FaktaHari – 12 November 2026 | Pelaksanaan pilkades serentak di berbagai daerah pada 2026 dan 2027 menghadirkan dinamika yang beragam, mulai dari potensi sengketa hukum, pengamanan ketat, hingga deklarasi damai para calon. Di Kabupaten Magetan, Jawa Timur, pilkades serentak 2027 terancam diwarnai persoalan hukum akibat disharmoni regulasi antara Undang-Undang Desa dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026, terutama terkait periodesasi masa jabatan kepala desa.
Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (DPC APSI) Magetan menginisiasi sarasehan hukum yang dijadwalkan berlangsung pada 14 November 2026. Ketua DPC APSI Magetan, Zainal Faizin, mengatakan sarasehan tersebut merupakan upaya mencari kepastian hukum sebelum tahapan pilkades berlangsung. Menurutnya, perbedaan penafsiran regulasi berpotensi menimbulkan persoalan apabila tidak diselesaikan sejak awal.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah hubungan Pasal 33 dan Pasal 118 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah melalui UU Nomor 3 Tahun 2024 dengan ketentuan dalam PP Nomor 16 Tahun 2026. Persoalan tersebut berkaitan dengan persyaratan calon kepala desa, khususnya mereka yang memiliki riwayat masa jabatan dua periode berdasarkan ketentuan sebelumnya. Kajian juga akan mempertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XXII/2024 yang memberikan pemaknaan terhadap Pasal 118 huruf e UU Nomor 3 Tahun 2024.
“Riwayat periodesasi setiap kepala desa harus dilihat secara utuh. Tidak bisa disamaratakan tanpa mempertimbangkan ketentuan peralihan, riwayat jabatan, serta putusan Mahkamah Konstitusi. Kami ingin ada kepastian hukum sebelum tahapan pilkades berjalan,” kata Zainal, Rabu (11/11/2026).
Sebagai langkah konkret, pada 9 November 2026 DPC APSI Magetan telah mengirimkan surat permohonan kesediaan menjadi narasumber kepada Ketua DPRD, Kepala Dinas PMD, dan Kepala Bagian Hukum Pemkab Magetan. Surat pemberitahuan kegiatan juga disampaikan kepada Bupati Magetan, Gubernur Jawa Timur, hingga Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Selain persoalan regulasi, APSI Magetan juga menyoroti potensi manipulasi dokumen persyaratan pencalonan, terutama yang berkaitan dengan riwayat masa jabatan kepala desa. Zainal mengingatkan, dokumen persyaratan bukan sekadar kelengkapan administrasi. Berkas tersebut menjadi dasar panitia dalam menentukan terpenuhi atau tidaknya persyaratan seorang calon. Kemungkinan penyalahgunaan yang perlu diantisipasi antara lain penyembunyian riwayat jabatan, perubahan tanggal pelantikan atau pemberhentian, hingga penggunaan surat keterangan yang tidak sesuai dengan arsip resmi pemerintah.
“Setiap calon harus memenuhi persyaratan berdasarkan fakta dan dokumen yang benar. Jangan sampai ada manipulasi riwayat jabatan hanya untuk memenuhi persyaratan administratif pencalonan,” tegasnya.
Dalam kajian tersebut, APSI Magetan juga akan membahas sejumlah ketentuan pidana dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, di antaranya Pasal 391 tentang pemalsuan surat, Pasal 392 tentang pemalsuan surat tertentu, Pasal 394 mengenai keterangan palsu dalam akta autentik, serta Pasal 492 tentang penipuan. Meski demikian, Zainal menegaskan bahwa perbedaan penafsiran regulasi maupun kesalahan administrasi tidak serta-merta merupakan tindak pidana. Penerapan ketentuan pidana tetap harus didasarkan pada pembuktian unsur-unsur perbuatan yang disangkakan.
Dia juga meminta panitia pilkades melakukan verifikasi secara cermat terhadap seluruh dokumen persyaratan calon. Apabila terdapat perbedaan data periodesasi, panitia perlu mencocokkannya dengan surat keputusan pengangkatan dan pemberhentian, berita acara pilkades sebelumnya, dokumen pelantikan, serta arsip resmi pemerintah.
