FaktaHari – 17 Oktober 2026 | Industri perbankan kembali menjadi sorotan setelah Bank Mandiri angkat bicara mengenai pemberian fasilitas kredit kepada PT Jhonlin Baratama, sementara di sisi lain, dunia jurnalistik dikejutkan oleh serangan terhadap fotografer Washington Post, Heidi Levine, di Tepi Barat. Kedua peristiwa ini menyoroti kompleksitas isu yang melibatkan institusi keuangan dan konflik geopolitik yang berkepanjangan.
Bank Mandiri, melalui keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Jumat (16/10/2026), menegaskan bahwa kredit yang diberikan kepada PT Jhonlin Baratama bukan untuk aktivitas perdagangan saham. Fasilitas tersebut ditujukan untuk belanja modal (capital expenditure) dan pembiayaan perusahaan di industri batubara serta sektor penunjangnya. Manajemen Bank Mandiri menjelaskan bahwa pemberian kredit telah mempertimbangkan kemampuan pembayaran kembali perusahaan dan grup usaha, dengan mengacu pada tiga pilar kualitas kredit yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yaitu prospek usaha, kinerja, dan kemampuan membayar. Selain itu, bank juga mempertimbangkan kapasitas Jhonlin Baratama sebagai perusahaan operasional yang menghasilkan EBITDA, serta arus dividen dari anak usaha sebagai sumber pembayaran.
Langkah Bank Mandiri ini merupakan respons atas permintaan penjelasan BEI terkait pemberitaan yang beredar. Bank menegaskan komitmennya untuk mendukung pengembangan usaha nasional melalui penyaluran kredit yang prudent dan sesuai regulasi. Kasus ini menjadi contoh bagaimana bank harus transparan dalam setiap kebijakan kreditnya, terutama ketika menyangkut perusahaan besar yang terafiliasi dengan kelompok usaha tertentu.
Di sisi lain, dunia internasional digemparkan oleh insiden kekerasan yang menimpa jurnalis Amerika Serikat, Heidi Levine, di Tepi Barat. Levine, yang bekerja untuk The Washington Post, diduga menjadi korban serangan oleh pemukim Israel saat meliput aksi pemukim yang menyerang warga Palestina yang sedang memanen zaitun. Insiden ini terjadi pada Jumat pekan lalu dan menyebabkan Levine harus dirawat di rumah sakit di Ramallah. Menurut laporan, Levine yang mengenakan rompi pelindung bertuliskan ‘PRESS’ dipukul dan ditendang, kamera serta teleponnya dirampas. Seorang blogger yang merekam kejadian tersebut, Andrey Khrzhanovskiy, menyatakan bahwa Levine dipukuli dengan tongkat oleh pemukim, sementara tentara Israel yang tiba di lokasi tidak melakukan tindakan apa pun.
Serangan ini bukanlah yang pertama kali terjadi. Data dari Komite Perlindungan Jurnalis (CPJ) menunjukkan bahwa sepanjang tahun ini telah terjadi lebih dari 1.600 serangan pemukim yang mengakibatkan korban jiwa, kerusakan properti, atau keduanya di 275 komunitas Palestina. Kasus Levine menambah daftar panjang jurnalis Amerika yang menjadi korban kekerasan di Tepi Barat, termasuk insiden yang menimpa tim NBC News pada Agustus lalu dan kru CNN pada Maret lalu. Organisasi hak asasi manusia seperti T’ruah dan J Street mengecam keras serangan ini dan menyebutnya sebagai ‘pembersihan etnis yang didukung negara’.
Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, merespons insiden ini dengan menyatakan bahwa Israel mengutuk segala bentuk kekerasan dan bahwa insiden tersebut masih dalam penyelidikan. Namun, ia juga menyoroti adanya bentrokan antara sekitar 200 orang Arab dan aktivis sayap kiri dengan 40 pemuda Israel, serta menuduh adanya provokasi dari kedua belah pihak. Pernyataan Netanyahu ini memicu kritik dari berbagai kalangan yang menilai bahwa tindakan pemukim sering kali dibiarkan tanpa konsekuensi hukum.
Kedua peristiwa ini, meskipun berbeda konteks, menunjukkan betapa pentingnya akuntabilitas dan transparansi. Baik dalam dunia perbankan maupun dalam situasi konflik, keadilan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia harus menjadi prioritas utama. Bank sebagai institusi keuangan memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap kredit yang disalurkan tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi juga sesuai dengan prinsip keberlanjutan dan etika bisnis. Sementara itu, kekerasan terhadap jurnalis merupakan pelanggaran serius terhadap kebebasan pers yang harus dihentikan dan diusut tuntas.
Dalam konteks perbankan, langkah Bank Mandiri untuk menjelaskan secara terbuka mengenai fasilitas kredit kepada Jhonlin Baratama patut diapresiasi sebagai bentuk transparansi. Namun, publik tetap berharap agar bank-bank lain juga menerapkan prinsip kehati-hatian dan tidak terlibat dalam aktivitas yang merugikan masyarakat. Di sisi lain, komunitas internasional terus menyerukan agar Israel menghentikan kekerasan terhadap warga Palestina dan melindungi jurnalis yang bertugas meliput. Tanpa tindakan tegas, siklus kekerasan dan ketidakadilan akan terus berlanjut, merugikan banyak pihak.
