FaktaHari – 07 Agustus 2026 | Jakarta – Nama Prabowo dicatut di makalah MBG untuk Nobel Perdamaian 2026, Hasan Nasbi: Bukan dari pemerintah [titlebase] menjadi sorotan publik setelah sebuah paper ilmiah yang diunggah di platform SSRN mencantumkan nama Presiden Prabowo Subianto sebagai salah satu penulis. Makalah berjudul ‘Nobel Peace Prize 2026 Free Meal Program by the National Nutrition Agency: Building Smart Business for Food Security Industry and Indonesia’s Economic Growth’ itu ramai diperbincangkan di media sosial, terutama karena ditemukan sisa prompt AI yang belum dihapus dalam dokumen tersebut.
Menanggapi polemik ini, Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Hasan Nasbi, dengan tegas membantah bahwa dokumen tersebut berasal dari pemerintah. Nama Prabowo dicatut di makalah MBG untuk Nobel Perdamaian 2026, Hasan Nasbi: Bukan dari pemerintah [titlebase] ini pun semakin menjadi pertanyaan besar mengenai siapa dalang di balik pencatutan nama presiden. ‘Kayaknya bukan dari pemerintah itu. Saya rasa nggak ada dari pemerintah, entah siapa itu kita harus cek dulu,’ ujar Hasan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (6/8/2026).
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) telah bergerak cepat dengan membentuk tim investigasi sejak Selasa (4/8). Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto mengungkapkan temuan awal bahwa sejumlah nama yang tercantum dalam paper tersebut mengaku tidak pernah memberikan persetujuan. ‘Berdasarkan hasil koordinasi dengan sejumlah pihak yang namanya tercantum dalam paper tersebut, diperoleh keterangan bahwa mereka tidak mengetahui, tidak pernah dimintai persetujuan, dan tidak terlibat dalam proses penyusunan maupun pengunggahan paper dimaksud,’ demikian keterangan resmi Kemendiktisaintek yang diterima awak media, Jumat (7/8/2026).
Investigasi tersebut juga menelusuri penulis utama berinisial DD. Hasilnya, DD belum menyandang jabatan akademik guru besar dan tidak terafiliasi sebagai dosen pada perguruan tinggi. ‘Berdasarkan informasi yang diperoleh, yang bersangkutan baru menjalani sidang promosi doktor beberapa waktu yang lalu,’ jelas Kemendiktisaintek. DD sendiri telah membuat surat pernyataan dan menyampaikan permohonan maaf atas peristiwa pencatutan nama tersebut.
Nama Prabowo dicatut di makalah MBG untuk Nobel Perdamaian 2026, Hasan Nasbi: Bukan dari pemerintah [titlebase] juga memicu klarifikasi dari sejumlah lembaga. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari menyatakan pihaknya masih melakukan investigasi terhadap makalah yang beredar. Sementara itu, dokumen yang sama juga memuat lampiran surat dengan kop Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Benni Irawan mengatakan kementeriannya sedang melakukan klarifikasi untuk memastikan keaslian surat tersebut.
Kemendiktisaintek juga mengingatkan publik bahwa SSRN bukanlah lembaga yang berwenang dalam proses penentuan Nobel Perdamaian. SSRN hanyalah repositori atau platform publikasi preprint tempat peneliti membagikan naskah ilmiah. Keberadaan paper di SSRN tidak berarti isi maupun klaim yang dimuat di dalamnya telah diverifikasi atau diakui oleh Komite Nobel. Pencantuman nama seseorang dalam paper di SSRN juga tidak serta-merta menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah mengetahui atau memberikan persetujuan sebagai penulis.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sendiri merupakan program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat dan mendukung pembangunan sumber daya manusia. Namun, pencatutan nama presiden dalam makalah yang tidak resmi ini dinilai sebagai tindakan yang tidak bertanggung jawab. Hingga berita ini diturunkan, pemerintah terus melakukan penelusuran untuk mengungkap pihak di balik pembuatan dan pengunggahan makalah kontroversial tersebut. Nama Prabowo dicatut di makalah MBG untuk Nobel Perdamaian 2026, Hasan Nasbi: Bukan dari pemerintah [titlebase] menjadi pengingat pentingnya verifikasi dan etika dalam publikasi ilmiah.
Publik pun menantikan hasil investigasi lanjutan dari Kemendiktisaintek dan instansi terkait. Langkah tegas diperlukan agar kejadian serupa tidak terulang dan nama pejabat publik tidak mudah dicatut untuk kepentingan tertentu yang tidak jelas. Ke depan, diharapkan ada pengawasan lebih ketat terhadap platform publikasi ilmiah agar integritas akademik tetap terjaga.
