FaktaHari – 03 Oktober 2026 | Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan reshuffle kabinet dalam waktu yang singkat, menandai perombakan ketujuh sejak ia menjabat. Dengan reshuffle kabinet ini, sejumlah posisi strategis dalam pemerintahan mengalami pergantian, termasuk di antaranya posisi Menteri Keuangan yang kini dijabat oleh Suahasil Nazara dan Arrmanatha Nasir sebagai Menteri Luar Negeri baru. Perubahan ini bukan hanya sekedar pergantian figur, tetapi juga mencerminkan upaya Prabowo untuk menyeimbangkan antara kepentingan politik dan teknokrasi.
Dalam reshuffle kabinet terbaru ini, Bahlil Lahadalia ditunjuk merangkap jabatan sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi serta Menteri ESDM. Langkah ini menunjukkan fokus pemerintah pada transisi energi bersih di tengah dinamika ekonomi global yang tidak menentu. Sementara itu, Sugiono yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Luar Negeri, kini beralih menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Tidak hanya di tingkat menteri, perombakan juga menyentuh posisi wakil menteri dan kepala lembaga pemerintahan lainnya. Luky Alfirman, yang sebelumnya menjabat sebagai Dirjen Anggaran Kemenkeu, kini diangkat menjadi Wakil Menteri Keuangan. Selain itu, posisi Kapolri yang semula dipegang oleh Listyo Sigit Prabowo kini digantikan oleh Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto. Listyo Sigit Prabowo sendiri kemudian ditunjuk sebagai Kepala Staf Kepresidenan.
Pengamat politik Bawono Kumoro menilai bahwa reshuffle kabinet ini lebih dari sekadar penggantian pejabat. Menurutnya, langkah ini harus mampu mempercepat pelaksanaan program pemerintah dan pencapaian target-target yang telah ditetapkan. Namun, ia mengingatkan bahwa tantangan utama setelah reshuffle adalah memastikan masa adaptasi yang efektif sehingga tidak menghambat jalannya pemerintahan.
Di sisi lain, munculnya isu terkait ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disinyalir menjadi upaya untuk mengalihkan perhatian publik dari reshuffle kabinet. Pengamat dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Zuly Qodir, menyatakan bahwa kehebohan isu ini bisa membuat publik melupakan dinamika kebijakan pemerintahan Prabowo.
Kritik terhadap reshuffle kabinet ini tidak hanya dari sisi politik tetapi juga menyangkut konsistensi pemerintah dalam menjalankan kebijakan efisiensi. Penempatan pejabat yang dinilai tidak konsisten dengan kebijakan sebelumnya menimbulkan pertanyaan tentang perencanaan strategis pemerintah.
Dengan berbagai perubahan ini, reshuffle kabinet diharapkan dapat mengoptimalkan kinerja pemerintahan Prabowo dalam menghadapi tantangan ekonomi dan politik yang kompleks. Keseimbangan antara kepentingan politik dan kapasitas teknokratis menjadi kunci dalam membangun pemerintahan yang efektif dan efisien.
