FaktaHari – 08 Agustus 2026 | JAKARTA – Indonesia butuh lebih banyak kapal fregat serbaguna untuk hadapi ancaman multidimensi [titlebase]. Pernyataan ini mengemuka di tengah kedatangan dua kapal patroli lepas pantai serba guna (PPA) kelas Brawijaya, KRI Brawijaya-320 dan KRI Prabu Siliwangi-321, yang dinilai sebagai langkah strategis dalam transformasi alutsista TNI Angkatan Laut. Kedua kapal perang buatan Italia itu disebut mampu menjawab kebutuhan pertahanan laut dan udara secara simultan.
Para pengamat menegaskan, Indonesia butuh lebih banyak kapal fregat serbaguna untuk hadapi ancaman multidimensi [titlebase] karena luasnya wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang harus dikendalikan. Laksamana Muda TNI (Purn) Agung Pramono, yang pernah menjabat asisten perencanaan umum Panglima TNI, menyatakan bahwa pengendalian wilayah laut, khususnya ZEE, menjadi prioritas utama. “Menurut saya ZEE itu harus kita kendalikan dan kita kuasai. Jangan sampai ada orang masuk tidak kita ketahui,” ujarnya dalam sebuah diskusi pertahanan.
Menurut Agung, satu platform kapal perang dengan berbagai kemampuan tempur lebih efisien dalam menjaga wilayah laut Indonesia yang sangat luas. Berbeda dengan negara lain, strategi pertahanan Indonesia harus diterjemahkan secara spesifik dalam kebutuhan alutsista. Kapal fregat serbaguna berukuran sekitar 3.500 hingga 6.000 ton seperti KRI Brawijaya-320 dan KRI Prabu Siliwangi-321 dinilai efektif mengimplementasikan strategi anti-access untuk mencegah pihak lain memasuki wilayah yurisdiksi Indonesia tanpa terdeteksi atau terrespons.
Salah satu wujud nyata dari kebutuhan tersebut adalah pengadaan PPA, namun Indonesia butuh lebih banyak kapal fregat serbaguna untuk hadapi ancaman multidimensi [titlebase]. Pengamat pertahanan dari Marapi, Alman Helvas Ali, menilai keputusan Kementerian Pertahanan menghadirkan PPA sangat tepat. “Sekarang kita sudah berada di jalur yang tepat. Tinggal bagaimana Kementerian Pertahanan segera melengkapi PPA dengan senjata yang dibutuhkan termasuk rudal Aster,” kata Alman. Ia menyoroti bahwa selama ini konsep pertahanan laut Indonesia terlalu berorientasi pada fungsi penegakan hukum di perairan teritorial, sehingga kemampuan pertahanan udara jarak menengah belum menjadi prioritas.
Padahal, dengan berkembangnya ancaman multidimensi yang dapat datang dari kapal permukaan, kapal selam, pesawat tempur, rudal jarak jauh, hingga drone, ancaman terhadap ZEE justru lebih mungkin datang melalui serangan udara daripada serangan laut konvensional. Karena itu, keberadaan kapal perang yang memiliki kemampuan pertahanan udara menjadi kebutuhan strategis. Baik TNI AU maupun TNI AL, dua-duanya harus dilengkapi kemampuan antiudara yang efektif.
Dalam Latihan Integrasi TNI 2026 di Dabo Singkep, Kepulauan Riau, yang dipimpin Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, terlihat bagaimana berbagai ancaman modern disimulasikan. TNI AL menembakkan rudal C-705 dari KRI Sampari-628 dan mengoperasikan Unmanned Surface Vehicle (USV) untuk menyerang sasaran musuh. Latihan ini menggabungkan kekuatan darat, laut, udara, hingga peperangan siber, termasuk penggunaan drone kamikaze AKM KI-50 buatan dalam negeri. Simulasi tersebut memperkuat alasan bahwa Indonesia butuh lebih banyak kapal fregat serbaguna untuk hadapi ancaman multidimensi [titlebase].
Di tengah dinamika kawasan Indo-Pasifik yang semakin kompleks, kehadiran PPA kelas Brawijaya menjadi penegas perlunya percepatan modernisasi armada. KRI Brawijaya-320 yang tiba di Surabaya pada September 2025 lalu menjadi kapal fregat terbesar se-Asia Tenggara dengan panjang 143 meter dan diawaki 160 prajurit. Sementara KRI Prabu Siliwangi-321 telah menuntaskan pelayaran panjang dari Italia. Namun, Alman mengingatkan bahwa pengadaan dua unit saja belum cukup. Perlu penguatan lebih lanjut dengan melengkapi sistem persenjataan, radar jarak jauh, dan rudal pertahanan udara.
Dengan demikian, sudah saatnya Indonesia butuh lebih banyak kapal fregat serbaguna untuk hadapi ancaman multidimensi [titlebase] sebagai investasi jangka panjang menjaga kedaulatan. Keberadaan kapal-kapal tersebut bukan hanya simbol kekuatan, tetapi juga alat untuk menjamin stabilitas keamanan di kawasan. TNI AL diharapkan terus didukung dengan anggaran dan kebijakan yang konsisten sehingga transformasi menuju armada yang modern, efisien, dan adaptif terhadap ancaman masa depan dapat segera terwujud.
