FaktaHari – 29 Oktober 2026 | PT Pertamina (Persero) menghadapi babak baru dalam tata kelola pengadaan energi nasional. Pemerintah resmi mengalihkan mekanisme impor minyak mentah, bahan bakar minyak (BBM), dan liquefied petroleum gas (LPG) kepada Badan Layanan Umum (BLU) Lemigas melalui Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2026. Kebijakan ini mengubah skema pengadaan dari transaksi business-to-business (B2B) menjadi government-to-government (G2G) dan government-to-business (G2B), dengan Pertamina yang kini membeli komoditas dari BLU. Langkah tersebut diambil untuk mengatasi kendala lelang impor yang selama ini dijalankan oleh Pertamina, yang dinilai memakan waktu lama dan rentan terhadap pembatalan pemasok.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa perubahan ini bertujuan mempercepat proses pengadaan dan menjamin kepastian pasokan energi. “Dalam Perpres 107 yang melakukan pengadaan adalah BLU. Setelah itu, BLU akan melakukan G2G, G2B dengan Pertamina. Jadi Pertamina akan membeli dari BLU,” ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Kementerian ESDM, Senin (26/10). Meski tidak lagi leluasa mengimpor secara langsung, Pertamina masih dapat melakukan impor dalam kondisi tertentu, seperti ketika cadangan energi nasional sangat rendah atau terjadi gangguan geopolitik di negara sumber minyak, dengan catatan tetap berkoordinasi dengan BLU.
Di sisi lain, Pertamina terus memperkuat komitmen kolaborasi energi regional. Dalam penutupan ASEAN Council on Petroleum and Energy (ASCOPE) ke-51 di Bali, Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, menekankan pentingnya ketahanan energi yang berkelanjutan. “Di sektor energi, ketahanan berarti memastikan bahwa sistem yang kita andalkan saat ini mampu terus memenuhi kebutuhan masyarakat, mendukung perekonomian, dan melayani generasi mendatang,” ujar Simon. Forum tersebut menghasilkan kesepakatan strategis untuk memperkuat arsitektur energi kawasan, termasuk menghadapi tantangan transisi energi dan memperluas pertukaran teknologi antarnegara.
Sementara itu, Pertamina Patra Niaga selaku anak usaha Pertamina yang bergerak di bidang distribusi energi terus memperkuat pasokan minyak mentah, BBM, dan LPG. Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, menegaskan bahwa keandalan pasokan dan keberlangsungan layanan energi merupakan prioritas utama. “Kami terus melakukan berbagai langkah penguatan, baik dari sisi pasokan maupun operasional, untuk mengantisipasi berbagai tantangan dan menjaga keberlangsungan layanan energi kepada masyarakat,” ujarnya. Perusahaan melakukan diversifikasi pengadaan dan kerja sama strategis dengan mitra internasional untuk meningkatkan fleksibilitas menghadapi dinamika pasar global.
Infrastruktur distribusi yang dimiliki Pertamina Patra Niaga pun tak main-main. Perusahaan mengoperasikan 125 Fuel Terminal (FT) dan Integrated Terminal (IT), 72 Aviation Fuel Terminal (AFT), 40 Terminal LPG (TLPG), 8 Floating Storage Fuel, serta 3 Floating Storage LPG. Jaringan ini mendukung penyaluran energi ke seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah dengan tantangan geografis dan akses transportasi kompleks. Mars Ega menambahkan bahwa prinsip utama dalam penyediaan layanan energi meliputi Availability, Accessibility, Acceptability, Affordability, dan Sustainability.
Kesiapan pasokan energi juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, meninjau Pertamina Fuel Terminal Gunungsitoli di Kepulauan Nias pada Rabu (28/10) untuk mengecek kesiapan pasokan BBM menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027. Bobby mengungkapkan bahwa distribusi BBM di Nias mengalami pengurangan akibat pembatasan tonase mobil tangki yang dipicu proyek infrastruktur dan longsor. “Sekarang ini kan karena ada beberapa pekerjaan infrastruktur baik yang dimiliki Pemerintah Provinsi maupun Kementerian PU sehingga kendaraan retribusinya jadi kurang, ada pembatasan tonase,” ucapnya. Ia meminta Pertamina menyiapkan solusi sementara dan menormalkan tonase kendaraan pada November agar distribusi BBM ke SPBU kembali optimal saat Nataru.
Perubahan mekanisme pengadaan impor diharapkan dapat mempercepat proses dan mengurangi risiko gagal pasokan. Namun, transisi peran dari Pertamina ke Lemigas perlu diawasi agar tidak menimbulkan birokrasi baru yang justru memperlambat pengadaan. Di sisi lain, upaya Pertamina dalam memperkuat ketahanan energi regional dan nasional melalui ASCOPE serta optimalisasi infrastruktur distribusi menunjukkan komitmen perusahaan dalam menjaga keandalan layanan. Kolaborasi antara pemerintah, Pertamina, dan Lemigas akan menjadi kunci keberhasilan kebijakan ini. Ke depan, sinergi antarlembaga harus terus dijaga agar pasokan energi nasional tetap aman, terjangkau, dan berkelanjutan.
