FaktaHari – 08 November 2026 | JAKARTA — Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Bobby Rasyidin membantah keras pemberitaan yang menyebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyita uang senilai Rp2 miliar dari dirinya. Bantahan tersebut disampaikan Bobby Rasyidin pada Jumat (6/11/2026) di sela-sela kunjungan kerja di Yogyakarta, sehari setelah KPK mengumumkan penyitaan uang dari seorang saksi berinisial BR dalam kasus dugaan korupsi digitalisasi SPBU PT Pertamina periode 2018–2023.
“Terkait ramainya pemberitaan hari ini di media tentang saya, saya sangat sedih dan menyatakan bahwa pemberitaan itu tidak benar,” tegas Bobby Rasyidin saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat. Ia enggan memberikan penjelasan lebih rinci mengenai dugaan penyitaan tersebut, namun meminta doa dan dukungan dari pelanggan KAI serta seluruh masyarakat agar perjalanan kereta api selama libur Natal dan Tahun Baru berjalan aman dan lancar.
Pernyataan Bobby Rasyidin itu muncul setelah Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan adanya penyitaan uang Rp2 miliar dari seorang saksi berinisial BR. “Benar, dalam penyidikan perkara itu telah dilakukan penyitaan uang senilai Rp2 miliar dari salah seorang saksi, saudara BR,” kata Budi kepada wartawan di Jakarta, Jumat.
Namun, Budi menegaskan bahwa penyitaan tersebut tidak terkait dengan kapasitas Bobby Rasyidin sebagai Dirut KAI. Menurutnya, periode perkara yang ditangani KPK, yakni 2018–2023, jauh sebelum Bobby menjabat sebagai orang nomor satu di KAI. “Jadi kami sekaligus meluruskan beberapa informasi yang beredar di media bahwa penyitaan terhadap Saudara BR ini bukan kapasitas yang bersangkutan sebagai Dirut PT KAI karena memang tempus perkaranya sudah lama, 2018 sampai 2023 dengan sprindik tahun 2024,” jelas Budi.
Budi mengungkapkan bahwa penyitaan uang milik Bobby telah dilakukan sejak Agustus 2025. Bobby disebut kooperatif menyerahkan uang tersebut setelah mengetahui adanya dugaan keterkaitan dengan perkara digitalisasi SPBU. “Sehingga artinya, uang yang disita dari Saudara BR ini membantu dalam proses pengungkapan perkara berkaitan dengan pengadaan digitalisasi SPBU, yang secara umum berkaitan dengan pengadaan EDC ataupun mesin ATG,” ujarnya.
Lebih lanjut, Budi menduga uang yang diserahkan Bobby berasal dari salah satu tersangka dalam perkara tersebut. Tersangka itu diduga mengerjakan proyek digitalisasi SPBU, sementara Bobby bukan merupakan penyedia barang dan jasa dalam pengadaan itu. “Ini diduga diberikan oleh salah satu tersangka dalam perkara ini yang kemudian mengerjakan proyek di digitalisasi SPBU. Sedangkan Saudara BR ini tidak atau bukan menjadi penyedia barang dan jasa dalam perkara ini,” pungkas Budi.
Sebelum menjabat sebagai Dirut KAI, Bobby Rasyidin memang dikenal memiliki rekam jejak di industri elektronika dan infrastruktur. Ia pernah membangun karier di PT Len Industri, perusahaan yang bergerak di bidang elektronika untuk industri dan infrastruktur. Pengalaman tersebut diduga menjadi salah satu alasan mengapa namanya sempat dikaitkan dengan proyek digitalisasi SPBU, meski KPK menegaskan bahwa statusnya hanyalah sebagai saksi.
Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan tiga orang tersangka, yaitu dua mantan petinggi di salah satu BUMN dan seorang dari pihak swasta. Ketiganya telah ditahan KPK sejak awal Agustus 2026. Hingga berita ini diturunkan, KPK belum memberikan penjelasan rinci mengenai peruntukan uang yang disita maupun keterkaitan lebih jauh antara Bobby Rasyidin dan para tersangka.
Di tengah sorotan kasus ini, Bobby Rasyidin tetap menjalankan tugasnya sebagai Dirut KAI. Pada Jumat (6/11/2026), ia meninjau tiga perlintasan sebidang di wilayah Daop 6 Yogyakarta, meliputi JPL 707 di Bantul, JPL 704 di Kulon Progo, dan JPL 739 di Kota Yogyakarta. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kualitas prasarana, termasuk pekerjaan Concrete Level Crossing (CLC), serta mempersiapkan keselamatan perjalanan kereta api menjelang musim hujan dan Angkutan Natal 2026 serta Tahun Baru 2027.
“Keselamatan adalah prioritas. Saya ingin memastikan langsung setiap pekerjaan berjalan baik dan seluruh jajaran KAI siap menghadapi musim hujan serta Angkutan Nataru,” ujar Bobby. Ia juga menekankan pentingnya konsistensi seluruh jajaran KAI dalam menjaga keandalan operasional dan meningkatkan pelayanan kepada pelanggan.
Kasus dugaan korupsi digitalisasi SPBU Pertamina sendiri masih terus bergulir. KPK berjanji akan mengusut tuntas keterlibatan pihak-pihak yang diduga menikmati aliran dana proyek tersebut. Masyarakat pun diminta bersabar menunggu hasil penyidikan yang transparan.
Dengan bantahan dari Bobby Rasyidin dan penjelasan resmi KPK, publik diharapkan tidak terburu-buruk menyimpulkan. Yang terpenting adalah proses hukum tetap berjalan objektif, dan nama baik seseorang tidak dicemarkan sebelum ada putusan hukum yang berkekuatan tetap. KPK juga menegaskan komitmennya untuk memberantas korupsi tanpa pandang bulu, termasuk di lingkungan BUMN.
