FaktaHari – 23 Oktober 2026 | Di tengah gejolak ekonomi global yang belum mereda, menteri keuangan indonesia Suahasil Nazara terus memainkan peran sentral dalam menjaga stabilitas fiskal dan mendorong pertumbuhan inklusif. Dalam rapat koordinasi dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Istana Kepresidenan Jakarta pada 19 Oktober 2026, Suahasil melaporkan bahwa kondisi makro ekonomi Indonesia masih resilien. Ia menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan melalui belanja negara yang tepat sasaran, terutama di kuartal keempat. “Belanja APBN akan terus lebih tinggi dari kuartal empat tahun lalu. Ini akan mendorong kegiatan ekonomi di masyarakat, termasuk layanan publik, Perlinsos, dan bantuan pangan,” ujarnya. Meski demikian, defisit APBN dipastikan tetap di kisaran 2,85% dari PDB hingga akhir tahun.
Kinerja positif ini juga tercermin dari capaian literasi dan inklusi keuangan nasional. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengapresiasi hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 yang menunjukkan indeks literasi keuangan mencapai 69,57% dan indeks inklusi keuangan 93,61%. Angka ini melampaui rata-rata negara OECD dan target RPJMN 2025-2029. “Keduanya sudah melampaui rata-rata literasi negara OECD. Jadi, kita sudah lebih tinggi dari negara OECD,” kata Airlangga dalam Rakornas TPAKD 2026 di Jakarta. Capaian ini tidak terlepas dari peran menteri keuangan indonesia dalam mengawal kebijakan fiskal yang mendukung perluasan akses keuangan, termasuk insentif bagi pemerintah daerah berprestasi.
Namun, tantangan tetap ada. Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti melaporkan inflasi inti September 2026 terkendali di 2,8%, tetapi inflasi pangan (volatile food) mencapai 5% dan perlu perhatian khusus. Koordinasi antara menteri keuangan indonesia, BI, dan Kementerian Pertanian terus dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat. Di sisi lain, penyaluran kredit di daerah masih didominasi Pulau Jawa, dengan Jawa Tengah mencatat Rp45,46 triliun (17%), Jawa Timur Rp41,84 triliun (16,32%), dan Jawa Barat Rp27,76 triliun (10%). Sementara itu, Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan masing-masing mencatat Rp14,8 triliun (5,7%) dan Rp14,5 triliun (5,68%). Airlangga berharap Presiden Prabowo dapat memberikan arahan agar pemda berprestasi mendapat insentif, sebagaimana titipan Mendagri Tito Karnavian.
Isu lain yang menjadi perhatian menteri keuangan indonesia adalah rencana penyaluran gaji ASN melalui koperasi. Suahasil Nazara menegaskan bahwa mekanisme pembayaran gaji PNS tetap melalui bank umum seperti saat ini. “Akan tetap seperti sekarang, saya tetap mentransfer seperti sekarang,” tegasnya di Istana Kepresidenan. Pernyataan ini merespons wacana Kementerian Koperasi yang ingin melibatkan koperasi dalam layanan pembayaran gaji. Meski demikian, Suahasil membuka ruang diskusi asalkan tidak menggeser peran perbankan. Hingga Oktober 2026, jumlah ASN mencapai 6,7 juta orang dan peserta pensiun Taspen 3,28 juta orang, sehingga kebijakan ini sangat sensitif.
Sebagai catatan, di kancah internasional, Menteri Keuangan Taiwan Chuang Tsui-yun memimpin delegasi ke pertemuan APEC di Hong Kong. Namun, fokus menteri keuangan indonesia tetap pada upaya menjaga ketahanan ekonomi domestik dan memperluas inklusi keuangan. Dengan sinergi antara Kemenkeu, BI, OJK, dan Danantara, pemerintah optimistis menghadapi sisa tahun 2026. Masyarakat diharapkan dapat merasakan dampak positif dari belanja negara yang lebih tinggi dan program literasi keuangan yang masif.
Secara keseluruhan, kepemimpinan menteri keuangan indonesia dalam mengelola fiskal, berkoordinasi dengan lembaga terkait, dan merespons isu aktual menunjukkan komitmen kuat untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan inklusif. Tantangan seperti inflasi pangan dan ketimpangan kredit daerah masih perlu diatasi, tetapi capaian literasi keuangan yang melampaui OECD menjadi modal penting menuju Indonesia yang lebih sejahtera.
