FaktaHari – 16 Juli 2026 | Jakarta – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin, menghadiri acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) Tahun 2025 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Acara ini menjadi momen penting yang menegaskan komitmen Bertekad Jaga Akuntabilitas KemenP2MI Hadiri Penyerahan LHP LKKL Tahun 2025 oleh BPK RI.
LHP tersebut diserahkan langsung oleh Anggota III BPK RI selaku Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara III, Akhsanul Khaq, di Jakarta pada Kamis, 16 Juli 2026. Acara ini dihadiri oleh sejumlah menteri dan kepala lembaga yang berada di bawah lingkup pemeriksaan Auditorat Utama Keuangan Negara III (AKN III), antara lain Menteri PANRB Rini Widyantini, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, dan Menteri PPPA Arifah Fauzi.
Kehadiran Menteri P2MI Mukhtarudin dalam acara ini menunjukkan keseriusan Kementerian P2MI dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas keuangan negara. Dalam sambutannya, Mukhtarudin menyampaikan apresiasi kepada BPK RI yang telah mengawal akuntabilitas keuangan negara. “Kehadiran kami hari ini adalah bentuk komitmen nyata Kementerian P2MI untuk terus menjaga transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara. Setiap rupiah yang diamanahkan harus dipertanggungjawabkan dengan baik demi memberikan pelayanan dan pelindungan terbaik bagi Pekerja Migran Indonesia,” ujar Menteri Mukhtarudin selepas acara.
Komitmen Bertekad Jaga Akuntabilitas KemenP2MI Hadiri Penyerahan LHP LKKL Tahun 2025 oleh BPK RI juga tercermin dari rencana tindak lanjut atas setiap rekomendasi yang diberikan oleh BPK. Kementerian P2MI bertekad untuk memperkuat tata kelola keuangan yang baik (good governance) dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Acara penyerahan LHP LKKL ini merupakan agenda rutin tahunan yang diselenggarakan BPK RI untuk mengevaluasi pengelolaan keuangan kementerian/lembaga. Dengan adanya laporan ini, diharapkan setiap kementerian dapat memperbaiki kinerja keuangannya dan mencegah penyimpangan. Khusus bagi KemenP2MI, laporan ini menjadi landasan untuk terus meningkatkan integritas dan profesionalisme dalam mengelola anggaran yang dipercayakan rakyat.
Selain para menteri, turut hadir pula pimpinan lembaga tinggi negara seperti Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Muhammad Taufiq, Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Suharmen, serta Kepala Arsip Nasional RI (ANRI) Mego Pinandito. Kehadiran mereka menambah bobot acara ini sebagai forum penting dalam pengawasan keuangan negara.
Menteri Mukhtarudin menegaskan bahwa Kementerian P2MI akan terus berkomitmen pada prinsip akuntabilitas. “Kami akan menindaklanjuti setiap rekomendasi BPK dengan serius. Transparansi adalah kunci kepercayaan publik. Dengan Bertekad Jaga Akuntabilitas KemenP2MI Hadiri Penyerahan LHP LKKL Tahun 2025 oleh BPK RI, kami ingin menunjukkan bahwa kementerian ini siap diaudit dan terus berbenah,” tambahnya.
Dengan semangat akuntabilitas yang tinggi, Kementerian P2MI optimis dapat memberikan pelayanan terbaik bagi para pekerja migran Indonesia. Acara penyerahan LHP ini bukan sekadar formalitas, melainkan momentum untuk evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Ke depannya, diharapkan seluruh kementerian dapat mengelola anggaran dengan lebih efektif dan efisien, sehingga tujuan pembangunan nasional dapat tercapai.
Sebagai penutup, komitmen Bertekad Jaga Akuntabilitas KemenP2MI Hadiri Penyerahan LHP LKKL Tahun 2025 oleh BPK RI menjadi contoh bagi lembaga lain dalam mengelola keuangan negara secara transparan dan bertanggung jawab. Dengan sinergi antara BPK dan kementerian, diharapkan tata kelola keuangan Indonesia semakin baik dan terpercaya.