“Panitia harus bekerja objektif dan berhati-hati. Jangan sampai keputusan meloloskan atau menggugurkan calon justru menjadi sumber sengketa hukum karena proses verifikasi yang tidak cermat,” ujarnya.
Zainal menegaskan, langkah advokasi tersebut bukan untuk menghambat pelaksanaan demokrasi desa. Sebaliknya, APSI Magetan ingin memastikan seluruh tahapan pilkades berjalan sesuai ketentuan dan tidak menyisakan persoalan hukum di kemudian hari.
“Kami ingin persoalan ini dibicarakan sebelum pilkades berlangsung. Jangan sampai setelah pemilihan muncul gugatan, konflik di masyarakat, bahkan persoalan pidana akibat ketidakjelasan aturan atau dokumen yang tidak benar,” pungkasnya.
Sementara itu, di Kabupaten Kepulauan Anambas, Polres setempat menyiagakan 43 personel untuk mengamankan pemungutan suara pilkades pada Rabu (11/11/2026). Kapolres Kepulauan Anambas, AKBP Misbachul Munir, menegaskan seluruh personel wajib menjaga netralitas dan tidak memihak kepada calon mana pun. Selain di TPS, satu pleton personel disiagakan di Markas Komando Polres, serta kesiapsiagaan di masing-masing Polsek jajaran.
“Perbedaan pilihan merupakan bagian dari demokrasi. Jangan sampai perbedaan tersebut merusak persaudaraan dan persatuan di tengah masyarakat. Mari kita jaga bersama situasi kamtibmas agar pilkades berlangsung damai dan bermartabat,” tegas Misbachul Munir.
Di Kabupaten Pelalawan, Riau, sebanyak 125 calon kepala desa dari 43 desa mendeklarasikan damai menjelang pilkades serentak yang digelar pada 18 November 2026. Deklarasi berlangsung di halaman Kantor Bupati Pelalawan, Rabu (11/11/2026), dihadiri Bupati H Zukri Misran, Wakil Bupati Husni Tamrin, Kapolres AKBP Ahmad Nur Ari, Ketua DPRD Syafrizal, Kajari yang diwakili Kasi Pidum Afrinaldi, Dandim 0313/KPR Letkol Inf Rahim Cahyadi, dan Sekda Tengku Zulfan.
Kegiatan diawali gelar pasukan pengamanan yang melibatkan 165 personel gabungan. Kapolres Pelalawan menekankan pentingnya sinergi TNI-Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menjaga kamtibmas, mengedepankan pendekatan humanis, serta tidak mudah terprovokasi isu yang memecah belah. Deklarasi damai ditandatangani oleh unsur Forkopimda dan seluruh calon kepala desa sebagai komitmen bersama.
Pilkades serentak di Pelalawan diikuti 125 calon dari 43 desa dengan 165 tempat pemungutan suara. Sementara itu, di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, pilkades serentak 2026 di Desa Kandang, Kecamatan Comal, berlangsung ketat. Berdasarkan hitung cepat Kawal Pilkades, Damiri meraih 1.379 suara, unggul 90 suara atas Wisnu Wijo Narko yang memperoleh 1.289 suara. Dari total 3.626 pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), tercatat 2.688 suara masuk dari dua TPS, dengan tingkat partisipasi sekitar 74,1 persen. Damiri memperoleh 51,7 persen suara, sedangkan Wisnu 48,3 persen. Hasil akhir tetap menunggu rekapitulasi resmi panitia.
Dinamika pilkades di berbagai daerah menunjukkan bahwa persiapan matang, kepastian hukum, netralitas aparat, dan komitmen damai menjadi kunci suksesnya pesta demokrasi tingkat desa. Pemerintah, penyelenggara, dan masyarakat diharapkan terus mengawal setiap tahapan agar pilkades menghasilkan pemimpin yang amanah dan diterima semua pihak, tanpa menyisakan konflik di kemudian hari.
