FaktaHari – 22 Oktober 2026 | Hasil survei terbaru Poltracking Indonesia menjadi sorotan publik Tanah Air. Lembaga survei nasional tersebut mencatat bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berada di angka 55,3 persen pada Oktober 2026. Angka ini terdiri dari 7,8 persen responden yang menyatakan sangat puas dan 47,5 persen cukup puas. Meski terlihat cukup tinggi, capaian tersebut sejatinya menunjukkan penurunan tajam jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yang masih berada di level 78,1 persen.
Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda Rasyid, mengungkapkan bahwa dalam dua bulan terakhir tingkat kepuasan publik cenderung stabil. Tidak ada kenaikan atau penurunan yang signifikan. Namun, data historis menunjukkan penurunan paling drastis terjadi pada periode Mei hingga Juli 2026, di mana kepuasan merosot 13,8 poin persentase dari 72,2 persen menjadi 58,4 persen. Sementara itu, angka ketidakpuasan justru melonjak dari 19,3 persen pada Oktober 2025 menjadi 40,9 persen pada Oktober 2026.
Menariknya, survei Poltracking Indonesia juga mengungkap sisi lain dari persepsi publik. Tingkat kepercayaan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran tercatat lebih tinggi, yakni mencapai 64,8 persen, naik dibandingkan survei Agustus 2026. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun publik merasa kurang puas dengan kinerja, mereka masih menaruh kepercayaan terhadap kepemimpinan nasional. Namun, kepercayaan tersebut tampaknya tidak sejalan dengan kepuasan terhadap hasil kerja nyata di lapangan, terutama yang berkaitan dengan persoalan ekonomi sehari-hari.
Harga Kebutuhan Pokok Jadi Masalah Utama
Survei bertajuk Evaluasi Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran yang digelar pada 30 September hingga 7 Oktober 2026 ini mengungkap bahwa 45,9 persen responden menilai mahalnya harga kebutuhan pokok sebagai masalah paling mendesak yang harus segera ditangani pemerintah. Isu ini jauh lebih menonjol dibandingkan masalah lapangan pekerjaan dan pemberantasan korupsi. Bahkan, 58,6 persen responden mengaku harga kebutuhan pokok dalam sebulan terakhir tidak terjangkau, dan 65,3 persen melaporkan pengeluaran rumah tangga mereka meningkat dalam setahun terakhir.
Meskipun 53 persen responden menyatakan penghasilan mereka lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, kenaikan pengeluaran yang lebih besar membuat daya beli masyarakat tetap tertekan. Poltracking Indonesia menekankan bahwa stabilitas harga pangan menjadi kunci untuk memperkuat daya beli dan memastikan pertumbuhan ekonomi dirasakan semua lapisan. Ironisnya, hanya 31,3 persen responden yang percaya bahwa masalah harga kebutuhan pokok telah tertangani dengan baik oleh pemerintah.
Peta Elektabilitas Partai: Gerindra Kokoh di Puncak
Selain mengukur kepuasan publik, Poltracking Indonesia juga merilis hasil survei elektabilitas partai politik menjelang Pemilu 2029. Partai Gerindra yang dipimpin Prabowo Subianto menempati posisi teratas dengan elektabilitas 22,9 persen. Disusul PDI Perjuangan dengan 13,4 persen dan Partai Golkar dengan 9,1 persen. Sementara itu, PKB meraih 7,1 persen, PKS 5,8 persen, dan Demokrat 5,4 persen. NasDem berada di ambang batas dengan 3,9 persen, diikuti PSI 2,9 persen, PAN 2,2 persen, dan PPP 1,6 persen.
Hanta Yuda menyebut bahwa sejumlah partai berpotensi besar lolos ke parlemen jika ambang batas tetap di angka 4 persen. Namun, hasil survei ini juga menyoroti rendahnya pemahaman publik tentang aturan tersebut. Hanya 16,4 persen responden yang mengetahui bahwa partai politik harus meraih minimal 4 persen suara sah nasional untuk mendapat kursi DPR. Sebanyak 65,8 persen mengaku tidak tahu, dan 17,8 persen tidak menjawab. Angka ini menjadi pekerjaan rumah bagi penyelenggara pemilu untuk meningkatkan literasi politik masyarakat.
Secara keseluruhan, temuan Poltracking Indonesia memberikan gambaran utuh tentang dinamika politik dan sosial saat ini. Di satu sisi, elektabilitas Gerindra dan kepercayaan terhadap Prabowo-Gibran masih relatif tinggi. Namun, penurunan kepuasan publik yang tajam dalam setahun terakhir, terutama akibat tekanan harga kebutuhan pokok, menjadi sinyal peringatan bagi pemerintah. Tanpa perbaikan nyata pada daya beli masyarakat, capaian politik yang gemilang bisa saja tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan rakyat.
