FaktaHari – 23 Oktober 2026 | Bank Indonesia (BI) mengambil langkah strategis dengan memangkas penerbitan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) secara bertahap dan menurunkan Giro Wajib Minimum (GWM) dari 9 persen menjadi 7 persen. Kebijakan ini bertujuan memperkuat likuiditas jangka pendek industri perbankan di tengah dinamika ekonomi global yang masih bergejolak. Langkah bank indonesia tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas pasar keuangan domestik dan mendukung penyaluran kredit.
Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas BI, Erwin Gunawan Hutapea, menyampaikan bahwa posisi outstanding SRBI sempat mencapai puncaknya sekitar Rp 1.070 triliun dan kini telah turun ke kisaran Rp 900 triliun. Penurunan ini melepaskan likuiditas pasar sekitar Rp 150 triliun dari posisi tertinggi. “SRBI secara perlahan akan terus kita kurangi secara terukur dengan melihat dinamika yang ada,” ujar Erwin dalam Taklimat Media di Kantor BI, Jakarta, Jumat (23/10/2026).
Sementara itu, Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI, Firman Mochtar, menjelaskan bahwa pemangkasan GWM dari 9 persen menjadi 7 persen mencakup pengurangan porsi GWM yang ditempatkan di BI sebesar 1 poin persentase. Penyesuaian ini diperkirakan menambah likuiditas perbankan sekitar Rp 90 triliun, di luar penyesuaian komponen Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM). “Penurunan GWM tadi adalah bagian dari upaya kita untuk menyeimbangkan kembali likuiditas di pasar uang dan di perbankan,” kata Firman.
Firman menambahkan, bank indonesia mengkalibrasi kebutuhan likuiditas perbankan dengan mempertimbangkan laju pertumbuhan kredit yang melaju lebih kencang dibanding pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK), serta memperhitungkan dampak penempatan dana pemerintah di bank umum. Melalui kombinasi pemangkasan GWM dan pengurangan SRBI, bank indonesia berupaya memastikan likuiditas jangka pendek perbankan tetap melimpah guna mendukung aktivitas penyaluran kredit serta memperkuat transmisi kebijakan suku bunga ke sektor riil.
Di sisi lain, industri perbankan nasional menunjukkan kinerja yang solid. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi, mengungkapkan bahwa pertumbuhan kredit perbankan mencapai 13,69% pada kuartal III-2026, tertinggi dalam 10 tahun terakhir. “Kredit bank tumbuh 13,69%, dan ini tertinggi 10 tahun terakhir. Tentunya ini modalitas sangat besar mendukung perekonomian nasional. DPK tumbuh double digit sekarang,” ujar Friderica dalam Rakornas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Tahun 2026 di JIEXPO Convention Centre, Kamis (22/10/2026).
Berdasarkan catatan bank indonesia, kredit perbankan pada September 2026 tumbuh 13,26% secara tahunan (yoy). Pertumbuhan tersebut ditopang oleh kredit investasi yang tumbuh 23,2%, kredit modal kerja sebesar 11,89%, serta kredit konsumsi sebesar 4,86%. Deputi Gubernur BI Solikin M. Juhro menjelaskan bahwa pertumbuhan kredit terutama ditopang oleh kredit investasi dan modal kerja yang tumbuh tinggi, sebagian besar disalurkan kepada sektor swasta. “Ini menunjukkan bahwa memang ada perbaikan-perbaikan dan juga dilihat di sektor riil lah, ini memang yang menjadi hal yang positif,” kata Solikin.
Secara sektoral, pertumbuhan kredit juga terlihat kuat di sejumlah bidang usaha. Industri pengolahan mencatat pertumbuhan kredit sebesar 14,6%, industri pertambangan 15,1%, sektor konstruksi 10,6%, serta sektor pengangkutan 13,4%.
Meskipun demikian, bank indonesia tetap mewaspadai berbagai tantangan global. Direktur Finance & Strategy Bank Mandiri, Novita Widya Anggraini, mengungkapkan bahwa ketidakpastian ekonomi global yang masih tinggi, pergerakan nilai tukar rupiah, serta arah kebijakan suku bunga global menjadi faktor yang perlu diperhatikan. “Ketiga faktor tersebut dapat mempengaruhi arus modal, nilai tukar, maupun ketersediaan dan biaya likuiditas di pasar domestik,” ujarnya dalam Konferensi Pers Laporan Keuangan Kuartal III 2026, Jumat (23/10/2026).
Meski dibayangi tantangan, Bank Mandiri tetap optimistis terhadap prospek perekonomian nasional. Setelah tumbuh 5,29% pada kuartal II 2026, ekonomi Indonesia diproyeksikan tumbuh sekitar 5,27% pada kuartal III 2026. Kinerja industri perbankan yang solid tercermin dari penyaluran kredit yang tumbuh 13,3% secara tahunan dan DPK yang meningkat 8,22% per September 2026.
Di tengah upaya menjaga likuiditas, bank indonesia juga memperketat pengawasan terhadap penyalahgunaan QRIS untuk judi online. Deputi Gubernur BI, Filianingsih Hendarta, menegaskan bahwa BI tidak segan mencabut izin Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) yang terbukti memfasilitasi transaksi ilegal. “Kami melakukan pengawasan, melakukan penguatan pengawasan berkala untuk para merchant ini. Kami tidak segan-segan melakukan pembatasan kegiatan atau penghentian kegiatan bahkan pencabutan izin PJP yang memang terbukti melakukan transaksi ilegal,” kata Filianingsih dalam konferensi pers RDG BI di Jakarta, Rabu (21/10).
BI menerapkan empat strategi utama: penguatan tata kelola dan verifikasi merchant melalui prinsip KYC dan CDD, peningkatan deteksi transaksi mencurigakan, penguatan akuntabilitas PJP dan merchant aggregator, serta sinergi dengan otoritas dan penegak hukum. Hingga triwulan III-2026, transaksi QRIS tumbuh 75,80% (yoy) dengan jumlah pengguna 70,6 juta dan merchant 49,4 juta.
Kesimpulannya, langkah bank indonesia dalam memangkas SRBI dan menurunkan GWM merupakan upaya strategis untuk menjaga likuiditas perbankan di tengah ketidakpastian global. Kebijakan ini didukung oleh kinerja kredit yang tumbuh tinggi dan komitmen pengawasan terhadap penyalahgunaan sistem pembayaran. Dengan sinergi antara bank sentral, OJK, dan industri perbankan, stabilitas sistem keuangan nasional diharapkan tetap terjaga dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
