FaktaHari – 17 Juli 2026 | Kenaikan harga BBM non-subsidi membuat konsumsi biosolar dan pertalite melonjak [titlebase] di berbagai sektor, termasuk perikanan dan transportasi. Fenomena ini terjadi setelah pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi seperti Pertamax dan Dexlite, mendorong banyak pengguna beralih ke jenis BBM subsidi seperti biosolar dan Pertalite. Akibatnya, antrean panjang di SPBU untuk mendapatkan BBM bersubsidi menjadi pemandangan umum di sejumlah daerah.
Kenaikan harga BBM non-subsidi membuat konsumsi biosolar dan pertalite melonjak [titlebase] hingga menimbulkan kekhawatiran terkait ketersediaan kuota. Salah satu pihak yang merasakan dampaknya adalah nelayan tradisional. Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Dani Setiawan menyambut positif kebijakan pemerintah yang menetapkan harga solar Rp 15.000 per liter untuk kapal perikanan berkapasitas 30-200 gross ton (GT). Namun, ia meminta agar kuota BBM subsidi untuk nelayan kecil tidak dikurangi.
”Saya kira kebijakan pemerintah ini akan memberikan napas bagi beroperasinya kapal-kapal perikanan Indonesia berbendera Indonesia, yang tentu saja akan memberikan kepastian juga bagi para anak buah kapal ini untuk bisa mendapatkan penghasilan dari pekerjaan mereka,” ujar Dani saat dihubungi Kompas.com, Kamis (16/7/2026).
Ia menjelaskan, sebelumnya kenaikan harga BBM non-subsidi membuat konsumsi biosolar dan pertalite melonjak [titlebase] di kalangan kapal perikanan berkapasitas di atas 30 GT yang tidak berhak memperoleh BBM subsidi. Biaya operasional yang membengkak, di mana 65-70 persennya adalah biaya BBM, menyebabkan banyak kapal memilih tidak beroperasi. Kondisi itu berdampak langsung pada penghasilan anak buah kapal (ABK).
”Rata-rata memang sektor penangkapan ikan itu 65 sampai 70 persen biaya BBM, bahan bakar. Jadi memang cukup signifikan,” ucap Dani.
Kenaikan harga BBM non-subsidi membuat konsumsi biosolar dan pertalite melonjak [titlebase] tidak hanya dirasakan oleh nelayan. Sektor transportasi, khususnya sopir truk dan angkutan umum, juga mengeluhkan antrean panjang untuk mendapatkan BBM subsidi. Seperti yang terjadi di Bandar Lampung, sopir truk harus mengantre hingga 10 jam untuk mengisi solar subsidi, sehingga kehilangan waktu kerja satu hari penuh.
Pemerintah sendiri telah mengalokasikan kuota BBM subsidi untuk tahun 2026, termasuk untuk penyaluran solar Rp 15.000 per liter bagi kapal perikanan. Namun, KNTI mendorong agar kebijakan ini tidak memotong kuota untuk nelayan kecil yang menggunakan perahu tanpa motor atau bermotor kecil. Mereka berharap ada tambahan kuota agar semua pihak tetap terlayani.
”Kami berharap pemerintah dapat menambah kuota BBM subsidi untuk sektor perikanan, bukan mengalihkan dari yang sudah ada. Karena nelayan kecil juga sangat bergantung pada solar subsidi untuk melaut,” tegas Dani.
Di sisi lain, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah mengkaji penyesuaian kuota BBM subsidi agar lebih tepat sasaran. Kajian ini melibatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta asosiasi nelayan. Langkah ini diharapkan dapat mengatasi lonjakan konsumsi akibat kenaikan harga BBM non-subsidi.
Lonjakan konsumsi biosolar dan Pertalite menjadi tantangan bagi pemerintah untuk menyeimbangkan pasokan dan subsidi. Jika tidak dikelola dengan baik, antrean panjang dan kelangkaan BBM subsidi bisa meluas. Oleh karena itu, koordinasi antara kementerian dan pemangku kepentingan menjadi krusial.
Kesimpulannya, kenaikan harga BBM non-subsidi telah memicu perpindahan konsumsi ke BBM subsidi, terutama biosolar dan Pertalite. Nelayan tradisional menyambut positif kebijakan solar murah, namun meminta kuota subsidi tidak dikurangi. Pemerintah perlu memastikan kecukupan pasokan dan penyaluran yang tepat sasaran agar dampak negatif terhadap sektor perikanan dan transportasi dapat diminimalkan.
