FaktaHari – 11 November 2026 | Pemerintah resmi memberlakukan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan sejak 28 Oktober 2026. Salah satu perubahan paling signifikan yang langsung menuai perhatian publik adalah ketentuan bahwa cuti bersama 2026 tidak lagi mengurangi jatah cuti tahunan pekerja. Aturan ini tertuang dalam Pasal 118 ayat (6) UU tersebut, yang menegaskan bahwa pelaksanaan cuti bersama yang ditetapkan Pemerintah Pusat tidak boleh memotong hak cuti tahunan Pekerja/Buruh.
Sebelumnya, dalam UU Ketenagakerjaan maupun UU Cipta Kerja, cuti bersama yang ditetapkan pemerintah seringkali mengurangi jatah cuti tahunan karyawan. Kini, dengan aturan baru ini, pekerja dipastikan tetap memiliki minimal 12 hari kerja cuti tahunan setelah bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus. Ketentuan ini menjadi angin segar bagi buruh yang selama ini merasa dirugikan ketika harus mengambil cuti bersama.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan bahwa UU ini merupakan upaya memperkuat perlindungan pekerja dari mulai persiapan memasuki dunia kerja hingga masa pensiun. “Melalui UU ini, kami ingin memastikan perlindungan ketenagakerjaan mencakup seluruh tahapan kehidupan kerja,” ujarnya di Jakarta, Senin (9/11).
Selain soal cuti bersama 2026, UU ini juga mengatur berbagai hak istirahat lainnya. Pasal 118 ayat (2) mewajibkan pemberi kerja memberikan istirahat antara jam kerja minimal setengah jam setelah bekerja empat jam terus-menerus, istirahat mingguan satu hari untuk enam hari kerja atau dua hari untuk lima hari kerja, serta istirahat panjang selama 30 hari kalender setelah pekerja bekerja lima tahun berturut-turut atau kelipatannya. Namun, pekerja yang mengambil istirahat panjang tidak berhak atas cuti tahunan pada tahun berjalan.
Perlindungan terhadap pekerja perempuan juga diperkuat. Pasal 120 memberi hak kepada pekerja perempuan yang sakit saat haid untuk tidak bekerja maksimal dua hari setelah memberitahukan kepada pemberi kerja. Pasal 121 mengatur cuti melahirkan paling singkat tiga bulan dan dapat diperpanjang maksimal tiga bulan lagi dengan surat keterangan dokter. Pekerja perempuan yang mengalami keguguran berhak istirahat 1,5 bulan. Soal upah, Pasal 123 menjamin gaji penuh selama tiga bulan pertama cuti melahirkan, bulan keempat tetap penuh, dan bulan kelima serta keenam sebesar 75 persen.
Pekerja laki-laki juga mendapat hak cuti mendampingi istri melahirkan selama dua hari, dengan tambahan maksimal tiga hari atau sesuai kesepakatan. Jika istri mengalami keguguran, pekerja laki-laki berhak cuti dua hari. Ketentuan mengenai cuti bersama 2026 ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja tanpa mengurangi produktivitas perusahaan.
Penerapan aturan baru ini menuai respons positif dari kalangan buruh. Mereka menilai kebijakan ini memberikan kepastian hukum dan menghindari praktik pemotongan cuti tahunan yang selama ini sering terjadi. Perusahaan diimbau untuk segera menyesuaikan kebijakan internal mereka dengan UU Nomor 27 Tahun 2026, termasuk dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
Dengan berlakunya UU ini, cuti bersama 2026 menjadi momentum penting bagi perbaikan hak pekerja di Indonesia. Pekerja kini dapat menikmati cuti bersama tanpa khawatir kehilangan jatah cuti tahunan mereka. Sosialisasi dan pengawasan akan terus dilakukan agar implementasi aturan ini berjalan efektif di lapangan.
Secara keseluruhan, UU Pelindungan Ketenagakerjaan 2026 membawa perubahan paradigma dalam pengelolaan hak istirahat pekerja. Ketentuan bahwa cuti bersama 2026 tidak memotong cuti tahunan menjadi salah satu terobosan yang patut diapresiasi. Ke depannya, diharapkan semakin banyak perusahaan yang taat aturan sehingga tercipta hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan.
