FaktaHari – 07 November 2026 | Krisis kembali menjadi bayang-bayang yang menghantui berbagai belahan dunia sepanjang 2026. Mulai dari ambruknya Ueno Bank di Paraguay, tekanan ekonomi yang kian terasa di Indonesia, hingga krisis air bersih yang meluas di sejumlah daerah, semuanya menjadi alarm bahwa ketahanan ekonomi dan sumber daya sedang diuji. Bank Sentral Paraguay secara mengejutkan mengambil alih Ueno Bank, salah satu bank digital terbesar di negara itu, setelah rasio solvabilitasnya merosot tajam hingga di bawah setengah batas minimum yang diwajibkan undang-undang. Keputusan ini berdampak pada sekitar 3 juta nasabah—setara 60 persen populasi dewasa Paraguay—yang kini kesulitan mengakses rekening mereka. Dana publik senilai US$ 800 juta hingga US$ 850 juta, termasuk investasi sekitar US$ 380 juta dari dana pensiun dan kesehatan negara (IPS), turut terancam. Regulator memindahkan simpanan nasabah ke bank yang lebih sehat sebelum aset bank bermasalah dilikuidasi.
Pengambilalihan Ueno Bank menambah tekanan politik bagi Presiden Paraguay Santiago Pena. Sejak menjabat pada 2023, Pena telah disorot karena hubungannya dengan kelompok usaha pemilik bank tersebut. Penunjukan Carlos Carvallo sebagai Presiden Bank Sentral—yang sebelumnya memimpin Ueno—menuai kritik tajam. Meski Bank Sentral menyatakan Carvallo tidak ikut mengambil keputusan terkait Ueno, ia kemudian mengundurkan diri dari jabatannya, namun tetap bertugas sementara untuk mengawasi proses pengambilalihan. “Bank sentral membutuhkan ketenangan agar dapat menjalankan tugasnya,” ujar Carvallo.
Di sisi lain, krisis ekonomi di Indonesia mendapat sorotan tajam dari The New York Times. Laporan tersebut menyoroti ketidakselarasan antara klaim pertumbuhan ekonomi pemerintah dan kondisi riil masyarakat. Angka pengangguran muda mencapai 17 persen, sementara populasi kelas menengah menyusut hingga 19 persen. Firma riset Capital Economics menegaskan bahwa klaim lonjakan ekonomi pada akhir tahun lalu sangat bertentangan dengan indikator pelemahan di lapangan. Kondisi ini menempatkan Indonesia dalam posisi paling rentan bergejolak sejak krisis moneter 1998. Novri Putra (28), seorang sarjana teknologi informasi, kini terpaksa menjadi pengemudi ojek online dengan penghasilan di bawah UMP Jakarta. “Mereka mungkin merasa malu karena anaknya sudah kuliah, tetapi akhirnya malah menjadi pengemudi ojek,” katanya. Ferry Latuhihin, mantan kepala ekonom Bank International Indonesia, memperingatkan bahwa kegagalan tata kelola ekonomi dapat memicu dampak politik yang tidak terduga, seperti yang terjadi pada 1997.
Krisis air bersih juga melanda sejumlah wilayah di Indonesia. Di Badung Selatan, Bali, pesatnya pembangunan kawasan wisata tidak diimbangi ketersediaan pasokan air bersih. Pemerintah Kabupaten Badung mengalokasikan dana penyertaan modal sebesar Rp 150 miliar hingga 2029 untuk mempercepat pembangunan jaringan pipa air bersih. Pada tahap awal, Rp 37 miliar disiapkan melalui APBD 2027 untuk Perumdam Tirta Mangutama Badung. Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa mengakui bahwa debit air yang masuk ke selatan masih terbatas. “Kita terus terang aja debit air yang masuk ke selatan kan masih terbatas. Tetapi kita juga tahu bahwa seiring dengan pembangunan infrastruktur ini ternyata pertumbuhan ekonomi di sana masif sekali,” ujarnya. Krisis air bersih juga meluas di Ponorogo, Balikpapan, Kabupaten Malang, Ciamis, dan Banjarmasin, dengan ribuan jiwa terdampak kekeringan panjang.
Di tengah berbagai krisis tersebut, PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) kembali menjadi sorotan. Jejak penyelamatannya saat krisis 1998, perubahan pengendali di tingkat keluarga Hartono, hingga perkara cukai yang menyeret PT Djarum mewarnai perjalanan bank swasta terbesar di Indonesia ini. Pada 1998, BCA masuk kategori Bank Taken Over (BTO) dan mengikuti program rekapitalisasi yang dijalankan BPPN. Pemerintah melalui BPPN kemudian menguasai 92,8% saham BCA. Setelah pulih, pemerintah melakukan divestasi bertahap hingga akhirnya kendali beralih ke FarIndo Investment (Mauritius) Limited pada 2002, dan sejak 2016 berada di bawah PT Dwimuria Investama Andalan yang terkait keluarga Hartono.
Rangkaian peristiwa ini menunjukkan bahwa krisis tidak pernah datang dari satu arah. Dari ambruknya bank digital di Paraguay, tekanan ekonomi yang mengancam stabilitas sosial politik di Indonesia, hingga krisis air bersih yang semakin nyata, semuanya menuntut kewaspadaan dan tata kelola yang baik. Peringatan MSCI dan kelemahan tata kelola ekonomi berpotensi memicu kerentanan sosial politik domestik. Tanpa langkah mitigasi yang tepat, krisis-krisis ini dapat saling memperkuat dan menciptakan badai yang lebih besar. Pemerintah, regulator, dan masyarakat perlu bersinergi untuk memperkuat ketahanan ekonomi, sumber daya air, dan kepercayaan publik sebelum bom waktu ini meledak.
