FaktaHari – 22 Oktober 2026 | JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjadi sorotan dalam dua hari terakhir. Di tengah gejolak pasar keuangan global dan tekanan sentimen Morgan Stanley Capital International (MSCI), Airlangga Hartarto justru membuka data mengejutkan: sekitar 2 juta warga Indonesia memilih berobat ke luar negeri dengan total pengeluaran mencapai Rp200 triliun. Angka ini menjadi pemicu diskusi hangat di lingkungan pemerintah, terutama karena menyangkut devisa negara.
Dalam Rapat Kerja Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Triwulan III Tahun 2026 di Gedung A.A. Maramis, Jakarta Pusat, Rabu (21/10/2026), Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa potensi kebocoran devisa akibat pasien yang berobat ke Singapura, Penang, dan negara lain sangat besar. “Jumlah warga yang berobat ke luar negeri termasuk Singapura, Penang dan yang lain itu sekitar 2 juta orang, dan biaya yang dibayarkan sekitar Rp200 triliun,” ujar Airlangga Hartarto.
Pemerintah pun membidik potensi penghematan devisa hingga Rp150 triliun per tahun melalui pengalihan pasien ke dalam negeri. Angka tersebut dihitung dengan asumsi rata-rata pengeluaran Rp75 juta per pasien. Untuk merealisasikan target itu, pemerintah menyiapkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) kesehatan di Bali dan Batam.
Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono menambahkan, KEK kesehatan akan membawa tiga dampak utama. Pertama, peningkatan pelayanan kesehatan melalui fasilitas bertaraf internasional dengan skema Special Access Scheme (SAS). Kedua, investasi di industri kesehatan, dengan mengundang investor global untuk memproduksi alat kesehatan dan obat-obatan mutakhir di dalam negeri. Ketiga, transfer ilmu pengetahuan dengan menghadirkan dokter asing yang telah diizinkan praktik di wilayah KEK. “Dengan begitu transfer of knowledge dari dokter-dokter asing itu bisa pindah ke dokter-dokter kita sehingga nantinya dokter kita bisa mandiri melakukan pelayanan sama seperti pelayanan yang ada di bertaraf internasional,” jelas Dante.
Di sisi lain, Airlangga Hartarto tetap menegaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia masih kuat. Di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (22/10/2026), ia memaparkan sejumlah indikator makroekonomi yang menunjukkan ketahanan ekonomi di tengah ketidakpastian global. Pertumbuhan ekonomi tercatat 5,45 persen, inflasi dalam kisaran 2,5 plus minus 1 persen, Purchasing Managers’ Index (PMI) di level 52, dan indeks keyakinan konsumen sebesar 118. Cadangan devisa Indonesia mencapai USD146 miliar atau setara dengan pembiayaan sekitar 6,5 bulan impor. Sementara itu, penyaluran kredit perbankan tumbuh sekitar 13 persen dengan rasio kredit bermasalah (NPL) yang relatif rendah.
“Dari segi makro kita kuat. Memang dari segi sentimen seperti yang kemarin dibahas, ada riak-riak seperti MSCI. Tetapi kan itu bukan sesuatu yang mengganggu secara keseluruhan dan banyak lembaga pemeringkat lain juga bisa menilai perekonomian kita,” kata Airlangga Hartarto.
Isu lain yang tak kalah penting adalah kemampuan APBN menghadapi lonjakan harga minyak dunia. Airlangga Hartarto menyebut APBN masih mampu menyerap harga minyak hingga 95 dolar AS per barel, sementara saat ini pemerintah membeli minyak di kisaran 91–92 dolar AS. “Dari segi APBN kita bisa serap. Jadi itu yang tadi kami sampaikan,” ujarnya di Istana Negara, Rabu (21/10/2026). Pemerintah juga menyiapkan anggaran Rp31,8 triliun untuk program penopang daya beli masyarakat, meliputi bantuan pangan beras 10 kilogram selama tiga bulan, bantuan subsidi upah, serta diskon untuk periode Natal dan Tahun Baru.
Dengan berbagai langkah tersebut, Airlangga Hartarto optimistis perekonomian Indonesia tetap tangguh. Pengembangan KEK kesehatan di Bali dan Batam diharapkan tidak hanya menghemat devisa, tetapi juga meningkatkan kualitas layanan kesehatan nasional dan memperkuat industri farmasi dalam negeri. Sementara itu, indikator makroekonomi yang solid menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan global yang masih membayangi, termasuk fluktuasi harga minyak dan gejolak pasar keuangan.
Ke depan, pemerintah akan terus memantau perkembangan situasi geopolitik dan dampaknya terhadap perekonomian. Masyarakat diminta tetap tenang dan mendukung program-program pemerintah yang telah dirancang untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan bersama.
