FaktaHari – 06 Agustus 2026 | Jakarta – Isu Rakyat tertekan, ekonom ragukan angka pertumbuhan ekonomi versi pemerintah [titlebase] mengemuka setelah Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data pertumbuhan ekonomi kuartal II 2026 sebesar 5,29 persen secara tahunan. Meski pemerintah mengklaim angka tersebut masih kuat di tengah tekanan global, sejumlah ekonom justru meragukan akurasi data tersebut karena tidak sejalan dengan kondisi riil masyarakat di lapangan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (5/8/2026), menyatakan pertumbuhan ekonomi 5,29 persen (year-on-year) itu tetap solid. Menurutnya, capaian tersebut diraih di tengah perang Rusia-Ukraina, ketegangan di Selat Hormuz, perang dagang, serta disrupsi teknologi yang menekan ekonomi global. Airlangga juga menegaskan bahwa kuartal II tidak memiliki momentum besar seperti Lebaran yang jatuh pada kuartal I, sehingga angka tersebut dinilai cukup baik. Secara kumulatif, semester I 2026 ekonomi Indonesia tumbuh 5,45 persen, yang disebutnya sebagai salah satu yang tertinggi di ASEAN.
Namun, para ekonom tidak serta-merta menerima klaim tersebut. Ekonom dari Universitas Airlangga, Rahma Gafmi, menilai angka 5,29 persen kontradiktif dengan realitas di lapangan. “Secara permukaan, angka di atas 5 persen ini terlihat solid. Tapi ada alasan mendasar mengapa angka tersebut terasa tidak meyakinkan,” ujarnya kepada Republika, Rabu (5/8/2026). Rahma menyoroti tren perlambatan dari 5,61 persen pada kuartal I 2026 menjadi 5,29 persen pada kuartal II. Perlambatan ini, menurutnya, memicu pertanyaan tentang daya dorong ekonomi ke depan, terutama di tengah ketatnya likuiditas perbankan dan dinamika suku bunga.
Lebih jauh, Rahma menjelaskan bahwa di tingkat grassroot, tekanan terhadap kelas menengah ke bawah semakin terasa akibat transisi harga, biaya hidup, serta normalisasi musiman pasca-Idulfitri yang meredam perputaran uang. Ia juga mengkritisi bahwa pertumbuhan ekonomi yang ada cenderung ditopang sektor padat modal (capital intensive) dan investasi berskala besar, sehingga efek tetesan (trickle-down effect) tidak dirasakan merata oleh sektor padat karya. Hal ini memperkuat sentimen bahwa Rakyat tertekan, ekonom ragukan angka pertumbuhan ekonomi versi pemerintah [titlebase] bukan sekadar wacana, melainkan refleksi dari kesenjangan antara indikator makro dan kesejahteraan masyarakat.
Data BPS memang menunjukkan konsumsi rumah tangga masih menjadi kontributor terbesar PDB dengan pertumbuhan 5,06 persen, didorong libur sekolah dan Hari Besar Keagamaan Nasional. Konsumsi pemerintah melonjak 15,97 persen berkat belanja pegawai dan program Makan Bergizi Gratis. Investasi (PMTB) tumbuh 6,87 persen, dan ekspor naik 4,13 persen. Namun, para pengamat menilai komponen-komponen tersebut belum cukup mencerminkan daya beli riil masyarakat, khususnya kelas menengah yang terus tertekan oleh inflasi dan stagnasi pendapatan.
Sementara itu, Bank Indonesia (BI) dalam keterangan resminya, Kamis (6/8/2026), tetap mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi 2026 pada kisaran 4,9-5,7 persen. Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, menyebut permintaan domestik menjadi penopang utama, dengan investasi yang tumbuh 6,87 persen dan konsumsi pemerintah yang sangat ekspansif. Namun, BI juga mengakui adanya dinamika suku bunga dan likuiditas yang masih menjadi tantangan. Proyeksi yang lebar tersebut, menurut analis, menunjukkan ketidakpastian yang tinggi dan membuat target pertumbuhan 6 persen yang dicanangkan pemerintah semakin sulit dicapai.
Dari sisi regional, pertumbuhan tertinggi terjadi di Bali dan Nusa Tenggara, disusul Jawa, Sulawesi, Sumatera, Kalimantan, serta Maluku dan Papua. Sektor industri pengolahan, perdagangan, konstruksi, dan informasi komunikasi menjadi penopang utama. Namun, sektor-sektor ini tidak serta-merta menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, sehingga dampaknya terhadap pengurangan kemiskinan dan pengangguran masih dipertanyakan.
Di tengah perdebatan ini, masyarakat kelas menengah dan pekerja informal merasakan beban yang semakin berat. Harga kebutuhan pokok yang fluktuatif, biaya transportasi yang naik, dan minimnya penciptaan lapangan kerja layak membuat angka pertumbuhan ekonomi terasa seperti sekadar statistik. Oleh karena itu, Rakyat tertekan, ekonom ragukan angka pertumbuhan ekonomi versi pemerintah [titlebase] harus dijadikan bahan evaluasi serius bagi pemerintah untuk memperbaiki kebijakan ekonomi yang lebih berpihak pada rakyat.
Ke depan, pemerintah dituntut tidak hanya mengejar angka pertumbuhan, tetapi juga memastikan distribusi manfaat yang merata. Memperkuat industri padat karya, menjaga stabilitas harga, dan memperluas perlindungan sosial menjadi langkah krusial agar pertumbuhan ekonomi benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Jika tidak, maka Rakyat tertekan, ekonom ragukan angka pertumbuhan ekonomi versi pemerintah [titlebase] akan terus menjadi kritik yang sulit terbantahkan.
