FaktaHari – 22 Oktober 2026 | Badan Gizi Nasional (BGN) tengah menjadi sorotan tajam setelah serangkaian peristiwa mencoreng program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mulai dari penetapan tersangka kepala BGN oleh Kejaksaan Agung, dugaan keracunan massal siswa di sejumlah daerah, hingga penurunan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Badan Gizi Nasional pun dituntut untuk segera berbenah dan meningkatkan pengawasan.
Penurunan kepercayaan publik yang signifikan terjadi pada Mei-Juli 2026, dari 72,2 persen menjadi 58,4 persen berdasarkan survei Poltracking Indonesia. Deputi III Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI), Kurnia Ramadhana, mengakui bahwa penurunan tersebut berbarengan dengan kasus korupsi di Badan Gizi Nasional terkait program MBG. “Kepala BGN saat itu ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Agung. Barangkali dalam konteks itu persepsi masyarakat menurun kepada pemerintah,” ujar Kurnia dalam program Cover Both Sides Metro TV, Rabu (21/10/2026).
Meski demikian, pemerintah berjanji akan menjadikan hasil survei sebagai bahan evaluasi. Kurnia memastikan perbaikan program MBG dan program prioritas lain seperti Koperasi Desa Merah Putih langsung dijalankan. “Saya bisa jelaskan sederet perbaikan dari masukan-masukan masyarakat,” katanya. Sementara itu, pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago menilai pemerintah perlu membaca data survei secara komprehensif dari berbagai lembaga, serta memahami kebutuhan dan permasalahan riil di masyarakat.
Di sisi lain, Badan Gizi Nasional menghadapi ujian terkait dugaan keracunan yang menimpa puluhan siswa SMP Negeri 2 Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN, Ketut Sumedana, mengungkapkan dugaan sementara mengarah pada susu yang dibagikan kepada siswa. “Sementara dugaan dari susu yang diberikan, akan tetapi masih dilakukan pemeriksaan laboratorium Dinkes,” kata Ketut, Kamis (22/10). Sebanyak sekitar 80 siswa terdampak, dan 8 orang masih menjalani observasi.
Kasus serupa juga terjadi di Cirebon. Sebanyak 100 siswa dilaporkan harus mendapatkan perawatan di rumah sakit setelah diduga mengalami keracunan usai menyantap menu MBG pada Selasa (20/10/2026). Badan Gizi Nasional bergerak cepat dengan menjatuhkan sanksi penghentian sementara (suspend) terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalijaga Lima yang memasok makanan tersebut. Kepala SPPG Cirebon, Yulian Septa Pratama, menyatakan pemerintah berkomitmen menanggung biaya pengobatan para korban.
Untuk mencegah terulangnya insiden, Badan Gizi Nasional tengah menguji coba integrasi kamera pengawas (CCTV) di sekitar 70 SPPG atau dapur MBG dengan teknologi kecerdasan buatan (AI). Kepala BGN Sudaryono mengatakan sebagian besar dapur sudah memiliki CCTV, namun rekamannya belum terintegrasi dengan sistem pemantauan internal. “Kami berusaha bagaimana mengkoneksikan saja, jadi CCTV yang sudah ada di setiap dapur itu kemudian bagaimana kita koneksikan saja,” ujarnya. Integrasi ini diharapkan dapat memantau kepatuhan dapur terhadap standar operasional prosedur (SOP), mulai dari pemeliharaan, persiapan makanan, hingga proses pencucian ompreng, serta perilaku karyawan.
Terpisah, Kejaksaan Agung memastikan tumpukan motor listrik di Bekasi, Jawa Barat, yang viral di media sosial bukan barang bukti kasus dugaan korupsi pengadaan motor listrik di Badan Gizi Nasional. “Kami pastikan itu bukan barang bukti terkait BGN,” tegas Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, Kamis (22/10).
Dengan berbagai dinamika yang ada, Badan Gizi Nasional dihadapkan pada tantangan besar untuk memulihkan kepercayaan publik. Perbaikan tata kelola, pengawasan ketat, dan transparansi menjadi kunci agar program MBG dapat berjalan sesuai tujuan mulia, yakni meningkatkan gizi anak bangsa. Pemerintah pun diminta tidak hanya berfokus pada perbaikan teknis, tetapi juga membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat agar setiap kebijakan dapat diterima dan diawasi bersama.
