FaktaHari – 29 Juli 2026 | Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, memberikan sorotan tajam terhadap rencana pemerintah mendirikan Universitas Republik Indonesia (URI). Dalam pernyataannya di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Selasa (28/7), Hasto menekankan bahwa setiap kebijakan strategis di bidang pendidikan harus melalui kajian mendalam agar tidak menimbulkan kontroversi dan tumpang tindih dengan lembaga yang sudah ada. “Hasto PDIP soroti Universitas RI: Harus dikaji mendalam, jangan tumpang tindih dan kontroversi” menjadi pesan utama yang disampaikan politisi senior tersebut.
Hasto menegaskan bahwa Indonesia telah memiliki banyak perguruan tinggi yang perlu diperkuat, bukan justru menambah institusi baru tanpa perencanaan yang matang. “Seluruh kebijakan-kebijakan strategis pemerintah seharusnya melalui kajian yang mendalam agar tidak ada kontroversi di dalamnya,” ujarnya. Pernyataan ini menegaskan kembali sikap PDIP yang menginginkan agar pembentukan URI tidak bertabrakan dengan fungsi Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) maupun perguruan tinggi negeri lainnya.
Menurut Hasto, tantangan utama pendidikan nasional saat ini bukanlah jumlah institusi, melainkan kualitas, pembangunan karakter, dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ia juga mengingatkan bahwa Presiden pertama RI, Soekarno, sudah mendirikan Lemhannas sebagai pusat penggodokan pemimpin bangsa. “Dalam konteks meningkatkan leadership Indonesia, Bung Karno sudah mendirikan Lemhannas sebenarnya. Sehingga supaya tidak tumpang tindih,” kata Hasto. Ia khawatir URI akan mengambil alih peran yang sudah dijalankan Lemhannas selama ini.
Hasto juga menekankan pentingnya diferensiasi antarperguruan tinggi. “Itu yang harus kita perkuat diferensiasinya satu dengan yang lain, tetapi dalam gerak irama yang sama, penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga mendorong riset dan inovasi,” jelasnya. Ia menilai bahwa pemerintah harus lebih fokus pada peningkatan mutu lulusan, pembangunan karakter, dan daya saing SDM. “Persoalan meningkatkan EQ anak didik kita, bagaimana kita membangun karakternya, itu yang menjadi skala prioritas,” tambahnya.
Kritik Hasto ini muncul setelah Presiden Prabowo Subianto melantik jajaran pimpinan URI pada hari yang sama. Hasto mengingatkan agar pemerintah mendengarkan semua kritik yang muncul. “Hasto PDIP soroti Universitas RI: Harus dikaji mendalam, jangan tumpang tindih dan kontroversi” kembali ditegaskan sebagai pengingat agar kebijakan strategis tidak memicu polemik. Ia berharap URI tidak menjadi lembaga yang tumpang tindih dengan Lemhannas dan universitas lain, melainkan memberikan nilai tambah yang jelas bagi sistem pendidikan Indonesia.
Pakar pendidikan juga menyoroti hal serupa. Banyak yang menilai bahwa pendirian URI harus tunduk pada Undang-Undang Pendidikan Tinggi dan tidak menjadi alat legitimasi politik. Hasto sependapat bahwa pemerintah harus memprioritaskan penguatan institusi yang sudah ada. “Indonesia ini kan rumah bagi begitu banyak universitas. Jadi kalau mau menambah, harus jelas diferensiasinya,” pungkasnya.
Dalam kesempatan itu, Hasto juga mengingatkan bahwa Lemhannas telah menjadi kawah candradimuka bagi pemimpin nasional dan daerah, baik sipil maupun militer. “Sehingga supaya tidak tumpang tindih, maka URI harus punya fokus yang berbeda dan tidak mengganggu peran Lemhannas,” tegasnya. “Hasto PDIP soroti Universitas RI: Harus dikaji mendalam, jangan tumpang tindih dan kontroversi” menjadi barometer bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pendidikan ke depan.
Kritik Hasto ini menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah. Dengan adanya sorotan dari tokoh senior PDIP, diharapkan proses pembentukan URI dapat berjalan lebih transparan dan berbasis kajian ilmiah. Pendidikan adalah fondasi bangsa, sehingga setiap langkah strategis harus dipertimbangkan dengan matang untuk menghindari kontroversi dan tumpang tindih fungsi. Pemerintah pun diharapkan mampu menjawab kekhawatiran publik dengan menyajikan rencana yang jelas dan terukur.
