FaktaHari – 03 November 2026 | Polandia kembali menjadi sorotan dunia setelah krisis politik dan konstitusional yang memuncak di Warsawa. Ketegangan terjadi setelah Mahkamah Konstitusi (MK) Polandia menangguhkan sementara Ketua MK Bogdan Święczkowski dan Wakil Ketua Bartłomiej Sochański dari tugas mereka pada Jumat, 30 Oktober 2026. Keputusan ini memicu reaksi keras dari oposisi dan Presiden Karol Nawrocki, yang menilai langkah tersebut sebagai pelanggaran terhadap tatanan konstitusional dan pengambilalihan paksa lembaga negara.
Situasi semakin memanas ketika polisi anti-huru-hara dikerahkan untuk mengamankan gedung MK di Warsawa. Puluhan aparat berjaga di pintu masuk, sementara pendukung Partai Law and Justice (PiS) menggelar demonstrasi menolak penangguhan Święczkowski. Presiden Nawrocki yang sedang melakukan kunjungan resmi ke Senegal memilih membatalkan agendanya dan kembali ke Warsawa. Ia langsung menuju gedung MK dan terlibat dalam konfrontasi dengan sejumlah hakim yang statusnya dipersoalkan.
Dalam rekaman video yang beredar, Nawrocki terlihat berdebat dengan Anna Korwin-Piotrowska, hakim yang diangkat oleh mayoritas parlemen saat ini. “Kami adalah hakim Mahkamah Konstitusi,” kata Korwin-Piotrowska. Namun Nawrocki membalas, “Kalian bukan hakim Mahkamah Konstitusi.” Presiden kemudian meminta polisi meninggalkan area pengadilan dan membuka akses bagi Sochański yang diakuinya sebagai wakil ketua sah.
Krisis ini berakar pada konflik berkepanjangan mengenai pengangkatan hakim dan kewenangan MK. Pemerintahan Perdana Menteri Donald Tusk berupaya mengubah komposisi lembaga tersebut untuk memulihkan supremasi hukum dan independensi peradilan. Namun, sejumlah hakim yang diangkat pada masa pemerintahan PiS menolak langkah tersebut. Ketua Mahkamah Agung Zbigniew Kapinski menegaskan bahwa konstitusi dan undang-undang adalah batas kekuasaan negara, bukan keputusan politik atau unjuk kekuatan.
Uni Eropa (UE) turut mendesak Polandia agar memastikan MK berfungsi sesuai konstitusi nasional dan standar hukum Eropa. Juru bicara Komisi Eropa menyatakan pihaknya terus memantau perkembangan dan menekankan tanggung jawab otoritas Polandia untuk menjamin MK dapat bekerja berdasarkan konstitusi serta memperhatikan putusan Mahkamah Kehakiman UE. UE juga merujuk pada pendapat Komisi Venesia tertanggal 13 Oktober 2026 yang mengonfirmasi kewenangan Sejm dalam mengangkat delapan hakim baru MK, serta tindakan sementara Mahkamah Hak Asasi Manusia Eropa pada 5 Mei 2026 yang melarang penghalangan terhadap hakim yang diangkat oleh Sejm pada Maret 2026.
Di sisi lain, Perdana Menteri Tusk membela langkah pemerintahannya. Dalam pidato yang disiarkan televisi, ia menuduh Nawrocki dan oposisi konservatif merusak supremasi hukum. Tusk juga menyatakan polisi telah melindungi MK dari para penyerang. Sementara itu, pemimpin PiS Jarosław Kaczyński menuding pemerintah akan menggunakan kekuatan melawan oposisi, dan Ketua Solidaritas Piotr Duda menyerukan anggota untuk berkumpul di luar gedung MK dengan pernyataan keras terhadap Tusk dan menterinya.
Duta Besar Amerika Serikat untuk Polandia Tom Rose menggambarkan kondisi sangat serius dan mendesak semua pihak menghindari tindakan yang dapat memicu kekerasan. Hingga berita ini diturunkan, ketegangan masih berlangsung dan Polandia berada dalam tekanan besar untuk menyelesaikan krisis konstitusional yang mengancam stabilitas politik dan keamanan dalam negeri.
Krisis di Polandia ini mencerminkan benturan antara pemerintah sentris pro-Uni Eropa dan kubu nasionalis sayap kanan yang mendukung presiden. Penyelesaian konflik memerlukan dialog dan komitmen terhadap konstitusi agar supremasi hukum dan demokrasi tetap terjaga. Masyarakat internasional terus mengawasi perkembangan di Polandia, berharap agar krisis segera berakhir tanpa kekerasan.
