FaktaHari – 09 November 2026 | Dinamika pengelolaan jabatan fungsional aparatur sipil negara kembali menjadi sorotan publik setelah sejumlah peristiwa di berbagai daerah menunjukkan kompleksitas tata kelola kepegawaian. Mulai dari pelantikan ratusan pegawai di Medan, sorotan Badan Kepegawaian Negara (BKN) terhadap pengalihan jabatan di Bone, hingga penyegaran struktur di Parigi Moutong, semuanya menyoroti pentingnya pemahaman yang utuh tentang jabatan fungsional aparatur sipil negara.
Di Medan, Wali Kota Rico Waas melantik 547 pegawai negeri sipil (PNS) dan pejabat fungsional, Senin (9/11/2026). Dalam sambutannya, Rico menekankan agar para pegawai yang baru dilantik tidak melonggarkan semangat kerja setelah resmi menyandang status PNS. “Jangan nanti kerjanya sebelum diangkat jadi PNS semangat, tapi setelah diangkat malah melonggarkan karena sudah dapat jabatannya,” ujarnya. Ia berharap para pejabat fungsional semakin meningkatkan pelayanan dan mendekatkan diri kepada masyarakat, termasuk yang nantinya akan meniti karier sebagai lurah atau camat.
Rico juga menyinggung rencana pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu. Menurutnya, pemerintah kota akan mempelajari teknis kebijakan tersebut, termasuk simulasi dampak terhadap keuangan daerah. “Kami akan pelajari juknisnya. Yang jelas, belanja pegawai tidak boleh melebihi 30 persen dari total APBD,” tegasnya.
Di sisi lain, pengalihan puluhan ASN di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, dari jabatan struktural ke jabatan fungsional menuai pertanyaan. Kepala BKN RI, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H., mempertanyakan mekanisme pengalihan tersebut, khususnya terkait uji kompetensi dan persetujuan teknis (Pertek). “Sudah ikut uji kompetensi? Sudah ada Pertek dari BKN?” tulis Zudan melalui pesan WhatsApp. Kepala BKPSDM Bone, Edy Saputra Syam, memastikan Pertek sudah diterbitkan, namun menjelaskan bahwa pengalihan dilakukan sebagai konsekuensi perampingan organisasi perangkat daerah (OPD), bukan melalui uji kompetensi. “Kami usulkan formasi dan nama ke Menpan RB, setelah rekom terbit, kami mohonkan Pertek ke BKN,” jelasnya.
Persoalan muncul karena hingga November 2026, sejumlah ASN terdampak belum menerima surat keputusan (SK) pengangkatan. Salah satunya Andi Yunan, yang mengaku hanya menerima gaji pokok tanpa tunjangan jabatan. “Gaji pokok saja masuk, tidak ada tunjangan karena belum terbit SK,” keluhnya. Edy menyatakan SK masih dalam proses penandatanganan. Akademisi menilai tata kelola Pemkab Bone buruk imbas pengalihan tanpa SK.
Di Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, Bupati Erwin Burase menunjuk 16 ASN untuk mengisi jabatan strategis sebagai Pelaksana Tugas (Plt) dalam penyegaran struktur birokrasi, Kamis (5/11/2026). Penunjukan mencakup posisi kepala bagian, sekretaris dinas, sekretaris badan, hingga camat. Selain itu, dilakukan pengukuhan pejabat fungsional seperti penata kelola penanaman modal, tenaga perencana, dan tenaga promosi kesehatan. Kepala BKPSDM Parimo, Aktorimo Kay, menegaskan penunjukan Plt adalah langkah administratif agar tugas pemerintahan tetap berjalan, dan bukan penurunan jabatan. “Plt hanya tugas tambahan, bukan pejabat definitif,” ujarnya. Masa penugasan Plt berlangsung tiga bulan dan dapat diperpanjang.
Pemahaman tentang jabatan fungsional aparatur sipil negara menjadi kunci bagi calon ASN. Berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 1 Tahun 2023, jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang ASN dalam suatu satuan organisasi. Jabatan terdiri atas Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional. Sementara itu, instansi adalah instansi pusat dan daerah, sedangkan unit kerja adalah satuan kerja atasan langsung tempat PNS melaksanakan tugas.
Kesejahteraan pejabat fungsional juga terus diperhatikan pemerintah. Melalui Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2022, tunjangan jabatan fungsional pranata hubungan masyarakat dinaikkan. Besaran tunjangan untuk jenjang keahlian: ahli madya Rp1.275.000, ahli muda Rp956.000, dan ahli pertama Rp540.000. Untuk jenjang keterampilan: penyedia Rp850.000, pelaksana lanjutan/mahir Rp510.000, dan pelaksana terampil Rp306.000. Kebijakan ini diharapkan meningkatkan motivasi dan profesionalisme ASN.
Dari rangkaian peristiwa tersebut, terlihat bahwa pengelolaan jabatan fungsional aparatur sipil negara memerlukan koordinasi lintas lembaga, kepatuhan terhadap prosedur, dan kepastian administrasi. Pelantikan di Medan menekankan semangat pelayanan, kasus Bone mengingatkan pentingnya uji kompetensi dan SK, sementara Parimo menunjukkan fleksibilitas penugasan melalui Plt. Semua pihak berharap agar ke depan tata kelola jabatan fungsional aparatur sipil negara semakin transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang optimal.
