FaktaHari – 16 Oktober 2026 | Rwanda kembali menjadi pusat perhatian dunia setelah resmi ditunjuk sebagai tuan rumah Grand Prix Afrika Formula 1 (F1) untuk dekade 2030-an. Kesepakatan bersejarah ini menandai kembalinya ajang balap paling bergengsi di dunia ke benua Afrika untuk pertama kalinya sejak 1993. Namun, di balik gemerlap pengumuman tersebut, gelombang kritik dan kontroversi tak terhindarkan. Rwanda, yang dipimpin Presiden Paul Kagame, dianggap menggunakan ajang olahraga ini sebagai alat untuk memperbaiki citranya di mata internasional, sebuah praktik yang sering disebut sebagai sportswashing.
Pengumuman yang disampaikan pada 13 Oktober 2026 itu menyatakan bahwa F1 telah menandatangani perjanjian sepuluh tahun dengan pemerintah Rwanda. Sirkuit Bugesera, yang saat ini masih dalam tahap pembangunan, akan menjadi lokasi balapan perdana pada awal 2030-an. Sirkuit ini dirancang sesuai standar FIA Grade 1 dan merupakan bagian dari proyek pengembangan kawasan terpadu yang mencakup sektor pariwisata, infrastruktur, dan komersial. Rwanda Development Board (RDB) memimpin proyek ambisius ini, dengan harapan dapat menciptakan warisan yang mendukung pariwisata, menarik investasi, mengembangkan bakat lokal, dan membuka peluang baru bagi masyarakat dan dunia usaha.
Formula 1 memuji Rwanda sebagai salah satu tujuan utama di Afrika untuk acara internasional. Negara ini telah sukses menyelenggarakan berbagai ajang bergengsi seperti UCI Road World Championships, ICC Women’s Challenge Trophy, Kongres FIFA 2023, dan Basketball Africa League. Stefano Domenicali, CEO F1, menyebut kesepakatan ini sebagai pencapaian “historis” yang mengakhiri absennya F1 di Afrika selama hampir 40 tahun. Ia juga menekankan bahwa Afrika merupakan salah satu pasar dengan pertumbuhan paling menjanjikan, dengan lebih dari 100 juta penggemar dan hampir 60% di antaranya berusia di bawah 35 tahun di pasar-pasar utama Afrika Sub-Sahara.
Presiden Kagame menyambut baik kesepakatan ini dan menyatakan bahwa “hari ini adalah milik Afrika.” Ia menegaskan bahwa selama lebih dari tiga dekade, kejuaraan motorsport premier dunia tidak menyentuh benua ini, dan sekarang semuanya berubah. Namun, pernyataan Kagame ini seolah mengabaikan fakta bahwa keputusan tersebut diambil oleh satu negara, bukan atas nama seluruh benua. Selain itu, pemilihan Rwanda sebagai tuan rumah tidak lepas dari kontroversi terkait rekam jejak hak asasi manusia dan kebijakan luar negeri negara tersebut.
Human Rights Watch (HRW) dalam laporan terbarunya mencatat serangan terhadap kebebasan berekspresi dan berserikat di Rwanda. Penangkapan Victoire Ingabire dari partai oposisi DALFA-Umurinzi pada Juni lalu menjadi salah satu contoh. Ia didakwa membentuk kelompok kriminal dan merencanakan kegiatan yang bertujuan memicu kekacauan publik. HRW juga menyoroti kurangnya kemajuan dalam penyelidikan kematian atau hilangnya kritikus, jurnalis, dan aktivis oposisi secara misterius. Selain itu, Rwanda dituduh mendukung kelompok bersenjata M23 di Republik Demokratik Kongo (DRK) yang bertanggung jawab atas berbagai kekejaman, termasuk eksekusi massal, penahanan sewenang-wenang, kerja paksa, perekrutan anak, kekerasan seksual, dan intimidasi terhadap jurnalis dan aktivis.
Pada Juni 2026, DRK mengajukan kasus terhadap Rwanda di Mahkamah Internasional (ICJ) terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi sejak 1996 hingga saat ini. Tuduhan tersebut mencakup kampanye genosida dan pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh otoritas Rwanda di Zaire timur dan kemudian di DRK timur, terutama terhadap etnis Hutu setelah genosida terhadap Tutsi pada 1994. Kelompok etnis lain seperti Nyindu, Bembe, Lega, Nande, Hunde, dan Bashi juga disebut menjadi target.
Amnesty International merespons keras kesepakatan F1 ini. Felix Jakens, Head of Campaigns Amnesty International Inggris, menegaskan bahwa Rwanda sedang “membeli masuk ke olahraga terbesar dunia untuk memoles citranya dan mengalihkan perhatian dari catatan hak asasi manusianya yang mengerikan” serta kebijakan militernya yang tercela di Kongo timur. Senada dengan itu, Menteri Luar Negeri DRK, Therese Kayikwamba Wagner, menyatakan bahwa F1 akan “memoles citra seorang pemimpin otoriter” jika melanjutkan rencana balapan di Rwanda. DRK mendukung upaya rival dari Afrika Selatan untuk menjadi tuan rumah balapan dan meminta F1 memberikan jaminan independen bahwa tidak ada dana dari mineral terkait konflik atau eksploitasi sumber daya Kongo yang digunakan untuk membiayai balapan.
Kritik juga datang dari dalam negeri Belanda. Johan Derksen, dalam acara Vandaag Inside, mengaku kebingungan setelah melihat iklan Rwanda di kostum klub Premier League. Ia mempertanyakan mengapa Belanda memberikan 140 juta euro kepada Rwanda. Hal ini menunjukkan bahwa kontroversi seputar Rwanda tidak hanya terbatas pada F1, tetapi juga meluas ke berbagai kerja sama internasional lainnya, termasuk sponsor sepak bola. Aston Villa, misalnya, memiliki kesepakatan sponsor dengan Visit Rwanda senilai £20 juta per tahun, menggantikan kerja sama sebelumnya dengan Arsenal yang bernilai £10 juta per tahun selama delapan musim.
Di sisi lain, pemilihan Rwanda sebagai tuan rumah F1 juga tidak lepas dari faktor finansial dan ambisi Liberty Media, pemilik F1, yang telah lama mendambakan balapan di Afrika sejak mengakuisisi ajang ini pada 2017. Maroko dan Afrika Selatan sebelumnya gagal karena masalah pendanaan dan proyek yang terfragmentasi. Rwanda berhasil menyusun rencana yang matang dengan dukungan finansial dan ambisi yang kuat. Sirkuit Bugesera, yang terletak 40 kilometer selatan Kigali, akan terintegrasi dengan bandara internasional baru yang sedang dibangun, serta fasilitas hiburan, residensial, perhotelan, spa, dan pusat inovasi olahraga.
Meskipun demikian, bayang-bayang sportswashing terus menghantui. F1 sendiri dalam piagamnya menekankan perlunya menghormati hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Namun, keputusan untuk menggelar balapan di Rwanda dianggap mengabaikan prinsip tersebut. Pertanyaannya, apakah F1 akan benar-benar membawa dampak positif bagi rakyat Rwanda, atau hanya menjadi alat bagi elite politik untuk memperkuat legitimasi? Yang jelas, kembalinya F1 ke Afrika melalui Rwanda telah memicu debat sengit tentang etika, hak asasi manusia, dan peran olahraga dalam politik global.
