FaktaHari – 06 November 2026 | JAKARTA – Sejumlah peristiwa hukum yang melibatkan anggota kepolisian dan beragam kasus kriminal menjadi sorotan publik dalam sepekan terakhir. Mulai dari kasus tabrak lari yang menyeret anggota polisi hingga penetapan tersangka dugaan penyadapan terhadap Presiden RI, semuanya melibatkan peran serta komisaris besar polisi sebagai juru bicara maupun pihak yang memberikan keterangan resmi. Salah satu peristiwa menonjol adalah penetapan dua tersangka dalam kasus tabrak lari di Tol Rangkasbitung-Panimbang, Banten, yang menyebabkan seorang anggota polisi terseret mobil hingga sekitar tiga kilometer.
Kabid Humas Polda Banten, Komisaris Besar Polisi Maruli Ahiles Hutapea, mengungkapkan bahwa kedua tersangka berinisial ED dan AM. ED diketahui merupakan pengajar di sejumlah pesantren, sedangkan AM berperan sebagai pengemudi. “Kami menyampaikan keprihatinan atas peristiwa yang menimpa dua personel PJR Polda Banten saat melaksanakan tugas. Akibat kejadian tersebut, keduanya mengalami luka-luka, dengan satu personel mengalami luka cukup serius dan hingga saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit,” ujar Maruli dalam keterangannya, Jumat (6/11/2026).
Peristiwa bermula ketika dua personel PJR mendatangi sebuah mobil Daihatsu Xenia yang terparkir di bahu jalan tol. Saat pemeriksaan, petugas mencurigai adanya dugaan tindak pidana di dalam kendaraan. Petugas pun meminta pengemudi dan penumpang keluar, namun permintaan itu tidak diindahkan. Pengemudi justru menjalankan kendaraan sehingga Briptu Wahyu tersenggol dan Bripda Rizki tersangkut di kap depan mobil dan terbawa hingga kurang lebih tiga kilometer. Kedua tersangka kini dijerat dengan pasal berlapis terkait kejahatan terhadap petugas.
Sementara itu, dari Mabes Polri, nama Inspektur Jenderal Polisi Ahrie Sonta Nasution menjadi perhatian setelah Bareskrim Polri menetapkannya bersama dua personel kepolisian lain sebagai tersangka dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal. Penetapan tersangka dilakukan pada Selasa (3/11/2026). Ahrie sebelumnya dikenal sebagai ajudan Presiden Prabowo Subianto pada 2024 dan merupakan lulusan pertama program doktoral Ilmu Kepolisian pada 2018 saat masih berpangkat Komisaris Polisi (Kompol).
Kepala Bareskrim Polri, Komjen Pol. Asep Safrudin, dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, mengungkapkan bahwa para tersangka diduga melakukan penyadapan tanpa prosedur hukum terhadap nomor telepon Presiden RI, pejabat negara, tokoh politik, media, ormas, LSM, dan pengusaha. “Para tersangka tersebut diduga telah melakukan penyadapan tanpa prosedural atau illegal tapping terhadap nomor telepon Presiden Republik Indonesia, pejabat negara, tokoh-tokoh politik, kemudian media, tokoh ormas, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan para pengusaha,” kata Asep. Kasus ini masih terus dikembangkan oleh penyidik.
Di sisi lain, komisaris besar polisi juga berperan dalam pengamanan sidang kasus dugaan pencemaran nama baik dengan terdakwa Roy Suryo di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (5/11/2026). Kabid Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Budi Hermanto, memastikan pihaknya melakukan pengamanan di sekitar lokasi persidangan. Pengamanan dilakukan menyusul rencana kehadiran Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, sebagai saksi. Ajudan Jokowi, Ajun Komisaris Besar Polisi Syarif Muhammad Fitriansyah, membenarkan kehadiran mantan presiden tersebut. “Hadir,” kata Syarif kepada wartawan. Pengadilan juga membatasi jumlah pengunjung maksimal 80 orang untuk menjaga ketertiban.
Selain itu, promosi jabatan di lingkungan Polri turut mewarnai dinamika institusi. Komisaris Besar Polisi Dr. Dadan Wira Laksana, S.I.K., M.A.P., resmi menjabat sebagai Direktur Sosial Budaya (Dirsosbud) Baintelkam Polri berdasarkan surat telegram mutasi Mabes Polri tertanggal 2 November 2026. Sebelumnya ia menjabat sebagai Wadirkamsus Baintelkam Polri. Dadan merupakan lulusan Akpol 1999 dan pernah memimpin berbagai operasi penegakan hukum di laut saat menjabat sebagai Dirpolairud Polda Sumut pada 2021. Promosi ini menunjukkan kaderisasi perwira menengah di tubuh Polri.
Dalam konteks kepangkatan, komisaris besar polisi merupakan pangkat tertinggi di golongan Perwira Menengah (Pamen) dengan tanda pangkat tiga bunga melati emas. Pangkat ini berada di bawah Brigadir Jenderal Polisi dan di atas Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP). Peran komisaris besar polisi sangat strategis, baik sebagai pejabat struktural di Mabes Polri, Polda, maupun sebagai juru bicara yang menyampaikan informasi resmi kepada publik. Beberapa nama komisaris besar polisi yang mencuat dalam sepekan terakhir menunjukkan betapa vitalnya posisi ini dalam menjaga transparansi dan penegakan hukum.
Dari rangkaian peristiwa tersebut, dapat disimpulkan bahwa dinamika penegakan hukum di Indonesia masih menyisakan berbagai persoalan, mulai dari kekerasan terhadap petugas di lapangan hingga dugaan penyalahgunaan wewenang oleh oknum perwira. Kehadiran komisaris besar polisi sebagai sumber informasi resmi menjadi kunci bagi publik untuk memahami perkembangan kasus. Transparansi dan akuntabilitas menjadi tuntutan utama agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri tetap terjaga. Kasus tabrak lari di Banten dan dugaan penyadapan terhadap Presiden menjadi ujian bagi profesionalisme kepolisian di bawah kepemimpinan yang baru.
