FaktaHari – 17 Juli 2026 | Ratusan mahasiswa tidak aktif terima KIP Kuliah DPR tekankan pemutakhiran data LPP RRI menjadi sorotan utama dalam rapat kerja Komisi X DPR RI bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Temuan ini mengungkap bahwa sebanyak 705 mahasiswa yang berstatus tidak aktif tetap menerima bantuan KIP Kuliah dengan total nilai mencapai Rp6,07 miliar. Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, menyoroti kejanggalan tersebut dan meminta pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola penyaluran bantuan pendidikan.
Dalam rapat yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 16 Juli 2026, Fikri menegaskan bahwa temuan Ratusan mahasiswa tidak aktif terima KIP Kuliah DPR tekankan pemutakhiran data LPP RRI harus menjadi bahan evaluasi serius. Ia menekankan bahwa bantuan pendidikan harus tepat sasaran, hanya diberikan kepada mahasiswa yang benar-benar memenuhi persyaratan. “Sebanyak 705 mahasiswa berstatus tidak aktif tapi tetap menerima KIP kuliah. Nilainya kan Rp6,07 miliar,” ujarnya.
Fikri juga menyoroti bahwa kasus serupa telah terjadi pada tahun 2025, sehingga diperlukan perbaikan sistem verifikasi dan pemutakhiran data secara berkala. “Ini pengulangan temuan 2025. Ini nampaknya juga perlu penjelasan ini, supaya gak terulang lagi,” tambahnya. Ia mendorong Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi untuk memperkuat sistem verifikasi agar kejadian Ratusan mahasiswa tidak aktif terima KIP Kuliah DPR tekankan pemutakhiran data LPP RRI tidak terulang di masa mendatang.
Komisi X DPR RI menilai bahwa perbaikan tata kelola KIP Kuliah akan meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran pendidikan nasional. Dengan semakin besarnya alokasi anggaran pemerintah untuk pendidikan, pengawasan penyaluran bantuan harus diperketat. Fikri menekankan pentingnya pemutakhiran data penerima secara berkala, termasuk memverifikasi status aktif mahasiswa setiap semester. Hal ini akan memastikan bahwa bantuan tepat sasaran dan akuntabel.
DPR juga meminta agar data penerima KIP Kuliah diintegrasikan dengan sistem informasi akademik perguruan tinggi sehingga pendeteksian mahasiswa tidak aktif dapat dilakukan secara real-time. Langkah ini diharapkan dapat mencegah penyaluran dana kepada mahasiswa yang sudah tidak memenuhi syarat. Selain itu, sanksi tegas perlu diberikan kepada pihak-pihak yang lalai dalam melakukan verifikasi data.
Masyarakat pun diimbau untuk turut mengawasi penyaluran KIP Kuliah dengan melaporkan jika menemukan ketidaksesuaian. Dengan kolaborasi antara pemerintah, DPR, dan publik, program bantuan pendidikan ini diharapkan dapat berjalan lebih transparan dan efektif.
Kesimpulannya, temuan Ratusan mahasiswa tidak aktif terima KIP Kuliah DPR tekankan pemutakhiran data LPP RRI menjadi momentum penting untuk memperbaiki sistem penyaluran bantuan pendidikan. Evaluasi yang komprehensif dan pemutakhiran data yang ketat merupakan kunci agar anggaran pendidikan benar-benar dirasakan oleh mahasiswa yang berhak. DPR berkomitmen untuk terus mengawasi dan mendorong perbaikan tata kelola KIP Kuliah demi masa depan pendidikan Indonesia yang lebih baik.
