FaktaHari – 25 Oktober 2026 | Perdana Menteri Irak Ali Faleh Al-Zaidi mengejutkan dunia dengan pernyataan tegas bahwa tidak ada lagi personel militer Amerika Serikat (AS) yang tersisa di Irak, termasuk mereka yang bertugas sebagai penasihat. Dalam wawancara eksklusif dengan Iraq News Agency (INA) pada Jumat (23/10/2026), Al-Zaidi menegaskan bahwa penarikan penuh pasukan asing telah menghilangkan alasan bagi faksi-faksi bersenjata untuk mempertahankan kepemilikan senjata mereka. Pemerintah Irak kini menargetkan seluruh senjata berada di bawah kendali negara paling lambat Juni 2027.
“Pada 30 Juni 2027, tidak akan ada senjata di luar kerangka negara,” kata Al-Zaidi dengan nada tegas. Ia menyebut keputusan pemerintah untuk membatasi kepemilikan senjata pada institusi negara bersifat final dan tidak dapat dibatalkan. Menurutnya, pemerintah telah mencapai kesepakatan mengenai senjata yang dimiliki tiga faksi bersenjata dan sedang bernegosiasi dengan empat faksi lainnya untuk menyelesaikan proses tersebut. “Ini adalah negara Irak yang memiliki faksi-faksi, bukan faksi-faksi yang memiliki sebuah negara,” ujarnya, menegaskan kedaulatan negara di atas kepentingan kelompok.
Al-Zaidi juga mengungkapkan bahwa Irak pernah berada hanya beberapa hari dari risiko isolasi internasional, termasuk kemungkinan penarikan kedutaan asing dan pemberlakuan berbagai pembatasan. Menurut dia, negara-negara Barat sebelumnya menilai kelompok bersenjata tertentu secara efektif telah mengambil alih kendali negara. Namun, pemerintahannya berhasil mengatasi ancaman tersebut. Ia menekankan bahwa stabilitas Irak saat ini adalah hasil dari upaya diplomatik dan keamanan yang intensif.
Meski pasukan AS telah ditarik, Al-Zaidi menegaskan Baghdad tetap berkomitmen memperkuat kemitraan strategis dengan Washington. Ia mengatakan Irak memilih AS sebagai mitra strategis karena kemampuan teknologi dan ekonominya. Menurut Al-Zaidi, perusahaan-perusahaan AS telah mulai beroperasi di Irak dan menjalankan proyek-proyek di berbagai bidang kerja sama bilateral. Kemitraan dengan Washington, bersama pengembangan sektor energi, diyakini akan meningkatkan pengaruh Irak di tingkat regional dan internasional dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Baghdad dan Washington menyepakati penarikan bertahap pasukan koalisi pimpinan AS dari Irak pada September 2024. Misi militer koalisi dijadwalkan berakhir pada September tahun ini. Pada 30 September, Irak mengumumkan berakhirnya misi militer koalisi pimpinan AS di negara tersebut. Pentagon juga mengonfirmasi penarikan personel dan peralatan koalisi dari Pangkalan Udara Erbil. Penarikan itu menandai peralihan dari misi militer koalisi melawan kelompok teroris ISIS atau Daesh menuju kerja sama keamanan, termasuk pelatihan dan berbagi intelijen.
Mengenai perkembangan kawasan, Al-Zaidi menegaskan Irak tidak akan terlibat dalam perang apa pun dan akan tetap menjadi tempat pertemuan bagi pihak-pihak yang berseberangan. Ia mengatakan krisis regional pada akhirnya harus diselesaikan melalui kesepakatan, terlepas dari bagaimana situasi berkembang. Al-Zaidi juga menolak kemungkinan penutupan perbatasan Irak dengan Iran. Menurut dia, langkah tersebut akan merugikan kedua negara. “Menutup perbatasan dengan Iran berarti mengepung diri kita sendiri secara ekonomi,” katanya.
Di sektor energi, Al-Zaidi mengungkapkan bahwa Irak sedang mengembangkan jaringan pipa ekspor minyak untuk mengurangi ketergantungan pada Selat Hormuz di tengah gangguan pelayaran di jalur strategis tersebut. Pemerintah berupaya mengaktifkan kembali jalur ekspor minyak melalui Pelabuhan Ceyhan di Turki dan mendiversifikasi jalur ekspor lainnya. “Krisis Hormuz telah menghalangi Irak untuk memperoleh manfaat dari kenaikan harga minyak,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa ekspor minyak Irak mengalami fluktuasi, mulai dari penghentian hingga kembali beroperasi, akibat kondisi regional. Al-Zaidi juga mengumumkan rencana meningkatkan kapasitas produksi minyak Irak menjadi 10 juta barel per hari pada 2032. Proyek Development Road bersama Turki disebutnya sebagai “sungai ketiga” bagi Irak, yang akan dibangun setelah anggaran disetujui parlemen.
Sementara itu, di dunia penerbangan internasional, maskapai Belanda KLM dan Air France baru-baru ini dikenai sanksi oleh Departemen Transportasi AS (DOT) karena melanggar aturan penerbangan di wilayah udara Irak. KLM didenda 320.000 dolar AS (sekitar Rp5,1 miliar) dan Air France 105.000 dolar AS. Pelanggaran terjadi karena lebih dari seratus penerbangan dengan kode Delta Air Lines terbang di bawah ketinggian minimum 32.000 kaki di atas Irak antara Januari 2022 dan Mei 2025. Aturan FAA tersebut diberlakukan sejak Oktober 2020 karena risiko keamanan. KLM dan Air France beralasan bahwa pilot mengikuti instruksi pengatur lalu lintas udara Irak untuk menurunkan ketinggian, namun mereka menerima sanksi untuk menghindari proses hukum. Insiden ini menjadi pengingat bahwa wilayah udara Irak masih menyimpan tantangan tersendiri bagi penerbangan global.
Di sisi lain, laporan terbaru Indeks Keamanan Energi Global 2026 dari Adam Smith Institute menempatkan Irak di atas Jerman dalam hal keamanan energi. Jerman hanya berada di peringkat 69 dari 187 negara, sementara Irak, Libya, dan Venezuela menunjukkan skor yang lebih baik. Temuan ini menyoroti bagaimana negara-negara yang sering dianggap tidak stabil justru memiliki ketahanan energi yang lebih baik dibandingkan ekonomi maju seperti Jerman, terutama dalam hal proporsi pembangkit listrik yang dapat dikendalikan.
Dengan berbagai langkah strategis yang diambil, Irak di bawah kepemimpinan Al-Zaidi berupaya menegaskan kedaulatannya, memperkuat ekonomi, dan menjaga stabilitas kawasan. Penarikan pasukan AS menjadi titik balik penting, namun tantangan besar tetap ada, terutama dalam menegakkan kontrol negara atas senjata dan mengembangkan ekonomi yang berkelanjutan. Dunia akan menyaksikan apakah Irak mampu mewujudkan visinya sebagai negara yang berdaulat penuh dan sejahtera pada 2027 mendatang.
