FaktaHari – 20 Juli 2026 | Profil Susilo Bambang Yudhoyono yang arahkan kasus korupsi Djoko Susilo ditangani KPK, bukan polisi kembali menjadi sorotan publik. Mantan Presiden ke-6 RI itu disebut-sebut turun langsung meredakan konflik antara KPK dan Polri dalam penanganan kasus korupsi simulator SIM yang menjerat Irjen (Purn) Djoko Susilo pada 2011. Pengungkapan ini disampaikan oleh mantan Ketua KPK, Abraham Samad, di tengah polemik pengalihan perkara dugaan korupsi eks Jampidsus Febrie Adriansyah.
Abraham Samad menceritakan bahwa saat itu KPK telah melakukan penggeledahan di kantor Korlantas Polri, namun terhambat karena ada ruangan yang tidak diizinkan diperiksa oleh pihak kepolisian. Konflik kewenangan ini memuncak hingga Presiden SBY memanggil Abraham Samad, Kapolri Jenderal Timur Pradopo, dan Jaksa Agung Basrief Arief ke Istana Negara. Rapat yang berlangsung sekitar 10 jam itu diwarnai perdebatan sengit antara Abraham Samad dan Timur Pradopo terkait pihak yang berhak menangani kasus tersebut.
Dalam rapat tersebut, SBY akhirnya memberikan arahan tegas. “SBY pada saat itu mengatakan, mungkin sebaiknya kasus simulator yang melibatkan dua jenderal polisi itu diserahkan sepenuhnya kepada KPK,” ujar Abraham Samad. Keputusan ini sekaligus mengukuhkan Profil Susilo Bambang Yudhoyono yang arahkan kasus korupsi Djoko Susilo ditangani KPK, bukan polisi sebagai langkah strategis untuk menjaga independensi lembaga antikorupsi.
Kasus korupsi simulator SIM ini dikenal sebagai salah satu episode “Cicak versus Buaya” jilid II, setelah sebelumnya terjadi konflik serupa antara KPK dan Polri. Djoko Susilo, yang saat itu menjabat sebagai Kepala Korps Lalu Lintas Polri, akhirnya diadili dan divonis bersalah oleh KPK. Peran SBY dalam meredakan ketegangan menjadi bukti bahwa Profil Susilo Bambang Yudhoyono yang arahkan kasus korupsi Djoko Susilo ditangani KPK, bukan polisi merupakan momen penting dalam sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia.
Abraham Samad juga menyoroti bahwa arahan SBY tersebut menunjukkan komitmen presiden saat itu untuk memperkuat KPK sebagai lembaga yang berwenang menangani kasus korupsi besar, terlepas dari tekanan institusi lain. Pengakuan ini muncul di tengah polemik terbaru tentang pengalihan kasus Febrie Adriansyah dari kepolisian ke Kejaksaan Agung, yang dianggap sebagian pihak melemahkan KPK.
Kesimpulannya, intervensi SBY dalam kasus Djoko Susilo menjadi contoh bagaimana kepemimpinan nasional dapat menyelesaikan konflik antarlembaga penegak hukum. Profil Susilo Bambang Yudhoyono yang arahkan kasus korupsi Djoko Susilo ditangani KPK, bukan polisi menjadi warisan penting dalam upaya pemberantasan korupsi yang konsisten dan berkeadilan.
