FaktaHari – 17 Oktober 2026 | Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, kembali menjadi sorotan dalam pengembangan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam serangkaian pernyataan resmi, ia mendorong penerapan sistem prasmanan secara bertahap, memperluas aktivasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta menegaskan komitmennya memberantas praktik percaloan. Langkah-langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat pemerataan gizi bagi peserta didik di seluruh Indonesia.
Sudaryono menjelaskan bahwa sistem prasmanan dalam MBG tidak dapat diterapkan secara sembarangan. Menurutnya, kesiapan dapur, sekolah, dan pelatihan petugas menjadi prasyarat utama. “Prasmanan ini bukan berarti bisa diterapkan begitu saja. Dapurnya harus dilatih, sekolahnya juga harus dilatih, dan kami harus memastikan semuanya siap. Setelah itu, baru bisa diterapkan secara bertahap dengan standar yang sama,” ujarnya di Jakarta, Jumat (16/10/2026).
Penerapan prasmanan dinilai mampu mengurangi limbah makanan karena tingkat konsumsi siswa menjadi lebih tinggi. Sudaryono menyebut bahwa metode ini tetap mengacu pada anggaran Rp15 ribu per porsi. “Tingkat habisnya tinggi, tingkat kebersihannya tinggi, orang juga senang,” katanya. Ia menambahkan bahwa perbedaan porsi antara siswa kecil dan besar dapat terakomodasi, sehingga siswa yang membutuhkan tambahan bisa mengambil kembali sesuai ketersediaan.
Untuk memastikan kelancaran, BGN telah menjalankan piloting di 66 SPPG di berbagai daerah, termasuk Pulau Jawa, Aceh, Palembang, dan Merauke. Targetnya, pada akhir 2026 sebanyak 5.000 SPPG akan menerapkan sistem prasmanan. “Kami ingin piloting ini betul-betul prima, kami bisa lihat dan mitigasi semua persoalannya, baru kemudian kita secara bertahap,” papar Sudaryono.
Selain itu, BGN juga mengaktivasi 980 SPPG secara serentak di 16 provinsi yang mencakup Sumatera, Kalimantan, dan Bali. Aktivasi dipusatkan di Aceh Besar pada Rabu (14/10/2026). Dari jumlah tersebut, 691 unit berada di Sumatera, sedangkan 289 unit lainnya tersebar di Kalimantan dan Bali. Fokus aktivasi ini adalah wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi.
Dalam kesempatan itu, Sudaryono menegaskan tidak ada calo dalam proses aktivasi SPPG. “Kami tidak mengotorisasi siapapun, kami tidak memerintahkan siapapun. Semuanya dilaksanakan by system. Tidak ada calo, tidak ada orang yang kemudian mengatasnamakan saya, pimpinan BGN atau mengatasnamakan BGN Pusat yang kemudian menjajakan jasa dan meminta imbalan. Tidak ada!” tegasnya. Ia mengungkapkan telah menerima laporan dugaan permintaan uang di Cilacap dan beberapa wilayah lain dengan nilai mencapai ratusan juta rupiah. “Saya minta, jika ada segera foto, Anda minta buktinya, laporkan kepada pihak berwajib,” tambahnya.
Mekanisme MBG saat pembelajaran jarak jauh (PJJ) juga menjadi perhatian. Sudaryono menjelaskan bahwa pelaksanaan MBG mengikuti pemberitahuan resmi dari pemerintah daerah. Jika penghentian diterima sebelum pembelian bahan pangan, distribusi hari berikutnya tidak dilaksanakan. Namun, jika pemberitahuan datang saat proses memasak telah berjalan, makanan tetap didistribusikan melalui mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan. “Makanan yang telanjur dibuat tetap didistribusikan, namun jika penghentian sudah diumumkan sebelum belanja bahan, maka pada hari berikutnya tidak ada distribusi,” jelasnya.
Dengan berbagai langkah tersebut, BGN di bawah kepemimpinan Sudaryono terus berupaya memastikan program MBG berjalan efektif, transparan, dan tepat sasaran. Perluasan SPPG, penerapan prasmanan, serta penindakan tegas terhadap praktik calo menjadi bukti komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Ke depan, evaluasi berkala akan terus dilakukan untuk mengatasi tantangan di lapangan dan memastikan manfaat program dirasakan secara merata.
