FaktaHari – 24 Oktober 2026 | Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) kembali menunjukkan komitmennya dalam melakukan pembenahan tata kelola peradilan. Melalui berbagai kebijakan terbaru, lembaga tertinggi pemegang kekuasaan kehakiman ini berupaya mempercepat proses administrasi, meningkatkan pengembangan karier aparatur, dan memastikan kepatuhan terhadap prosedur hukum yang berlaku. Langkah-langkah strategis ini mencakup penyederhanaan perizinan pengangkatan tenaga teknis kepaniteraan, instruksi penyusunan rencana PNBP 2028, penegakan hukum lingkungan, hingga penanganan sengketa pergantian antarwaktu (PAW) yang tengah berproses di tingkat kasasi.
Dalam upaya mengurangi hambatan administratif, Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan Surat Edaran (SE) SEKMA Nomor 8 Tahun 2026 yang mengubah sebagian ketentuan dalam SE SEKMA Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Jabatan Tenaga Teknis Kepaniteraan. Kebijakan baru ini mendelegasikan kewenangan pemberian izin dari yang sebelumnya terpusat pada Sekretaris MA kepada pejabat yang lebih dekat dengan kebutuhan organisasi, seperti pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan MA, Sekretaris Kepaniteraan MA, serta Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding di wilayah masing-masing. Pelaksana Tugas Sekretaris MA, Dr. H. Sobandi, S.H., M.H., menjelaskan bahwa langkah ini merupakan tindak lanjut arahan pimpinan untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan tenaga kepaniteraan yang selama ini terkendala keterbatasan SDM. “Selain itu, adanya surat edaran ini diharapkan memberikan ruang kemudahan bagi aparatur peradilan untuk melakukan pengembangan karier, terutama bagi mereka yang berstatus sebagai staf kesekretariatan,” ujar Sobandi.
Meski memberikan kemudahan, kebijakan tersebut tetap menekankan pentingnya pemenuhan persyaratan pengangkatan. Izin harus diberikan secara tertulis setelah dilakukan penelaahan terhadap kebutuhan organisasi dan menjadi dokumen administratif dalam usulan pengangkatan. Langkah ini sejalan dengan prinsip tata kelola yang baik, di mana efisiensi tetap berjalan seiring dengan akuntabilitas.
Di sisi lain, Mahkamah Agung Republik Indonesia juga menginstruksikan seluruh satuan kerja (satker) untuk menyusun Rencana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2028 melalui aplikasi SIMPONI Versi 2. Instruksi yang tertuang dalam Surat Sekretariat MA Nomor 2710/SEK/KU1.4/X/2026 tertanggal 19 Oktober 2026 ini menegaskan kewajiban setiap satker untuk menetapkan target penerimaan dan pagu penggunaan dana PNBP. Penyusunan target menggunakan referensi data realisasi PNBP Tahun 2026, khususnya pada enam akun sumber penerimaan rutin, seperti pendapatan sewa tanah dan bangunan, penggunaan sarana dan prasarana, pengesahan surat di bawah tangan, serta uang meja (leges) dan upah pada panitera badan peradilan. Langkah ini diharapkan meningkatkan kemandirian finansial dan transparansi pengelolaan keuangan di lingkungan peradilan.
Sementara itu, dalam ranah penegakan hukum lingkungan, Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia, Hamdi, menegaskan bahwa penyelesaian perkara lingkungan hidup tidak boleh berhenti pada penjatuhan sanksi. Pemulihan lingkungan yang rusak harus menjadi fokus utama. Hal ini disampaikannya dalam pidato kunci pada pembukaan Forum Ahli Lingkungan Hidup Tahun 2026 di Badung, Bali, Selasa (20/10/2026). Hamdi menyoroti tiga aspek penguatan peran ahli, yakni mutu pembuktian ilmiah, relevansi bukti terhadap kebutuhan pemulihan, serta integritas dan komunikasi antara ahli dan hakim. “Hukum tanpa sains akan buta, dan sains tanpa hukum akan lumpuh,” ujar Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat, yang turut hadir memberikan apresiasi terhadap Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup.
Kompleksitas peran Mahkamah Agung Republik Indonesia juga terlihat dalam penanganan sengketa internal partai politik. Sengketa Pergantian Antarwaktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Waropen, Nixon Yenusi, dari Partai Bulan Bintang (PBB), kini memasuki tahap kasasi di MA. Tim kuasa hukum Nixon dari Justitia Pratama Law Firm mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Waropen untuk bersikap cermat dan netral serta mempertimbangkan proses hukum yang sedang berjalan sebelum mengambil langkah terkait PAW tersebut. Desakan ini muncul untuk menghindari potensi konflik hukum di kemudian hari.
Selain itu, Ikatan Notaris Indonesia (INI) juga menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap putusan MA. Meski tidak dijelaskan secara rinci dalam sumber, sorotan ini menunjukkan bahwa putusan MA memiliki dampak signifikan bagi profesi notaris dan masyarakat luas. Kepatuhan terhadap putusan pengadilan tertinggi merupakan fondasi kepastian hukum yang harus dijaga bersama.
Secara keseluruhan, berbagai kebijakan dan penanganan perkara yang dilakukan Mahkamah Agung Republik Indonesia mencerminkan upaya berkelanjutan untuk mewujudkan peradilan yang modern, efisien, dan berkeadilan. Mulai dari reformasi birokrasi internal, penguatan integritas keuangan, penegakan hukum lingkungan yang berorientasi pemulihan, hingga penyelesaian sengketa politik yang sensitif, MA terus berupaya menjadi pilar utama dalam sistem hukum nasional. Ke depan, pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan-kebijakan ini akan menjadi kunci untuk memastikan bahwa tujuan mulia tersebut dapat tercapai secara nyata.
