FaktaHari – 21 Oktober 2026 | Kepolisian Prancis menangkap seorang pria berusia 40 tahun yang diduga kuat sebagai pelaku pembakaran balai kota bersejarah di Limoges, sebuah kota di Prancis bagian tengah. Penangkapan dilakukan pada Selasa (20/10/2026) oleh unit khusus RAID di Val d’Issoire, setelah insiden kebakaran hebat yang menghanguskan bangunan abad ke-19 tersebut pada Sabtu lalu. Peristiwa ini menjadi pukulan telak bagi kota Limoges dan memicu kemarahan publik di tengah gelombang demonstrasi nasional yang berlangsung sejak empat pekan terakhir.
Balai Kota Limoges yang berdiri sejak 1883 dan telah ditetapkan sebagai monumen bersejarah pada 1975 mengalami kerusakan parah. Kepala prefektur setempat, Maurice Barate, mengungkapkan bahwa atap bangunan runtuh menimpa lantai bawah kecuali bagian sayap barat, sementara dua pertiga bagian luar gedung lenyap. “Ini adalah tindakan disengaja oleh para perusuh dan merupakan bencana bagi warisan sejarah,” ujarnya. Kebakaran ini sontak mengingatkan warga Prancis pada tragedi kebakaran Katedral Notre-Dame di Paris pada April 2019.
Tersangka yang ditangkap diketahui telah masuk dalam daftar pantauan keamanan Prancis dengan klasifikasi subjek S, yang menandakan potensi ancaman terhadap keamanan nasional. Ia juga tercatat pernah melakukan tindak kekerasan terhadap pejabat publik dan memiliki kaitan dengan kelompok ekstrem kiri. Sub-Direktorat Antiterorisme Prancis (SDAT) kini dilibatkan untuk mengusut kasus ini lebih lanjut. Menteri Kehakiman Prancis, Gerald Darmanin, menyatakan bahwa jaksa antiterorisme akan segera memutuskan apakah insiden ini dapat diklasifikasikan sebagai serangan teror. “Jika mereka mengambil alih kasus ini, itu berarti tindakan tersebut adalah aksi terorisme. Hal ini mengimplikasikan bahwa individu tertentu dari kelompok ekstrem kiri dengan jelas mengorganisir penghancuran balai kota ini,” tegas Darmanin.
Kerusuhan di Limoges terjadi di sela-sela demonstrasi nasional yang awalnya dipicu oleh tuntutan pelajar terkait kondisi sekolah yang memprihatinkan. Namun, gelombang protes meluas setelah mendapat dukungan dari serikat pekerja, dengan ratusan ribu warga turun ke jalan menolak kenaikan harga bahan bakar dan biaya hidup yang semakin tinggi. Aksi damai pun berujung ricuh di berbagai kota besar seperti Paris dan Marseille, menyebabkan pembakaran mobil serta penjarahan toko. Kamar Dagang dan Industri Prancis (CCI) mencatat lebih dari 2.000 toko dan tempat usaha terdampak langsung oleh kerusuhan sepanjang akhir pekan.
Otoritas Prancis melaporkan lebih dari 2.500 orang telah ditangkap dan lebih dari 120 di antaranya resmi ditahan. Bentrokan juga menyebabkan sekitar seribu personel kepolisian terluka, sementara seorang demonstran kehilangan tangannya akibat ledakan granat pengendali massa. Menteri Dalam Negeri Prancis, Laurent Nunez, sempat mengakui bahwa polisi kehilangan kendali di beberapa kota dan mengajukan pengunduran diri pada Senin, tetapi permintaan itu ditolak oleh Presiden Emmanuel Macron.
Wali Kota Limoges dari sayap kanan, Guillaume Guerin, mengecam respons kepolisian yang dinilai mundur dalam menghadapi para perusuh. Ia menilai aparat kekurangan sumber daya dan menyebut negara telah gagal melindungi kota. Guerin mendesak pemerintah pusat untuk segera mengucurkan dana jutaan euro guna membangun kembali balai kota. Perdana Menteri Sebastien Lecornu dijadwalkan mengunjungi Limoges pada Jumat (23/10/2026) untuk meninjau langsung dampak kerusuhan.
Sehari setelah insiden pembakaran, sekitar 7.000 warga Limoges turun ke jalan pada Minggu malam untuk menggelar aksi damai mengecam kekerasan yang terjadi. Mereka menuntut keadilan dan pemulihan bangunan bersejarah yang menjadi simbol identitas kota. Sementara itu, proses hukum terhadap tersangka terus berjalan, dan kepolisian antiterorisme masih mendalami kemungkinan keterlibatan jaringan yang lebih luas.
Insiden di Limoges menjadi cermin betapa rentannya situasi sosial-politik di Prancis saat ini. Kerusuhan yang bermula dari aspirasi rakyat kecil justru berujung pada kehancuran warisan budaya dan kerugian besar. Pemerintah dihadapkan pada tantangan untuk menegakkan hukum tanpa mengabaikan akar permasalahan, sementara masyarakat Limoges berharap kota mereka dapat segera pulih dan balai kota yang bersejarah dapat dibangun kembali.
