FaktaHari – 23 Juli 2026 | Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, telah menyetujui perjanjian nuklir yang memungkinkan Arab Saudi memperkaya uranium, sebuah langkah kontroversial yang berpotensi mengubah peta kekuatan di Timur Tengah. Kesepakatan ini, yang ditandatangani pada Rabu (22/7), memberikan kerangka hukum bagi kerja sama nuklir sipil antara kedua negara dan membuka jalan bagi Riyadh untuk menguasai siklus bahan bakar nuklir secara mandiri.
Berdasarkan sumber yang mengetahui masalah ini, perjanjian tersebut berlaku selama 30 tahun dan memungkinkan perusahaan-perusahaan Amerika Serikat untuk menyediakan teknologi serta keahlian dalam pembangunan program nuklir sipil Arab Saudi. Salah satu poin paling krusial adalah potensi pembangunan fasilitas pengayaan uranium di tanah Arab, setelah melalui studi bersama antara kedua negara. Meski Washington menegaskan tidak akan mentransfer teknologi pengayaan secara langsung, para pengamat menilai pengaturan ini tetap memberi ruang bagi Arab Saudi untuk pada akhirnya memiliki kemampuan memperkaya uranium, yang bisa digunakan untuk bahan bakar reaktor maupun senjata nuklir.
Kesepakatan ini langsung memicu kontroversi domestik maupun internasional. Kelompok nonproliferasi menyoroti tidak dimasukkannya “gold standard” yang selama ini diterapkan dalam kerja sama nuklir AS dengan negara lain. Arab Saudi tidak diwajibkan untuk menandatangani Protokol Tambahan IAEA, yang memberikan wewenang inspeksi lebih ketat. Hal ini memunculkan kekhawatiran bahwa langkah tersebut dapat memicu perlombaan senjata nuklir di kawasan yang sudah rawan konflik.
Pengumuman ini hadir di tengah meningkatnya ketegangan antara AS dan Iran. Trump, yang mengklaim perangnya terhadap Iran bertujuan menghentikan program nuklir Teheran, kini justru membuka peluang bagi sekutu dekatnya untuk mengembangkan kemampuan serupa. Senator Bernie Sanders mengkritik kebijakan ini dengan tajam, menyebutnya sebagai “tidak masuk akal” karena membiarkan Arab Saudi, yang dianggapnya sebagai kediktatoran, memperkaya uranium sementara AS berperang melawan Iran atas alasan yang sama.
Meskipun demikian, Menteri Energi AS, Chris Wright, dan Menteri Energi Arab Saudi, Pangeran Abdulaziz bin Salman, menegaskan bahwa perjanjian ini mencakup pengamanan nonproliferasi yang ketat. Dalam pernyataan bersama, mereka menyebut kesepakatan ini sebagai landasan bagi kemitraan bernilai miliaran dolar yang akan berlangsung selama beberapa dekade, sekaligus memajukan tujuan ekonomi dan strategis kedua negara. Arab Saudi sendiri menekankan bahwa perjanjian ini merupakan bagian dari diversifikasi energi dan tidak dimaksudkan untuk pengembangan senjata nuklir.
Langkah Trump menyetujui perjanjian nuklir yang memungkinkan Arab Saudi memperkaya uranium dinilai sebagai pergeseran kebijakan luar negeri yang signifikan. Sebelumnya, AS selalu menentang pengayaan uranium di negara-negara yang tidak memiliki program senjata nuklir. Kini, dengan disetujuinya kesepakatan ini, Arab Saudi berpotensi menjadi negara kedua di kawasan, setelah Iran, yang memiliki kemampuan pengayaan penuh. Hal ini berisiko memicu krisis kepercayaan di antara sekutu AS lainnya, termasuk Israel, yang selama ini menentang proliferasi nuklir di Timur Tengah. Kesimpulannya, perjanjian ini membuka babak baru dalam dinamika geopolitik kawasan yang tidak hanya akan menentukan masa depan energi, tetapi juga stabilitas keamanan regional.
