FaktaHari – 27 Oktober 2026 | Krisis kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan masih belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan bahwa hingga 25 Oktober 2026, seluas 3.392 hektare lahan di Kalimantan masih dalam proses penanganan. Angka ini jauh melampaui luas karhutla di Sumatera yang tercatat 990 hektare, menjadikan Kalimantan sebagai episentrum bencana asap tahun ini.
Plt Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, dalam konferensi pers daring pada Senin (26/10/2026), menyatakan bahwa penanganan karhutla di Kalimantan masih menjadi perhatian utama pemerintah, khususnya di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. “Untuk di Kalimantan, per hari kemarin, 25 Oktober 2026, kami mendapati laporan sekitar 3.392 hektare lahan masih dalam penanganan,” ujarnya.
Berdasarkan data BNPB, Kalimantan Tengah menjadi wilayah dengan luas karhutla terbesar, yakni 2.456 hektare. Sementara itu, Kalimantan Barat mencatat 880 hektare lahan terbakar. BNPB secara khusus menyoroti Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara di Kalimantan Barat, selain Kalimantan Tengah yang masih menjadi fokus penanganan.
Kualitas Udara Memburuk, Ribuan Warga Terdampak ISPA
Dampak karhutla tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengancam kesehatan masyarakat. Di Kalimantan Timur, lebih dari 228 ribu kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) tercatat di sembilan kabupaten/kota. Sementara itu, kualitas udara di Pontianak, Kalimantan Barat, dalam beberapa hari terakhir berada pada kisaran indeks 400–500, yang masuk kategori berbahaya.
Menanggapi kondisi ini, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin melakukan kunjungan kerja ke Palangka Raya, Kalimantan Tengah, pada Jumat (23/10/2026). Kunjungan tersebut bertujuan memastikan kesiapan layanan kesehatan menghadapi dampak kabut asap. Menkes didampingi Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran meninjau sejumlah fasilitas kesehatan,包括 Puskesmas Menteng, Rumah Oksigen di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Bundaran Besar, RSUD dr. Doris Sylvanus, Puskesmas Panarung, serta Rumah Oksigen MDMC. Peninjauan dilakukan untuk memastikan ketersediaan obat-obatan, tabung oksigen, peralatan kesehatan, dan tenaga medis. Budi memberikan perhatian khusus kepada puskesmas karena menjadi layanan kesehatan pertama yang diakses masyarakat saat mengalami keluhan akibat paparan asap.
Koalisi Sipil Tagih Tanggung Jawab Perusahaan
Di tengah upaya pemadaman, koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam PWYP Indonesia Regional Kalimantan menilai karhutla yang terus berulang mencerminkan lemahnya tata kelola lahan, pengawasan perizinan, dan penegakan hukum. Kritik ini disampaikan dalam diskusi daring bertajuk “Satu Dekade Perjanjian Paris: Menagih Tanggung Jawab atas Karhutla, Evaluasi Kinerja Pemerintah dan Komitmen Iklim di Kalimantan”, Minggu (25/10/2026).
Manajer Training & Learning Center Gemawan, Arniyati, menyebut sekitar 40 ribu hektare lahan di Kalimantan Barat terbakar sejak Juli 2026. Kebakaran terkonsentrasi di Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara. Menurut catatan Gemawan, lebih dari 70 persen kebakaran terjadi di lahan konsesi, termasuk lahan berstatus Hak Guna Usaha (HGU) yang belum beroperasi. Arniyati juga mengutip kajian CELIOS yang memperkirakan kerugian ekonomi akibat karhutla di Kalimantan Barat mencapai Rp5,4 triliun hingga Rp5,6 triliun dalam sebulan.
Di Kalimantan Timur, data koalisi menunjukkan 69 persen atau 11.600 hektare lahan terbakar berada dalam konsesi 172 perusahaan. Koalisi mendesak keterbukaan data, audit konsesi, penegakan hukum hingga pemilik perusahaan, perlindungan kesehatan warga, serta pengakuan hak masyarakat adat dalam pencegahan karhutla.
Relawan Mahasiswa Turun ke Lapangan
Di balik keprihatinan, semangat gotong royong tetap menyala. Yudeo, seorang mahasiswa sekaligus relawan pemadam karhutla di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, menceritakan alasannya terjun ke lapangan. “Situasi di Kalimantan saat ini sedang krisis, kualitas udara semakin buruk dan melihat kurang partisipasi dari masyarakat, sehingga saya tertarik untuk bergabung menjadi relawan,” katanya kepada KompasTV, Sabtu (24/10/2026). Meski sibuk kuliah, Yudeo tetap mengerjakan tugas-tugasnya di sela-sela kegiatan kerelawanan.
Hoaks Sampul Majalah Tempo Bikin Gaduh
Di tengah situasi darurat, beredar hoaks yang mencatut nama Majalah Tempo. Sebuah unggahan di Instagram pada 15 Oktober 2026 menampilkan sampul palsu Majalah Tempo dengan narasi yang menghina lima gubernur di Pulau Kalimantan dan Presiden Prabowo. Redaksi Tempo membantah keras dan menyebut gambar tersebut hasil manipulasi. “Gambar dan tipografinya menghina Tempo. Dibuat oleh orang yang tak punya rasa seni dan paham desain,” ujar Pemimpin Redaksi Tempo Bagja Hidayat. Redaktur Eksekutif Tempo Anton Septian menambahkan bahwa manipulasi visual itu dilakukan pihak tak bertanggung jawab untuk menyesatkan opini publik.
Krisis karhutla di Kalimantan bukan sekadar bencana alam musiman, melainkan cerminan persoalan struktural dalam pengelolaan lahan dan penegakan hukum. Data BNPB yang menunjukkan luas lahan terbakar masih dalam penanganan, tingginya kasus ISPA, serta tuntutan koalisi sipil akan audit konsesi menjadi alarm bagi pemerintah untuk bertindak lebih tegas. Di sisi lain, semangat relawan seperti Yudeo dan perhatian Menkes terhadap layanan kesehatan memberikan secercah harapan. Namun, tanpa perbaikan tata kelola dan penegakan hukum yang konsisten, karhutla di Kalimantan berpotensi terus berulang setiap tahun, merugikan ekonomi, kesehatan, dan masa depan lingkungan.
