FaktaHari – 20 Oktober 2026 | Fenomena haze atau kabut asap lintas negara kembali melanda sejumlah wilayah di Asia Tenggara, memicu gangguan transportasi, keluhan kesehatan masyarakat, hingga ketegangan diplomatik antara Indonesia dan Singapura. Kabut asap yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia ini telah menyebabkan penurunan kualitas udara yang signifikan di beberapa daerah, termasuk Singapura dan Nusa Tenggara Timur.
Di sektor penerbangan, maskapai asal Malaysia, Firefly, terpaksa membatalkan sejumlah penerbangan antara Subang dan Seletar akibat kondisi haze yang memburuk. Maskapai tersebut sempat menghentikan penerbangan pada 10-12 Oktober 2026 sebagai langkah proaktif, dan memperpanjang pembatalan hingga 21 Oktober. Namun, pada 19 Oktober malam, Firefly mengumumkan bahwa pihaknya akan kembali mengoperasikan jadwal penuh pada 22 Oktober mendatang, seiring membaiknya kualitas udara di Singapura.
“Berdasarkan evaluasi operasional terbaru terhadap kondisi cuaca dan haze di Bandara Seletar, Firefly akan melanjutkan jadwal terbatas hingga 21 Oktober. Pengoperasian penuh semua layanan dijadwalkan pada 22 Oktober, tergantung kondisi operasional,” demikian pernyataan Firefly di akun Facebook resminya. Maskapai juga menawarkan alternatif penerbangan dengan Malaysia Airlines atau pengembalian dana penuh bagi penumpang yang terdampak.
Sementara itu, Badan Lingkungan Hidup Nasional (NEA) Singapura melaporkan perbaikan kualitas udara pada 19 Oktober sore berkat perubahan arah angin ke selatan-tenggara dan hujan di sekitar wilayah tersebut. Namun, NEA memperingatkan bahwa mulai malam 20 Oktober hingga 22 Oktober, angin diprediksi kembali bertiup dari timur-tenggara dengan kondisi kering di wilayah sekitar, termasuk sebagian Kalimantan, sehingga potensi haze masih ada.
Di Indonesia, fenomena haze juga dirasakan warga Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Sejak Senin (19/10/2026) pagi, langit Labuan Bajo tampak berkabut dan warga mengeluhkan mata perih. “Mata terasa perih,” ujar Ferdi, seorang warga Labuan Bajo. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan bahwa jarak pandang di Labuan Bajo terbatas sekitar empat kilometer akibat fenomena ini.
Kepala Stasiun Meteorologi Komodo, Maria Patricia Christin Seran, mengimbau kelompok sensitif seperti anak-anak, lansia, dan penderita saluran pernapasan untuk membatasi aktivitas berat di luar ruangan. “Apabila kemudian muncul gangguan pernapasan, masyarakat disarankan dapat berkonsultasi dengan tenaga kesehatan bila diperlukan,” imbuhnya. BMKG menduga haze di Labuan Bajo berasal dari sebaran partikulat akibat karhutla di luar wilayah NTT, yang terbawa angin timur.
Di tengah situasi ini, dua kelompok masyarakat sipil, Rakyat in Action (Engage) dan Projek Sama, menyerukan respons berbasis sains dan bukti, bukan sekadar gestur seremonial. Dalam pernyataan bersama pada 19 Oktober, mereka mendesak pemerintah memprioritaskan bantuan bagi kelompok paling terdampak, seperti distribusi masker N95 gratis untuk anak sekolah, lansia, ibu hamil, pekerja luar ruangan, rumah tangga B40, dan penderita penyakit pernapasan atau jantung. Mereka juga mengusulkan subsidi purifier HEPA untuk keluarga B40, bantuan finansial bagi pekerja harian dan orang tua berpenghasilan rendah yang kehilangan pendapatan akibat penutupan sekolah, serta dukungan bagi usaha kecil yang bergantung pada sekolah.
“Dan pengusaha harus didorong memberikan pengaturan kerja fleksibel dan cuti darurat anak tanpa menghukum staf yang tidak punya alternatif,” tambah pernyataan tersebut. Seruan ini muncul setelah beberapa anggota parlemen Malaysia mendesak pemerintah mengambil tindakan lebih tegas, termasuk investigasi terhadap perusahaan Malaysia yang diduga terkait kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, serta pembentukan dana kompensasi khusus bagi korban haze.
Ketegangan diplomatik juga mencuat. Menteri Senior Singapura K Shanmugam menyatakan kekecewaannya atas pernyataan pejabat Indonesia yang menyebut hutan Indonesia memasok oksigen ke Singapura dan Malaysia saat tidak ada kabut asap. Menurut Shanmugam, pernyataan itu tidak tepat disampaikan ketika kawasan Asia Tenggara sedang dilanda haze akibat karhutla. “Terus terang, tidak tepat mengatakan hal seperti itu ketika seluruh kawasan ini menderita akibat ulah perusahaan yang melanggar peraturan di Indonesia. Padahal, pihak yang paling menderita adalah masyarakat Indonesia sendiri,” kata Shanmugam di sela kunjungannya ke Woodlands Checkpoint, Singapura, Senin (19/10/2026).
Pernyataan Shanmugam merespons Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Indonesia, Syahganda Nainggolan, yang sebelumnya mengatakan bahwa Indonesia tidak hanya mengirim kabut asap, tetapi juga memasok oksigen ketika tidak ada kabut asap. Syahganda juga menyebut kebakaran hutan sebagai fenomena alam di luar kesalahan manusia. Meski demikian, Shanmugam menyambut baik langkah Presiden Prabowo Subianto dalam menangani persoalan kabut asap lintas negara ini.
Kombinasi antara gangguan transportasi, dampak kesehatan, desakan masyarakat sipil, dan ketegangan diplomatik menunjukkan bahwa haze bukan sekadar masalah lingkungan, melainkan juga tantangan sosial, ekonomi, dan politik yang membutuhkan penanganan serius dan terkoordinasi dari semua pihak. Tanpa langkah konkret dan berbasis bukti, kabut asap akan terus menjadi ancaman tahunan bagi kawasan.
