FaktaHari – 23 Oktober 2026 | JAKARTA – Profesor politik dari UIN Jakarta, Saiful Mujani, kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, kritik tajam ia lontarkan terkait viralnya surat pengangkatan dua anak Menteri Haji Mochamad Irfan Yusuf sebagai tenaga ahli di kementerian yang dipimpinnya. Melalui akun media sosialnya, Saiful Mujani menyampaikan sindiran pedas yang langsung menuai perhatian warganet. “Bapak ngangkat anak jadi penasehat dirinya sebagai menteri haji …. dunia udah dekat kiamat,” tulisnya seperti dikutip Kamis (22/10/2026).
Isu tersebut mencuat setelah beredar daftar tenaga ahli di Kementerian Haji yang mencantumkan nama dua anak Menteri Irfan Yusuf. Publik pun mempertanyakan transparansi, profesionalitas, dan potensi konflik kepentingan dalam pengisian jabatan publik tersebut. Menurut Saiful Mujani, praktik mengangkat anggota keluarga sebagai penasihat pejabat negara merupakan cerminan buruknya tata kelola pemerintahan. Ia menilai hal itu dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Kritik Saiful Mujani ini bukan yang pertama. Sebelumnya, pada Senin (19/10), ia juga menyoroti kemarahan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran yang baru berusia dua tahun. Dalam acara bertajuk “Rapor Merah Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran” di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, ia menyatakan belum pernah menyaksikan intensitas kemarahan publik sekuat saat ini. “Jadi, tidak pernah ada orang yang namanya baru dua tahun berkuasa, orang sudah marah begitu, begitu kuat marahnya,” ujarnya.
Lebih lanjut, Saiful Mujani menilai legitimasi pemerintah telah merosot tajam. “Tanya sama orang dari Aceh sampai Papua, sekarang, kalau ditanya sekarang, hampir bisa dikatakan sudah minus legitimasi itu, dan umumnya rakyat sudah marah,” tegasnya. Ia bahkan memprediksi bahwa jika pemilu digelar saat ini, masyarakat yang marah tidak akan lagi memilih pasangan Prabowo-Gibran. Namun, pernyataan tersebut merupakan penilaian subjektifnya berdasarkan pengamatan atas dinamika politik, tanpa menyertakan data survei yang mengukur secara kuantitatif.
Di sisi lain, lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) baru saja merilis hasil elektabilitas sejumlah tokoh menjelang Pemilu 2029. Survei yang digelar pada 1-10 Oktober 2026 dengan 1.213 responden dan margin of error +/- 2,9 persen itu menunjukkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi unggul jauh dengan elektabilitas 35,5 persen dalam simulasi semi terbuka 24 nama. Posisi berikutnya diisi Anies Baswedan (10,3 persen), Prabowo Subianto (9,8 persen), dan Gibran Rakabuming Raka (8,4 persen). Sementara itu, dalam simulasi dua nama, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) justru mengungguli Gibran dengan perolehan 41,6 persen berbanding 36,0 persen.
Menariknya, survei SMRC juga memotret efek pengetahuan terhadap elektabilitas. Dalam simulasi tiga nama, AHY unggul dengan 37,2 persen, disusul Gibran 25,5 persen, dan Prabowo 19,2 persen. Adapun dalam simulasi dua nama, AHY semakin jauh meninggalkan Gibran dengan 51,1 persen berbanding 28,7 persen. Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat pengenalan yang tinggi terhadap seorang tokoh berbanding lurus dengan elektabilitasnya.
Kembali ke isu pengangkatan anak menteri, Saiful Mujani menekankan pentingnya transparansi dalam mekanisme rekrutmen tenaga ahli. Menurutnya, proses seleksi harus berdasarkan kompetensi dan persyaratan jabatan yang jelas, bukan karena hubungan keluarga. Ia khawatir praktik nepotisme semacam ini akan terus terjadi jika tidak ada pengawasan dari publik dan penegakan aturan yang tegas. Kritik yang disampaikan Saiful Mujani diharapkan menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperbaiki sistem pengisian jabatan publik.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Menteri Haji Mochamad Irfan Yusuf maupun pihak Kementerian Haji terkait kritik tersebut. Publik pun menanti klarifikasi mengenai dasar pengangkatan dua anak menteri sebagai tenaga ahli. Apakah karena kompetensi atau ada faktor lain? Transparansi menjadi kunci untuk meredam kecurigaan.
Secara keseluruhan, kritik Saiful Mujani menyoroti dua persoalan besar: nepotisme dalam birokrasi dan merosotnya legitimasi pemerintah di mata rakyat. Keduanya saling berkaitan dan menjadi ujian bagi pemerintahan Prabowo-Gibran. Jika tidak segera diatasi, bukan tidak mungkin kemarahan publik yang disebut Saiful Mujani akan terus membesar dan berdampak pada stabilitas politik nasional. Publik berharap pemerintah responsif terhadap kritik dan segera melakukan perbaikan.
