FaktaHari – 11 November 2026 | JAKARTA – Dunia peradilan Indonesia kembali menjadi sorotan publik setelah Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak memiliki jalur hukum lagi untuk membuktikan keaslian ijazahnya melalui pengadilan. Pernyataan ini mencuat menyusul putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan surat keterangan penyetaraan ijazah Gibran. Menurut Yusril, putusan MA yang bersifat final dan mengikat telah menutup ruang bagi Gibran untuk mengajukan upaya hukum lanjutan, termasuk peninjauan kembali (PK), karena Gibran tidak berkedudukan sebagai pihak dalam perkara tersebut.
Yusril menjelaskan bahwa putusan MA menyatakan surat keputusan Dirjen Dikdasmen tidak sah dan memerintahkan pencabutannya. Putusan itu bersifat ex tunc, artinya batal dan tidak sah sejak dikeluarkan pada Agustus 2019. Dalam pertimbangannya, MA juga menyinggung penggunaan ijazah Gibran sebagai syarat pencalonan wakil presiden pada Pemilu 2024. Meski gugatan diajukan melewati batas waktu, MA menilai memiliki kewenangan mengadili karena menyangkut kepentingan demokrasi yang lebih luas. Sementara itu, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya juga telah final dan mengikat. Dengan demikian, menurut Yusril, tidak ada lagi jalan bagi Gibran untuk membuktikan keaslian ijazahnya di pengadilan.
Terpisah, Komisioner Komnas HAM Amiruddin meminta kasus kekerasan seksual dalam kerusuhan Mei 1998 diselesaikan melalui pengadilan HAM. Dalam kuliah umum di FIB UI, Depok, ia menegaskan bahwa penyelidikan Komnas HAM menyimpulkan peristiwa tersebut sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Namun, hasil penyelidikan itu tidak pernah dilanjutkan oleh pemerintah. Amiruddin berharap penyelesaian melalui pengadilan HAM dapat menguji bukti secara objektif dan memberikan keadilan bagi korban, bukan sekadar wacana politik.
Di sisi lain, Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjadi saksi ketika Presiden ke-7 Joko Widodo menunjukkan ijazah UGM-nya dalam sidang kasus dugaan pencemaran nama baik dengan terdakwa Roy Suryo. Jokowi meminta izin majelis hakim untuk memperlihatkan ijazah SD hingga S1 kepada pengunjung sidang. Aksi itu dilakukan setelah Roy Suryo menuding ijazah Jokowi palsu. Sidang ini menjadi perhatian publik karena menghadirkan mantan presiden sebagai saksi.
Selain itu, Pengadilan Tinggi Islamabad, Pakistan, kembali menyoroti pembebasan mantan ketua EOBI dalam kasus korupsi senilai Rp2,6 triliun. Hakim memanggil para terdakwa untuk hadir pada 20 November mendatang setelah mendengar argumen banding dari EOBI. Jaksa menilai pembebasan sebelumnya tidak berdasar karena pembelian tanah dan vila tidak melalui proses pengadaan yang transparan, merugikan negara miliaran rupee.
Di dalam negeri, pemerintah tengah menyiapkan Pengadilan PFII (Pusat Finansial Internasional Indonesia) sebagai pengadilan khusus di lingkungan peradilan umum di bawah MA. Pengadilan ini memiliki kewenangan mengadili perkara perpajakan dan arbitrase internasional di PFII, dengan persidangan berbahasa Inggris dan peluang hakim ad hoc asing. Keberadaan pengadilan PFII diharapkan memperkuat ekosistem keuangan internasional Indonesia.
Dari berbagai peristiwa tersebut, terlihat bahwa pengadilan memegang peran sentral dalam menyelesaikan sengketa hukum, mulai dari polemik ijazah pejabat hingga kasus HAM masa lalu. Pengadilan menjadi arena pembuktian yang diharapkan mampu memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat.
