FaktaHari – 19 Juli 2026 | Jakarta – Pengamat sosial, ekonomi, dan keagamaan Anwar Abbas mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk bersikap tegas dalam menangani kasus yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah dan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Anwar Abbas minta Prabowo tegas tangani kasus eks Jampidsus dan MBG sebagai ujian kredibilitas pemerintahan di mata publik. Menurut Anwar, persepsi negatif mulai muncul di masyarakat terkait transparansi penanganan kedua perkara tersebut.
“Kalau penanganannya tidak dilakukan secara baik dan tidak dikembalikan kepada alur yang semestinya, Presiden Prabowo sendiri yang akan menjadi korban karena bisa dicap tidak mampu mengatasi persoalan dan dianggap mendukung praktik penegakan hukum yang tebang pilih,” ujar Anwar dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu (18/7/2026). Ia menekankan bahwa Anwar Abbas minta Prabowo tegas tangani kasus eks Jampidsus dan MBG agar kepercayaan publik tidak terkikis.
Kasus mantan Jampidsus Febrie Adriansyah kini memasuki babak baru. Febrie ditetapkan sebagai tersangka oleh Polri dalam dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait penanganan perkara PT Asabri periode 2020-2024. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, mengonfirmasi bahwa Kejagung telah memeriksa Febrie sebagai tersangka pada Jumat (17/7/2026). “Penyidik Kejaksaan Agung telah memanggil Saudara FA untuk diperiksa sebagai tersangka,” kata Anang. Meski demikian, Febrie belum ditahan dan masih berstatus ASN aktif di lingkungan Kejagung.
Kejagung berjanji akan menangani perkara ini secara profesional, transparan, dan akuntabel. Anang menegaskan bahwa lembaganya terbuka untuk disupervisi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan DPR RI. “Prinsipnya, kami akan terus transparan dan akan tetap memberikan perkembangan informasi serta tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan asas praduga tak bersalah,” ujarnya. Sementara itu, penyidikan untuk dua kasus lain yang melibatkan Febrie, yaitu dugaan korupsi tata kelola batu bara dan penyelesaian utang PT CBS, masih berstatus penyidikan umum.
Di sisi lain, program MBG yang digadang-gadang sebagai salah satu prioritas pemerintahan Prabowo juga ikut disorot. Anwar menilai penanganan kasus MBG harus dilakukan secara transparan agar tidak menimbulkan spekulasi negatif. Anwar Abbas minta Prabowo tegas tangani kasus eks Jampidsus dan MBG sebagai bukti komitmen pemberantasan korupsi yang telah sering disuarakan presiden. “Awalnya mungkin yang diangkat adalah kasus Jampidsus dan MBG, tetapi pada akhirnya Presiden Prabowo sendiri yang akan menjadi sasaran kritik apabila dianggap hanya berani menyampaikan komitmen tanpa tindakan nyata,” tambah Anwar.
Sebelumnya, Febrie mengundurkan diri dari jabatan Jampidsus pada 11 Juli 2026, sehari setelah status tersangkanya diumumkan. Kapuspenkum Kejagung menjelaskan bahwa pengunduran diri itu adalah bentuk komitmen menjaga integritas proses hukum. Namun, Anwar menilai langkah tersebut belum cukup. “Publik ingin melihat bahwa hukum ditegakkan tanpa pandang bulu. Jika presiden tegas, kepercayaan akan pulih,” katanya.
Menurut pengamat, tekanan publik terhadap Prabowo semakin besar. Anwar Abbas minta Prabowo tegas tangani kasus eks Jampidsus dan MBG karena jika tidak, aksi protes di ruang publik bisa meluas. “Masyarakat terus mengikuti perkembangan. Apabila kepercayaan hilang, bukan tidak mungkin akan muncul aksi-aksi penyampaian aspirasi,” ujar Anwar. Ia mengingatkan bahwa Prabowo pernah berjanji mengejar koruptor hingga ke Antartika dan Gurun Sahara. Komitmen itu harus diwujudkan nyata.
Kejagung, Polri, dan KPK diharapkan bersinergi dalam mengusut kasus ini. Kepala Kortas Tipidkor Polri, Irjen Pol. Totok Suharyanto, menyatakan bahwa penetapan tersangka terhadap Febrie adalah hasil penyidikan yang cermat. “Kami akan terus bekerja sama dengan Kejagung dan instansi terkait,” ujarnya. Sementara itu, DPR menyatakan akan mengawal proses hukum ini agar berjalan adil.
Kesimpulannya, desakan Anwar Abbas agar Presiden Prabowo tegas menangani kasus eks Jampidsus dan MBG merupakan cerminan kekhawatiran publik terhadap penegakan hukum yang berkeadilan. Langkah nyata dan transparan dari pemerintah menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan dan stabilitas nasional. Jika tidak, kredibilitas pemerintahan Prabowo dipertaruhkan.
