FaktaHari – 23 Oktober 2026 | JAKARTA – Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kembali menjadi sorotan publik setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis data kekayaan sejumlah pejabat daerah. Di Kabupaten Indramayu, perbandingan harta antara Bupati Lucky Hakim dan Wakil Bupati Syaefudin menunjukkan selisih yang mencolok. Berdasarkan LHKPN yang disampaikan ke KPK, kekayaan Lucky Hakim mencapai Rp11,69 miliar, sementara Syaefudin tercatat memiliki kekayaan bersih sekitar Rp3,4 miliar. Selisih keduanya mencapai Rp8,2 miliar, atau Lucky memiliki harta lebih dari tiga kali lipat wakilnya.
Data LHKPN Syaefudin yang diserahkan pada 10 Maret 2026 untuk periode 2025 menunjukkan total kekayaan bersih Rp3.471.302.473. Aset terbesarnya didominasi oleh tanah dan bangunan yang tersebar di wilayah Indramayu dengan total valuasi mencapai Rp4,126 miliar. Meski demikian, setelah dikurangi utang, kekayaan bersihnya menjadi sekitar Rp3,4 miliar. Isi garasi Syaefudin pun terbilang sederhana untuk ukuran pejabat daerah. Sementara itu, Lucky Hakim tercatat memiliki koleksi kendaraan mewah seperti BMW dan lahan seluas puluhan ribu meter persegi.
Penahanan Syaefudin oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat pada Rabu (21/10/2026) terkait dugaan korupsi tunjangan perumahan dan transportasi pimpinan serta anggota DPRD Kabupaten Indramayu periode 2022-2025 semakin menyita perhatian. Kasus ini ditaksir merugikan keuangan negara hingga Rp18,7 miliar. Publik pun mempertanyakan apakah gaya hidup dan kekayaan yang dilaporkan dalam LHKPN mencerminkan integritas pejabat. LHKPN seharusnya menjadi alat transparansi, bukan sekadar formalitas.
Di sisi lain, LHKPN juga menjadi alat pengawasan publik terhadap pejabat di daerah lain. Di Kabupaten Pesisir Barat, LSM LP2D mengklaim menemukan 26 lokasi aset yang diduga milik mantan Bupati Agus Istiqlal, mulai dari SPBU, villa, hingga kebun. Agus tercatat memiliki kekayaan Rp18,69 miliar dalam LHKPN, namun LP2D mempertanyakan kesesuaiannya dengan temuan di lapangan. Ketua LP2D Farid Wijaya mendesak aparat penegak hukum menelusuri status kepemilikan aset tersebut. Hingga berita ini diturunkan, Agus belum memberikan tanggapan.
Kasus serupa juga mencuat di Maluku. Aliansi Pemuda Intelektual (API) Maluku mempertanyakan lonjakan nilai LHKPN Gubernur Maluku dari Rp2,09 miliar pada 2024 menjadi Rp17,406 miliar dalam Laporan Khusus Awal Menjabat pada 26 Maret 2026. Mereka meminta penjelasan terbuka mengenai asal-usul aset yang baru dicantumkan tersebut. Aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Maluku pada Kamis (22/10/2026) juga menyoroti pengawasan aktivitas tambang di Gunung Botak, Kabupaten Buru.
Fenomena ini menunjukkan bahwa LHKPN bukan sekadar dokumen administratif, melainkan cermin integritas penyelenggara negara. Masyarakat dapat mengakses data LHKPN melalui layanan e-LHKPN KPK untuk memantau kekayaan pejabat. Namun, perbedaan antara laporan dan kenyataan di lapangan perlu verifikasi mendalam, termasuk memastikan kepemilikan sah dan asal-usul aset. Transparansi LHKPN harus diikuti pengawasan ketat agar tidak menjadi sekadar formalitas.
Di sisi lain, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni juga menjadi perhatian publik terkait LHKPN-nya. Ia tercatat memiliki empat kendaraan dengan total nilai Rp785,6 juta, terdiri dari Honda HR-V, Toyota Innova, Ford Fiesta, dan Honda Supra Fit. Meski bukan nominal besar, detail LHKPN pejabat pusat tetap menjadi sorotan di tengah isu kebakaran hutan dan lahan.
Dengan berbagai kasus tersebut, publik semakin kritis terhadap LHKPN. Laporan kekayaan yang jujur dan akurat menjadi kunci pemberantasan korupsi. KPK terus mendorong penyelenggara negara untuk melaporkan harta kekayaannya secara berkala. Masyarakat pun diharapkan aktif mengawasi dan melaporkan dugaan ketidaksesuaian. Hanya dengan transparansi dan akuntabilitas, kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat terjaga.
