FaktaHari – 18 Oktober 2026 | Gubernur Bali I Wayan Koster menjadi sorotan publik setelah video adu mulut dengan seorang petugas SPBU di Denpasar viral di media sosial pada pertengahan Oktober 2026. Insiden tersebut terjadi di tengah kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang memicu antrean panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Gubernur Bali tersebut melakukan inspeksi mendadak ke SPBU 54.801.48 di Jalan Diponegoro, Kota Denpasar, pada Rabu malam, 14 Oktober 2026, dan meminta petugas tetap melayani konsumen meskipun kondisi sudah larut malam. Namun, permintaan itu memicu reaksi emosional dari sejumlah operator perempuan yang telah bekerja melebihi jam normal. Salah satu petugas bahkan menangis dan berkata, “Saya bukan robot, saya juga capek, Pak. Iya, saya pegawai, tapi saya punya hak juga.”
Peristiwa ini menuai beragam tanggapan. Politisi PDI Perjuangan, Guntur Romli, melalui akun X, menilai viralnya insiden tersebut berpotensi mengalihkan perhatian dari masalah utama, yaitu kelangkaan pasokan BBM yang dikeluhkan masyarakat. Ia menyoroti peran Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Direktur Utama Pertamina yang dinilainya kurang terlihat menangani persoalan di lapangan. “Bahlil Bersembunyi, Koster yang Dihakimi: Siapa Sebenarnya Biang Antrean BBM di Bali?” tulis Guntur. Meski mengkritik tindakan Gubernur Bali tersebut, Guntur menegaskan bahwa membentak petugas bukanlah cara yang tepat. Ia menekankan bahwa tanggung jawab pasokan BBM berada di tangan Pertamina dan Kementerian ESDM, bukan pemerintah provinsi.
Di sisi lain, harta kekayaan Gubernur Bali Wayan Koster ikut menjadi perbincangan publik. Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan pada 31 Maret 2026, total kekayaan Koster mencapai Rp3.656.061.504 atau sekitar Rp3,6 miliar tanpa utang. Harta tersebut didominasi aset tanah dan bangunan senilai Rp3.254.000.000 yang tersebar di Jakarta Barat, Tabanan, dan Buleleng. Selain itu, ia tercatat memiliki satu unit Toyota Alphard 3.5 Q A/T Minibus tahun 2016 senilai Rp280.000.000, harta bergerak lainnya Rp120.100.000, serta kas dan setara kas Rp1.961.504.
Pemerintah Provinsi Bali kemudian mengambil langkah cepat dengan menerbitkan Surat Gubernur Bali Nomor B.21.500.1/16673/V/DISNAKER.ESDM tentang penerapan sistem ganjil genap untuk pembelian Pertalite. Kebijakan ini berlaku pada 17 hingga 19 Oktober 2026 di seluruh SPBU di Bali. Area Manager Communication, Relations and CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi, menyatakan bahwa kebijakan tersebut berhasil mengurangi antrean kendaraan secara bertahap. “Kami melihat perkembangan positif. Antrean di beberapa SPBU mulai menunjukkan perbaikan secara bertahap,” ujar Ahad Rahedi di Denpasar, Sabtu (17/10/2026).
Pertamina juga meningkatkan layanan Pertamina Delivery Service (PDS) yang menyediakan Pertalite secara literan dengan batas maksimal tiga liter bagi konsumen sepeda motor yang menggunakan jeriken. Layanan ini telah berjalan di sejumlah SPBU di Denpasar sejak 15 Oktober 2026. Selain itu, Pertamina mengerahkan mobil tangki BBM dengan pengawalan ketat dari Kodam IX/Udayana dan Polda Bali untuk mempercepat distribusi. Perusahaan menargetkan penambahan stok Pertalite hingga total 48 juta liter dalam periode pengiriman 7 hingga 17 Oktober 2026, yang setara dengan kebutuhan dua minggu dalam kondisi aman.
Meski antrean mulai terurai, sejumlah warga masih mengeluhkan kosongnya stok Pertamax. Yani, seorang pengendara di Jalan Sunset Road, Kuta, mengaku antre selama 15-20 menit untuk mendapatkan Pertalite. “Saya sudah 7 hari gak isi BBM karena saat itu Pertamax susah. Tapi hari ini pas lewat SPBU antrean sedikit tapi Pertalite. Pertamax kosong,” jelasnya. Sementara Juni, pengendara di Denpasar, harus mengantre selama 30 menit pada siang hari. “Cuma salah jam. Aku antre siang bolong jadi panas banget,” ungkapnya.
Di tengah upaya pemulihan distribusi BBM, sektor energi Bali juga mencatat perkembangan positif. Dua raksasa energi dunia, British Petroleum (BP) dan Inpex Corporation, resmi memulai eksplorasi minyak dan gas (migas) di Wilayah Kerja Agung I dan Agung II di perairan Bali. Melalui Keputusan Menteri ESDM pada 7 September 2026, porsi kepemilikan participating interest (PI) kedua perusahaan tersebut kini berimbang, masing-masing 50%. Investasi senilai US$42,7 juta ini akan digunakan untuk survei seismik 2D sepanjang 285 km dan seismik 3D seluas 3.650 km. Pengamat Ekonomi Energi Universitas Padjadjaran, Yayan Satyakti, menilai langkah ini sebagai sinyal kuat bahwa potensi energi nasional masih menjanjikan. “Dukungan gubernur penting, terutama untuk urusan dalam kewenangan daerah,” ujarnya, mengingat proyek strategis nasional ini membutuhkan sinergi dengan pemerintah daerah.
Dengan berbagai dinamika yang terjadi, Gubernur Bali Wayan Koster berada di pusat perhatian, baik karena responsnya terhadap krisis BBM maupun kebijakan ganjil genap yang membuahkan hasil. Pemerintah Provinsi Bali bersama Pertamina terus memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan tersebut setiap hari untuk memastikan kelancaran distribusi energi dan aktivitas masyarakat kembali normal.
