FaktaHari – 22 Oktober 2026 | Pemerintah terus menggenjot belanja negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) resmi memulai Kick Off Konsolidasi Pengadaan Nasional 2026–2027 dengan tema ‘Konsolidasi Next Level: Strategi Pengadaan untuk Meningkatkan Pembangunan Nasional’. Langkah ini dilakukan untuk memastikan anggaran belanja negara tahun 2026 yang mencapai Rp937 triliun memberikan manfaat maksimal atau value for money, serta mengakselerasi program prioritas di sektor infrastruktur dan digital.
Kepala LKPP, Sarah Sadiqa, menegaskan bahwa keberhasilan pengadaan tidak lagi sekadar kepatuhan prosedur, tetapi harus membangun strategi belanja yang lebih cerdas (smart procurement). “Kita tidak sekadar menggabungkan paket atau mengejar harga terendah, melainkan mendorong keputusan pengadaan berbasis kebutuhan, informasi pasar, dan hasil yang hendak dicapai,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (22/10/2026). Menurut Sarah, fokus pengadaan juga mencakup keberlanjutan fungsi dan kualitas layanan, bukan hanya kepemilikan barang.
Di sektor infrastruktur, konsolidasi difokuskan pada penyediaan kawasan hunian layak. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, menekankan pentingnya pembangunan rumah yang terintegrasi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU). “Konsolidasi kebutuhan hunian sejenis di berbagai program atau lokasi berpeluang meningkatkan standardisasi hasil, skala ekonomi, dan kepastian penyelesaian pekerjaan,” ungkapnya. Sementara itu, di sektor digital, konsolidasi diawali dengan penataan penyediaan jasa internet (ISP) pemerintah agar harga dan kualitas layanan merata antarwilayah. Dirjen Teknologi Pemerintah Digital Komdigi, Mira Tayyiba, menjelaskan bahwa konsolidasi ISP akan menyelaraskan standar teknologi, memastikan interoperabilitas, dan membangun visibilitas sistem elektronik pemerintah.
Di sisi lain, Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan pemerintah akan terus menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan hingga akhir 2026. Salah satu langkahnya adalah evaluasi dan efisiensi belanja negara. “Kami akan terus melakukan penelaahan dan efisiensi anggaran,” kata Suahasil di Jakarta, Rabu (21/10/2026). Ia memperkirakan belanja negara pada kuartal IV 2026 mencapai Rp1.300 triliun, lebih tinggi dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp1.200 triliun. Hingga 30 September 2026, realisasi belanja negara tercatat Rp2.660,5 triliun atau 69,2% dari pagu APBN 2026 senilai Rp3.842,7 triliun.
Menurut Suahasil, peningkatan belanja pemerintah pada kuartal IV akan mendorong aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk melalui layanan publik dan perlindungan sosial. “Bantuan pangan sudah mulai bergulir untuk kuartal IV dan ini akan mendorong kegiatan konsumsi dan government expenditure,” tuturnya. Efisiensi anggaran tidak sekadar memangkas, tetapi memastikan belanja negara menghasilkan keluaran signifikan bagi perekonomian.
Di tingkat daerah, realisasi belanja negara di Nusa Tenggara Barat (NTB) hingga 30 September 2026 mencapai Rp19,16 triliun atau 75,9% dari pagu Rp25,27 triliun. Kepala Bidang PPA II Kanwil DJPb NTB, Adi Widyandana, merinci bahwa belanja pemerintah pusat sebesar Rp6,69 triliun, dengan belanja pegawai Rp3,6 triliun, belanja barang Rp2,045 triliun, belanja modal Rp991,08 miliar, dan bantuan sosial Rp6,54 miliar. Sementara transfer ke daerah mencapai Rp12,46 triliun atau 82,75% dari pagu, meliputi DAU Rp8,15 triliun, DAK Non-Fisik Rp2,89 triliun, DBH Rp1,029 triliun, Dana Desa Rp348,8 miliar, dan DAK Fisik Rp36,21 miliar.
Pendapatan negara di NTB tercatat Rp4,46 triliun atau 86,73% dari target Rp5,15 triliun, didorong penerimaan perpajakan Rp3,7 triliun dan PNBP Rp761,75 miliar. Dukungan APBN ini turut mendorong pertumbuhan ekonomi NTB pada triwulan II 2026 mencapai 7,41 persen. Namun, inflasi September 2026 dilaporkan melampaui target.
Secara keseluruhan, strategi konsolidasi pengadaan dan efisiensi anggaran menjadi kunci agar belanja negara tidak hanya besar secara nominal, tetapi juga tepat sasaran dan berdampak nyata. Dengan pengelolaan yang cermat, belanja pemerintah diharapkan mampu menjaga stabilitas ekonomi, mendorong pertumbuhan inklusif, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
