FaktaHari – 10 November 2026 | Kasus penyadapan Prabowo Subianto terus bergulir. Enam orang saksi dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto resmi mengajukan permohonan perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Permohonan tersebut masih dalam proses penelaahan sejak Jumat, 6 November 2026, dan LPSK telah berkoordinasi dengan penyidik Bareskrim Polri yang menangani perkara.
Ketua LPSK, Achmadi, menjelaskan bahwa penelaahan dilakukan dengan mempertimbangkan pentingnya keterangan saksi, tingkat ancaman yang dihadapi, serta situasi khusus yang dialami saksi dan/atau korban. Hal ini mengacu pada Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. “Perlindungan terhadap saksi penting diberikan untuk menjamin rasa aman dengan mempertimbangkan situasi khusus yang dihadapi, termasuk tingkat kerentanan dan keseriusan tindak pidana,” ujar Achmadi dalam keterangannya, Selasa (10/11/2026).
LPSK juga membuka kemungkinan adanya penambahan jumlah saksi yang mengajukan permohonan perlindungan seiring perkembangan proses hukum. Achmadi menegaskan bahwa pihaknya akan mencermati seluruh aspek permohonan, termasuk tingkat ancaman, kerentanan para saksi, serta bentuk perlindungan yang dibutuhkan. Evaluasi komprehensif ini krusial agar para saksi dapat memberikan kesaksian secara jujur dan bebas dari intimidasi.
Dalam kasus penyadapan Prabowo Subianto, Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka. Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), Irjen Slamet Uliandi (SU), Irjen Ahrie Sonta Nasution (AS), dan Irjen Eko Hadi Santoso (EH). Penetapan tersangka baru terhadap SU dilakukan setelah gelar perkara mengungkap bahwa dua tersangka sebelumnya, EH dan AS, selalu meminta izin kepada SU untuk melakukan penyadapan dan menghapus hasilnya. Namun, SU belum dapat ditahan karena kondisi sakit pascastroke.
Kasus penyadapan Prabowo Subianto pertama kali terungkap pada Selasa, 3 November 2026. Tindakan penyadapan berlangsung selama 2025-2026 tanpa kepentingan penegakan hukum, hingga para tersangka kedapatan menghapus jejak log pada Oktober 2026. Akibatnya, para tersangka dijerat pasal berlapis, mulai dari Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Jo Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP, serta Undang-Undang ITE Pasal 32 ayat (1) dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara.
Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto telah membentuk tim khusus untuk mendalami kasus ini. Sejumlah pihak mendesak agar kasus penyadapan Prabowo Subianto diusut tuntas. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto dikabarkan memanggil Kepala BIN dan sejumlah mantan Kapolri untuk membahas situasi terkini.
Pengajuan perlindungan oleh enam saksi ini menjadi babak baru dalam penanganan kasus penyadapan Prabowo Subianto. LPSK memastikan akan mengawal proses hukum dengan memberikan perlindungan yang memadai bagi para saksi. Masyarakat pun menantikan transparansi dan keadilan dalam penyelesaian perkara yang melibatkan nama besar mantan Kapolri ini.
Dengan perkembangan ini, kasus penyadapan Prabowo Subianto semakin menunjukkan kompleksitasnya. Penegakan hukum yang akuntabel dan perlindungan terhadap saksi menjadi kunci untuk mengungkap kebenaran. Semua mata kini tertuju pada langkah Bareskrim Polri dan LPSK dalam menuntaskan kasus yang menyita perhatian publik ini.
