FaktaHari – 05 November 2026 | Gegap gempita dunia hukum Tanah Air kembali memanas. Seorang tersangka berinisial SC, yang menjabat sebagai bendahara koperasi, resmi ditahan terkait dugaan korupsi pengelolaan Pasar Pagar Dewa di Bengkulu. Penetapan status tersangka ini menambah daftar panjang kasus korupsi yang tengah diusut aparat penegak hukum. Namun, sorotan publik justru terpusat pada drama penahanan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang juga berstatus tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Kisah penahanan Sigit bak sinetron: pagi dilepas, sore jadi tersangka. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengungkap kronologi pemeriksaan yang berlangsung dramatis. Sigit sempat menjalani pemeriksaan semalaman sebagai saksi dan dilepaskan menjelang subuh pada Selasa (3/11/2026). Namun, kebebasan itu tak berlangsung lama. Sekitar pukul 17.00 WIB, ia dipanggil kembali dan langsung ditetapkan sebagai tersangka.
“Jadi jam 05.00 pagi, semalaman itu diperiksa sebagai saksi dan sesudah itu menjelang subuh dilepaskan. Tapi sore jam 5 itu dipanggil lagi, diperiksa lagi dan kemudian langsung ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian dilakukan penahanan,” tutur Yusril, Kamis (5/11/2026). Penahanan Sigit di Rutan Mabes Polri ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo agar penegakan hukum tidak tebang pilih.
Kabareskrim Polri, Komjen Pol. Asep Safrudin, mengungkapkan bahwa selain Sigit, ada dua jenderal lain yang juga ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Ahrie Sonta dan seorang lagi yang identitasnya belum diungkap. Ketiganya diduga melakukan penyadapan ilegal terhadap Presiden, tokoh politik, media, hingga pengusaha sejak tahun 2025. Kasus ini terungkap pada Oktober 2026 dan menjadi perhatian nasional.
Para tersangka dijerat dengan pasal berlapis. Pasal 258 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengancam pidana penjara maksimal 10 tahun. Selain itu, Pasal 332 ayat 1 dan/atau ayat 2 KUHP dengan ancaman 6-7 tahun, serta Pasal 32 ayat 1 UU ITE dengan ancaman 8 tahun penjara. “Ancaman pidana terhadap perbuatan tersebut yaitu selama sepuluh tahun,” tegas Asep dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026) malam.
Sementara itu, di Bengkulu, Kejaksaan Negeri Bengkulu menahan Suci (SC), bendahara Koperasi Pedagang Kaki Lima Bangun Wijaya, sebagai tersangka kedua dalam kasus korupsi Pasar Pagar Dewa. Kasus ini diduga merugikan negara hingga Rp7,3 miliar berdasarkan audit akuntan publik. Sebelumnya, penyidik telah menetapkan Ketua Koperasi, Junaidi alias JS, sebagai tersangka pada 27 Oktober 2026.
Kasi Intelijen Kejari Bengkulu, Yuharmen Yakup, menyatakan bahwa penetapan Suci merupakan hasil pengembangan penyidikan. “Setelah melakukan gelar perkara, tim penyidik telah menetapkan tersangka kedua terkait kasus tersebut berinisial SC,” kata Yuharmen, Kamis (5/11/2026). Suci dijerat dengan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor juncto Pasal 18, serta Pasal 603 dan 604 KUHP. Ia ditahan selama 20 hari di Rutan Bengkulu.
Kuasa hukum Suci, Sustimawati, membantah tuduhan tersebut. Menurutnya, kliennya hanya menerima setoran dari petugas penagihan dan menyerahkannya kepada ketua koperasi untuk dicatat. “Klien kami tidak pernah mengelola uang sebagaimana yang dituduhkan,” ujarnya.
Di sisi lain, Kejaksaan Tinggi Maluku juga menahan lima tersangka korupsi proyek air bersih Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, tahun anggaran 2020. Kelima tersangka adalah AS dan NH (Pejabat Pembuat Komitmen), AM dan NM (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), serta DP selaku penyedia. Proyek senilai Rp12,4 miliar dari pinjaman PT SMI itu diduga sarat penyimpangan, seperti perencanaan tidak sesuai ketentuan dan perubahan lokasi tanpa dasar perencanaan yang benar.
Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Maluku, Radot Parulian, menjelaskan bahwa penetapan tersangka dilakukan setelah pemeriksaan delapan saksi. “Lima dari delapan orang yang diperiksa sebagai saksi langsung ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan jaksa,” kata Radot di Ambon, Senin (3/8). Para tersangka dijerat dengan pasal tindak pidana korupsi karena perbuatannya memenuhi unsur pidana.
Dari kasus penyadapan hingga korupsi, penegakan hukum di Indonesia menunjukkan geliat yang signifikan. Penahanan sejumlah tersangka dari berbagai latar belakang—mulai dari jenderal hingga bendahara koperasi—menandakan komitmen pemerintah untuk memberantas korupsi dan pelanggaran hukum tanpa pandang bulu. Publik kini menanti kelanjutan proses hukum yang transparan dan adil bagi semua tersangka.
