Pemuda Indonesia III, Sabtu (31/10). Ia menilai persoalan ini membutuhkan kolaborasi lintas sektor atau hexa-helix, melibatkan pemerintah, swasta, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya.
Senada dengan itu, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mendorong generasi muda menjadi inovator yang tidak hanya mencari kerja tetapi juga menciptakan lapangan kerja. Sementara itu, Prof. Johan Sulaeman dari NUS Business School mengingatkan pemerintah perlu menyusun strategi menghadapi AI agar bonus demografi tidak berubah menjadi beban demografi. Kepala Lembaga Demografi FEB UI, I Dewa Gede Karma Wisana, menambahkan bahwa angka kelahiran turun dari 5,61 anak per perempuan pada 1971 menjadi 2,13 berdasarkan prediksi SUPAS 2025.
Kombinasi peran Rahayu Saraswati sebagai legislator, pembina organisasi kepemudaan, dan kini komisaris perusahaan publik menunjukkan kapasitasnya dalam menjembatani dunia politik, bisnis, dan sosial. Langkahnya di Rembuk Pemuda dan peringatannya soal AI menjadi sinyal bahwa ia serius mendorong pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan.
Dengan bonus demografi yang akan mencapai puncak pada 2030-an, kebijakan yang berpihak pada penciptaan lapangan kerja dan penguatan keterampilan pemuda menjadi kunci. Figur seperti Rahayu Saraswati diharapkan mampu mengawal transisi teknologi agar tidak memarginalkan pekerja, sekaligus memastikan pemuda Indonesia siap menyambut Indonesia Emas 2045.
