FaktaHari – 21 Juli 2026 | Paris, kota cinta yang juga dikenal sebagai pusat mode dan budaya, tengah menghadapi paradoks perumahan yang memprihatinkan. Di satu sisi, ribuan mahasiswa, pekerja muda, dan keluarga berjuang mencari hunian sewa yang terjangkau. Di sisi lain, sekitar 80 ribu rumah di Paris dibiarkan kosong dalam jangka panjang. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan besar: Mengapa 80 ribu rumah di Paris dibiarkan kosong saat warga sulit mencari hunian?
Pemerintah Kota Paris telah mengambil langkah drastis dengan menaikkan pajak atas hunian kosong secara tajam. Kebijakan ini disetujui Dewan Kota Paris dan akan mulai berlaku pada 1 Januari 2027. Pemerintah berharap tekanan fiskal ini dapat mendorong pemilik properti untuk menyewakan atau menjual rumah mereka, dengan target 20 ribu unit kembali ke pasar. Langkah ini merupakan respons terhadap kekosongan struktural yang diperkirakan mencapai 80 ribu hunian—angka yang menjadi sorotan utama dalam memahami Mengapa 80 ribu rumah di Paris dibiarkan kosong saat warga sulit mencari hunian.
Data terbaru dari Institut Nasional Statistik dan Studi Ekonomi Prancis (Insee) menunjukkan bahwa pada tahun 2023, Paris memiliki total 1.402.024 unit hunian. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.124.522 unit merupakan tempat tinggal utama, 138.426 unit berstatus rumah kedua atau tempat tinggal sesekali, dan 139.075 unit tercatat kosong. Dengan kata lain, hunian kosong mencapai 9,9 persen dari total persediaan rumah. Jika digabungkan dengan rumah kedua, angkanya melonjak menjadi 277.501 unit atau hampir 20 persen—artinya satu dari lima rumah di Paris tidak digunakan sebagai tempat tinggal utama.
Namun, tidak semua hunian kosong dapat segera dihuni. Wakil Wali Kota Paris yang membidangi perumahan, Jacques Baudrier, menjelaskan bahwa dari 139.075 unit kosong, sekitar 80 ribu termasuk dalam kategori kekosongan struktural. Ini adalah properti yang tidak dihuni dalam jangka panjang, bukan karena pergantian penyewa atau renovasi. Pertanyaan Mengapa 80 ribu rumah di Paris dibiarkan kosong saat warga sulit mencari hunian berkaitan erat dengan faktor ekonomi dan regulasi. Banyak pemilik lebih memilih membiarkan rumah kosong daripada menyewakannya dengan harga terkendali, atau mereka menunggu kenaikan harga properti sebelum menjual.
Pemerintah kota berharap kenaikan pajak berganda dapat memecah kebuntuan ini. Dengan target 20 ribu unit kembali ke pasar, kebijakan ini diharapkan mengurangi tekanan pada pasar sewa yang sangat kompetitif. Mahasiswa, pekerja muda, dan pegawai layanan publik selama ini harus bersaing ketat untuk mendapatkan apartemen. Ironisnya, di saat yang sama, puluhan ribu unit rumah berdebu tanpa penghuni. Inilah inti dari paradoks yang membuat banyak pihak bertanya-tanya: Mengapa 80 ribu rumah di Paris dibiarkan kosong saat warga sulit mencari hunian?
Upaya ini bukan tanpa tantangan. Pemilik properti mungkin akan mencari celah hukum atau menunda kewajiban pajak. Namun, dengan pengawasan ketat dan data Insee yang akurat, pemerintah optimistis. Langkah Paris ini bisa menjadi contoh bagi kota-kota besar lain yang menghadapi masalah serupa. Pada akhirnya, kebijakan perumahan yang adil tidak hanya tentang membangun rumah baru, tetapi juga memastikan rumah yang ada digunakan seoptimal mungkin demi kesejahteraan warga.
