FaktaHari – 20 Juli 2026 | Polemik PPDB Karawang anak ditolak SD negeri akhirnya masuk sekolah lain kembali mencuat ke permukaan. Sistem zonasi yang dicanangkan untuk mewujudkan pemerataan pendidikan justru memunculkan praktik-praktik administratif yang membuat orang tua beralih menjadi ‘penyelundup’ demi masa depan anak. Di Karawang, kasus serupa tak terelakkan. Sejumlah orang tua mengaku terpaksa memanipulasi data kependudukan agar anak mereka bisa diterima di sekolah favorit.
Seorang ibu rumah tangga di Karawang yang enggan disebutkan namanya menceritakan pengalaman pahitnya. “Saya memutuskan untuk tidak pindah alamat secara administratif, padahal kami sudah tinggal di rumah baru yang jaraknya sekitar 1,5 kilometer dari sekolah impian anak. Dengan alamat lama yang hanya berjarak 300 meter, peluang anak saya lebih besar,” ujarnya saat ditemui, Senin (1/6/2026). Ia mengaku berat hati melakukan hal itu, tetapi sistem yang ada membuatnya tidak punya pilihan.
Kisah ini menggambarkan dilema yang dihadapi banyak orang tua di Karawang. Polemik PPDB Karawang anak ditolak SD negeri akhirnya masuk sekolah lain menjadi bukti bahwa implementasi sistem zonasi belum sepenuhnya berjalan mulus. Dinas Pendidikan setempat mencatat, pada PPDB tahun ajaran 2026/2027, terdapat peningkatan pengaduan orang tua yang merasa dirugikan oleh kebijakan tersebut. Sebanyak 12 persen dari total pendaftar dilaporkan mengalami kesulitan mendapatkan kursi di sekolah negeri sesuai domisili.
“Saya sudah mendaftar di tiga sekolah negeri terdekat, semuanya menolak karena kuota penuh. Akhirnya anak saya terpaksa masuk sekolah swasta yang jaraknya cukup jauh,” keluh seorang ayah di Kecamatan Klari, Karawang. Kondisi ini memicu kekhawatiran bahwa pendidikan gratis yang dijamin pemerintah belum dapat diakses secara merata. Polemik PPDB Karawang anak ditolak SD negeri akhirnya masuk sekolah lain seolah menjadi fenomena tahunan yang tak kunjung terselesaikan.
Pengamat pendidikan dari Universitas Karawang, Prof. Dr. Bambang Sutopo, menilai kegagalan sistem zonasi terletak pada minimnya sosialisasi dan data yang akurat. “Pemerintah harus memastikan bahwa setiap anak benar-benar terakomodasi di sekolah terdekat. Jika ada ketimpangan, solusi jangka pendeknya adalah menambah daya tampung di sekolah negeri,” jelasnya. Ia juga menyoroti bahwa praktik kecurangan seperti manipulasi Kartu Keluarga justru lahir dari ketidakpercayaan terhadap sistem.
Kasus di Karawang hanyalah puncak gunung es. Polemik PPDB Karawang anak ditolak SD negeri akhirnya masuk sekolah lain menjadi alarm bagi pembenahan sistem pendidikan nasional. Para orang tua berharap agar pemerintah daerah segera mengevaluasi kebijakan zonasi dan memberikan solusi konkret, seperti penambahan ruang kelas atau pendirian sekolah baru di kawasan padat penduduk. Hingga saat ini, banyak anak yang masih terombang-ambing antara harapan dan realitas pahit.
Kesimpulannya, polemik ini mengingatkan bahwa keadilan dalam pendidikan tidak cukup hanya dengan aturan. Dibutuhkan pengawasan ketat, data valid, dan komitmen semua pihak agar setiap anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk belajar di sekolah negeri yang layak. Tanpa itu, sistem zonasi hanya akan menjadi alat yang melahirkan kecurangan berulang.
