FaktaHari – 24 Oktober 2026 | Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga September tercatat sebesar 1,24 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini dinilai masih on track atau sesuai dengan target yang ditetapkan pemerintah. Namun, di balik capaian tersebut, sejumlah defisit di sektor lain seperti pangan, perdagangan, dan jaminan sosial menjadi sorotan yang perlu diwaspadai.
Menteri Keuangan dalam keterangannya menyampaikan bahwa defisit APBN tersebut masih dalam koridor yang aman. “Kinerja APBN hingga September menunjukkan defisit yang terkendali, sejalan dengan rencana yang telah disusun,” ujarnya. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa tantangan global seperti kenaikan harga energi dan pelemahan nilai tukar masih membayangi.
Di sisi lain, defisit perdagangan Jepang pada April-September 2026 hampir dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya, mencapai lebih dari 2,8 triliun yen atau 17,8 miliar dolar AS. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh lonjakan biaya energi akibat konflik di Timur Tengah. Meskipun ekspor Jepang mencetak rekor tertinggi, impor yang lebih besar membuat neraca perdagangan tertekan. Pelemahan yen juga turut memperparah defisit tersebut.
Sementara itu, di dalam negeri, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, terancam defisit beras akibat musim tanam padi yang mundur. Kemarau panjang membuat lahan pertanian mengering sehingga petani belum bisa memulai penanaman. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kutai Timur, Dyah Ratnaningrum, mengungkapkan bahwa kebutuhan beras di wilayah tersebut mencapai 47.573 ton per tahun, sedangkan produksi lokal hanya 8.449 ton per tahun. “Kami khawatir target produksi Januari mendatang akan jauh berkurang,” katanya. Untuk mengatasi defisit ini, pihaknya berkoordinasi dengan Badan Pangan Nasional dan Bulog agar pasokan dari luar daerah tetap terjaga.
Tak hanya itu, defisit yang melanda BPJS Kesehatan juga menjadi perdebatan hangat. Berbagai solusi diusulkan, mulai dari menaikkan iuran, memperbesar subsidi APBN, hingga mereformasi tata kelola. Para pengamat menilai bahwa defisit BPJS perlu penanganan serius agar layanan kesehatan tetap berkelanjutan. “Jika tidak segera diatasi, defisit ini akan terus membengkak dan membebani keuangan negara,” ujar seorang pengamat kebijakan publik.
Di tengah berbagai tekanan defisit tersebut, pemerintah terus berupaya menjaga stabilitas ekonomi. Langkah-langkah strategis seperti optimalisasi penerimaan negara, efisiensi belanja, dan penguatan jaring pengaman sosial menjadi prioritas. Masyarakat diharapkan tetap tenang dan mendukung kebijakan yang telah digariskan.
Secara keseluruhan, meskipun defisit APBN masih terkendali, kewaspadaan terhadap defisit di sektor pangan, perdagangan, dan jaminan sosial harus terus ditingkatkan. Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci untuk menghadapi tantangan ini. Dengan begitu, defisit tidak menjadi penghalang bagi tercapainya kesejahteraan masyarakat.
