FaktaHari – 24 Juli 2026 | Jakarta – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak akan dihentikan, meskipun banyak pihak mendesak pembubaran lembaga tersebut. Dalam pernyataannya, Sudaryono menyebut bahwa tuntutan penghentian MBG bukanlah kritik konstruktif, melainkan bentuk serangan politis. Ia menekankan bahwa program ini merupakan tender politik Prabowo Subianto dan janji kampanye yang harus dijalankan. Pernyataan ini disampaikan Sudaryono di tengah kontroversi yang melanda BGN, termasuk kasus korupsi yang menyeret pendahulunya.
Kepala BGN Sudaryono tegaskan MBG tak akan dihentikan: Tender politik Prabowo, janji saat kampanye [titlebase] menjadi pokok pernyataannya saat menanggapi narasi pembubaran yang muncul dari sejumlah kelompok. “Kalau misalnya ada yang atas nama kritik kemudian kritiknya sama dengan misalnya hentikan atau ‘bubarkan MBG, bubarkan BGN’, saya kira itu bukan kritik,” ujar Sudaryono di kantornya, Rabu (22/7). Menurutnya, penghentian program berada di luar kewenangannya, dan fokus BGN saat ini adalah memperbaiki tata kelola internal.
Langkah-langkah perbaikan yang diambil antara lain menutup dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak memenuhi standar. “Kita akan tutup itu dapurnya kalau memang tidak bisa memenuhi standar keamanan, standar gizi, standar mutu, dan juga delivery yang baik,” tegas Sudaryono saat inspeksi mendadak di Bogor, Jumat (24/7). Ia juga mendorong masyarakat untuk berperan sebagai pengawas dengan melaporkan anomali di lapangan.
Namun, langkah ini tidak serta-merta meredakan kritik. Koalisi MBG Watch menilai pengangkatan Sudaryono—yang memiliki afiliasi dengan Partai Gerindra—hanya menormalisasi konflik kepentingan dalam program yang menggunakan anggaran Rp229 triliun pada 2026. “Pergantian pimpinan tanpa pembenahan sistemik tidak akan mengembalikan kepercayaan publik,” ujar juru bicara koalisi. Pengamat politik M. Jamiluddin Ritonga dari Universitas Esa Unggul pun menilai posisi Sudaryono sebagai pertaruhan politik Prabowo untuk menyelamatkan program andalannya.
Sejak dibentuk, BGN telah berganti kepala tiga kali: Dadan Hindayana yang kini tersangka korupsi, Nanik S. Deyang yang mengundurkan diri karena kesehatan, dan kini Sudaryono. Pergantian ini menunjukkan betapa besarnya tekanan politik di balik MBG. Meski demikian, Kepala BGN Sudaryono tegaskan MBG tak akan dihentikan: Tender politik Prabowo, janji saat kampanye [titlebase] menjadi sinyal bahwa pemerintah akan bertahan dengan program ini apa pun risikonya.
Di tengah sorotan tajam, Sudaryono berjanji akan membenahi sistem pengawasan dan transparansi. “Kita akan investigasi langsung, menegakkan yang benar, dan memperbaiki yang salah. Jangan sampai satu dua masalah membuat yang lain ikut dicap buruk,” katanya. Ia juga memastikan bahwa pengelolaan anggaran akan mengikuti prosedur operasi standar yang ketat, tanpa arahan sepihak dari pihak-pihak tertentu.
Kesimpulannya, meskipun dihadapkan pada berbagai persoalan mulai dari korupsi hingga tata kelola yang buruk, program MBG tetap menjadi prioritas presiden. Kepala BGN Sudaryono tegaskan MBG tak akan dihentikan: Tender politik Prabowo, janji saat kampanye [titlebase] menjadi landasan bagi kebijakan ini. Ke depannya, publik akan terus mengawal implementasi program ini sambil menunggu hasil perbaikan yang dijanjikan.
