FaktaHari – 20 Juli 2026 | Pos Indonesia terlilit gagal bayar imbal jasa sukuk, ini penjelasan manajemen yang mengungkapkan bahwa perseroan tidak mampu membayar kewajiban imbalan ijarah sebesar Rp24,12 miliar yang jatuh tempo pada 8 Juli 2026. Akibatnya, Fitch Ratings Indonesia memangkas peringkat nasional jangka panjang Pos Indonesia dari A(idn) menjadi C(idn), level yang menandakan kondisi hampir gagal bayar.
Manajemen Pos Indonesia melalui keterbukaan informasi menyatakan bahwa penyebab gagal bayar adalah kondisi kas perusahaan yang tidak memungkinkan untuk melakukan pembayaran. “Adapun penyebab PT Pos Indonesia (Persero) tidak dapat melaksanakan kewajiban pembayaran imbal jasa sukuk tersebut adalah karena kondisi kas perusahaan yang saat ini tidak memungkinkan untuk dilakukan pembayaran,” ungkap manajemen pada Ahad (19/7/2026). Pos Indonesia telah mengirimkan surat ke Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) untuk memohon penundaan pembayaran.
Fitch menjelaskan bahwa Pos Indonesia kini memasuki masa tenggang (grace period) selama 14 hari kerja. Jika kewajiban tidak dipenuhi hingga batas waktu tersebut, peringkat akan kembali diturunkan menjadi Restricted Default (RD). Sukuk yang terdampak adalah Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Pos Indonesia Tahap I Seri A, B, dan C dengan jatuh tempo bertahap pada 2028, 2030, dan 2032.
Krisis ini terjadi di tengah perubahan struktur kepengurusan. Direktur Utama Daud Joseph resmi mengundurkan diri pada 2 Juli 2026, yang disebutkan murni karena alasan pribadi. Namun, Danantara selaku induk holding mengungkapkan bahwa pengunduran diri tersebut berkaitan dengan hasil due diligence yang menemukan persoalan keuangan dan tata kelola. Managing Director Stakeholders Management & Communications Danantara Indonesia, Rohan Hafas, menyatakan adanya indikasi penyimpangan, termasuk dugaan rekayasa keuangan yang kini sedang diinvestigasi.
Fitch juga menurunkan Standalone Credit Profile (SCP) Pos Indonesia dari bbb(idn) menjadi c(idn). Lembaga pemeringkat menilai hubungan dengan pemerintah tidak lagi menjadi penyangga karena kinerja keuangan perusahaan yang babak belur dan risiko gagal bayar jangka pendek yang tinggi. Pos Indonesia gagal bayar imbal jasa sukuk ini menjadi perhatian serius bagi para pemegang sukuk dan investor.
Corporate Secretary Pos Indonesia, Iwan Gunawan, membantah bahwa kondisi operasional terganggu. “Pos Indonesia menegaskan saat ini kondisi operasional tetap berjalan lancar dan baik. Seluruh pelaksanaan program transformasi dan agenda strategis perusahaan terus berjalan sesuai rencana perusahaan,” ujarnya. Namun, gagal bayar imbal jasa sukuk ini menimbulkan keraguan atas kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansialnya.
Pos Indonesia merupakan perusahaan plat merah yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Danantara. Perusahaan memiliki mandat pelayanan publik di bidang pos dan logistik. Namun, beban utang dan masalah kas yang akut membuat posisi keuangannya rentan. Para analis memperkirakan penyelesaian tunggakan imbalan ijarah akan menjadi ujian kredibilitas manajemen baru ke depan.
Kesimpulannya, Pos Indonesia terlilit gagal bayar imbal jasa sukuk, ini penjelasan manajemen yang mengakui ketidakmampuan membayar akibat kas yang minim. Penurunan rating oleh Fitch dan pengunduran diri direktur utama menambah daftar masalah berlapis yang dihadapi perusahaan. Pemulihan kepercayaan investor dan perbaikan tata kelola menjadi prioritas utama agar Pos Indonesia dapat bangkit dari keterpurukan.
