FaktaHari – 08 November 2026 | Skandal dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang mencuat awal November 2026 kembali menempatkan Pegasus sebagai nama yang paling sering disebut dalam diskursus keamanan digital Tanah Air. Nama perangkat lunak mata-mata besutan NSO Group asal Israel itu seolah menjadi hantu yang selalu hadir setiap kali isu penyadapan mencuat, meski fakta hukum yang diungkap penyidik justru menyebut sistem Lawful Interception Management System (LIMS) sebagai objek dugaan penyalahgunaan.
Bareskrim Polri telah menetapkan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo bersama mantan Sekretaris Pribadinya Irjen Pol Ahrie Sonta serta Irjen Eko Hadi Santoso sebagai tersangka. Dalam keterangan resmi penyidik, tidak ada satu pun penyebutan nama Pegasus maupun NSO Group. Yang menjadi sorotan adalah dugaan penyalahgunaan akses dan prosedur operasional pada sistem jaringan operator telekomunikasi yang seharusnya hanya digunakan untuk intersepsi legal berdasarkan perintah hukum.
Meski demikian, publik dan warganet tetap ramai menghubungkan kasus ini dengan Pegasus. Sebab, tiga tahun sebelumnya, investigasi panjang yang melibatkan konsorsium IndonesiaLeaks sempat menelusuri perburuan perangkat spionase mutakhir kelas militer asal Israel tersebut. Investigasi itu mengungkap bagaimana Pegasus dirancang menyusup ke ponsel tanpa diketahui pemiliknya, bahkan melalui teknik zero-click exploit yang tidak memerlukan interaksi korban sama sekali.
Perbedaan cara kerja antara LIMS dan Pegasus menjadi kunci untuk memisahkan fakta dari spekulasi. LIMS beroperasi dari sisi jaringan operator telekomunikasi dan sepenuhnya bergantung pada prosedur hukum yang ketat. Sementara Pegasus bekerja dengan cara yang 180 derajat berbeda: ia menyusup langsung ke dalam ponsel target melalui celah keamanan sistem operasi, lalu mengambil alih akses terhadap pesan, foto, lokasi, mikrofon, hingga kamera. Setelah berhasil masuk, spyware ini dapat memantau aktivitas perangkat secara diam-diam dan mengirimkan data ke pihak yang mengendalikannya.
Kemampuan Pegasus telah menjadi sorotan dunia melalui The Pegasus Project pada 2021, investigasi kolaboratif yang melibatkan Amnesty International dan puluhan organisasi media internasional. Investigasi tersebut menemukan nomor telepon sejumlah pemimpin dunia dalam daftar target potensial pengawasan, termasuk Presiden Prancis Emmanuel Macron, Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa, dan mantan Perdana Menteri Pakistan Imran Khan. Temuan itu tidak otomatis membuktikan perangkat mereka terinfeksi, tetapi menunjukkan betapa luas jangkauan potensi penyalahgunaan teknologi pengawasan komersial.
Pegasus hanyalah satu dari sekian alat sadap yang dikenal luas di dunia siber. Berikut sejumlah teknologi pengawasan digital yang perlu diwaspadai:
- Pegasus (NSO Group): Spyware yang dapat menyusup ke iOS dan Android, mendukung serangan zero-click, serta mengakses pesan, foto, lokasi, mikrofon, dan kamera.
- Predator (Intellexa): Spyware yang pernah didokumentasikan menyusup melalui tautan berbahaya dan menjadi sorotan investigasi Predator Files pada 2023.
- FinSpy (FinFisher): Spyware lintas platform yang mampu merekam audio melalui mikrofon dan pernah dilaporkan menargetkan aktivis di Bahrain serta oposisi politik di Turki.
- Candiru (Cyrus): Sistem infiltrasi asal Israel yang menyasar komputer, jaringan, dan perangkat mobile; entitas terkaitnya masuk Entity List Amerika Serikat pada November 2021.
- StingRay: Cell-site simulator yang meniru menara seluler untuk mengidentifikasi perangkat melalui nomor IMSI dan membantu pelacakan lokasi.
Sejarah penyadapan sendiri telah berevolusi panjang, dari penyadapan kabel telepon dan mikrofon tersembunyi pada era analog, IMSI Catcher, LIMS, hingga spyware canggih seperti Pegasus dan Predator. Perubahan ini memperlihatkan bagaimana metode pengawasan terus mengikuti perkembangan teknologi komunikasi, dari perangkat yang membutuhkan akses fisik hingga sistem yang dapat menembus ponsel dari jarak jauh tanpa sentuhan.
Dalam konteks Indonesia, kasus dugaan penyadapan Prabowo semestinya menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola intersepsi, transparansi prosedur, dan pengawasan independen terhadap penggunaan teknologi pengawasan. Menuding penggunaan Pegasus tanpa bukti forensik yang sah hanya akan mengaburkan fakta hukum yang sedang berproses. Sebaliknya, mengabaikan potensi penyalahgunaan spyware secanggih Pegasus juga sama berbahayanya bagi demokrasi dan kebebasan sipil.
Yang dibutuhkan publik saat ini bukan vonis prematur, melainkan kejelasan: apakah sistem yang disalahgunakan benar-benar LIMS, atau ada teknologi lain yang belum terungkap. Tanpa audit digital yang independen dan keterbukaan penyidik, bayangan Pegasus akan terus menghantui ruang publik, dari warung kopi hingga lini masa media sosial.
